Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Sanksi G7 terhadap Iran Picu Ketegangan

Sanksi G7 terhadap Iran Picu Ketegangan

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Sabtu, 17 Jan 2026
  • visibility 471
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatunews.com) — Sanksi G7 terhadap Iran kembali memicu ketegangan diplomatik antara Teheran dan kelompok negara industri maju tersebut. Pemerintah Iran mengecam keras pernyataan terbaru Group of Seven (G7) yang membuka peluang pemberlakuan pembatasan tambahan.

Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan kecaman melalui pernyataan resmi di Telegram. Dalam keterangan tersebut, Teheran menilai sikap G7 sebagai campur tangan dalam urusan domestik serta mencerminkan standar ganda dalam isu hak asasi manusia.

Respons Iran atas Sanksi G7 terhadap Iran

G7 sebelumnya menyampaikan keprihatinan atas gelombang protes yang berlangsung di Iran. Kelompok itu menyebut siap menjatuhkan sanksi tambahan apabila pemerintah dianggap merespons aksi secara berlebihan.

Sebagai tanggapan, pejabat Iran menegaskan bahwa kebijakan dalam negeri sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah berdaulat. Mereka juga menilai tekanan eksternal hanya akan memperburuk stabilitas kawasan dan meningkatkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Protes dan Faktor Ekonomi

Gelombang aksi muncul sejak akhir Desember 2025 akibat lonjakan inflasi serta melemahnya nilai tukar rial. Demonstrasi kemudian meluas ke berbagai kota besar dan melibatkan beragam kelompok masyarakat.

Pada 8 Januari, intensitas protes meningkat setelah Reza Pahlavi menyerukan perlawanan terhadap pemerintah. Aparat kemudian membatasi akses internet di sejumlah wilayah guna mengendalikan situasi dan membatasi penyebaran informasi.

Di beberapa kota, bentrokan terjadi antara demonstran dan aparat keamanan. Media internasional melaporkan adanya korban di kedua pihak, meskipun jumlah pastinya belum dapat diverifikasi secara independen oleh lembaga pemantau.

Dampak Regional dan Diplomasi Global

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan jika Iran tetap melanjutkan program rudal dan nuklirnya. Ia juga mengaitkan isu tersebut dengan dinamika keamanan regional.

Sejumlah analis menilai bahwa eskalasi tekanan politik dan ekonomi dapat memengaruhi stabilitas kawasan Teluk. Oleh karena itu, beberapa negara mendorong pendekatan diplomasi dan dialog untuk mencegah ketegangan semakin meluas.

Hingga kini, Sanksi G7 terhadap Iran masih menjadi perhatian komunitas internasional. Pemerintah Iran tetap menegaskan bahwa persoalan ini merupakan isu domestik yang tidak memerlukan campur tangan pihak luar.

Rekomendasi Untuk Anda

  • proses pengurusan visa pekerja migran Indonesia untuk penempatan luar negeri

    P2MI Siapkan Langkah Atasi Kendala Visa Pekerja Migran ke Eropa

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 466
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Visa pekerja migran masih menjadi kendala dalam proses penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyiapkan langkah lanjutan untuk mempercepat proses administrasi agar penempatan PMI berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyampaikan hal tersebut saat menerima perwakilan agensi tenaga kerja Opus […]

  • pembangunan huntara pascabencana Sumatera oleh pemerintah

    Pembangunan Huntara Pascabencana Sumatera Terus Dipercepat

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 486
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Pemerintah menjadikan pembangunan huntara pascabencana Sumatera sebagai prioritas untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana alam. Hingga akhir Januari 2026, pemerintah merampungkan 4.263 unit hunian sementara (huntara) atau sekitar 24 persen dari total rencana 17.499 unit di tiga provinsi terdampak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa Aceh membutuhkan huntara dalam jumlah paling […]

  • Geger, Pilot Air India Diduga Mabuk Saat Hendak Terbangkan Pesawat di Kanada

    Geger, Pilot Air India Diduga Mabuk Saat Hendak Terbangkan Pesawat di Kanada

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 572
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Pilot Air India mabuk menjadi sorotan setelah otoritas Kanada menurunkan seorang pilot dari pesawat di Bandara Internasional Vancouver sebelum lepas landas. Demi menjaga keselamatan penerbangan, petugas mengambil langkah tegas setelah menemukan indikasi konsumsi alkohol yang melanggar prosedur operasional. Tak lama setelah kejadian itu, regulator transportasi Kanada langsung merespons. Penilaian awal menyebut peristiwa […]

  • Ilustrasi pasar gelap chip AI antara Amerika Serikat dan Tiongkok di atas papan sirkuit semikonduktor

    Pasar Gelap Chip AI ke China Terbongkar, Nilai Transaksi Tembus Rp 2,7 Triliun

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 281
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap dugaan penyelundupan chip kecerdasan buatan (AI) senilai US$160 juta atau sekitar Rp 2,7 triliun ke China. Otoritas federal menemukan praktik tersebut setelah melakukan investigasi selama delapan bulan sejak Oktober 2024. Jaksa menjerat Fanyue Gong dan Benlin Yuan sebagai terdakwa utama. Pengadilan akan menggelar sidang juri terhadap keduanya […]

  • Rapat Paripurna DPR bahas RUU Pengelolaan Keuangan Haji

    RUU Keuangan Haji Disetujui DPR dalam Rapat Paripurna

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 264
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – RUU Keuangan Haji masuk dalam daftar RUU usul DPR RI setelah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui usulan tersebut di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna tersebut. Ia meminta persetujuan anggota dewan atas usul inisiatif Komisi VIII DPR. “Apakah RUU usul inisiatif Komisi […]

  • HP21N desak Dirjen Minerba tolak RKAB PT BHR dalam aksi mahasiswa Sultra di Jakarta

    HP21N Desak Dirjen Minerba Tak Setujui RKAB PT BHR

    • calendar_month Sabtu, 17 Feb 2024
    • account_circle Santi
    • visibility 983
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Ratusan mahasiswa asal Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Jakarta, Rabu (17/1/2024). Dalam aksi tersebut, massa secara terbuka menyoroti praktik tambang ilegal di Sultra. Karena itu, mereka meminta Dirjen Minerba menolak pengajuan Rencana Kerja dan […]

expand_less