Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » DPD GMN Sultra Soroti Penetapan Tersangka Mantan Bupati Konawe Utara, Minta Polda Segera Tuntaskan Proses Hukum

DPD GMN Sultra Soroti Penetapan Tersangka Mantan Bupati Konawe Utara, Minta Polda Segera Tuntaskan Proses Hukum

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
  • visibility 414
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KENDARI, (duasatunews.com) – Dewan Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa Nusantara Sulawesi Tenggara (DPD GMN Sultra) kembali menyoroti penanganan perkara dugaan pencurian mesin penggilingan batu dan pengrusakan alat berat di Desa Tadoloiyo, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara.

Sorotan tersebut mencuat setelah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra menetapkan mantan Bupati Konawe Utara berinisial R bersama dua orang lainnya, masing-masing berinisial WS dan A, sebagai tersangka pada Rabu, 29 Juli 2026.

Ketua Umum DPD GMN Sultra, Irjal Ridwan, mengapresiasi keberanian Polda Sultra menetapkan seorang mantan kepala daerah sebagai tersangka. Namun, ia menegaskan bahwa penetapan tersangka tidak boleh berhenti sebatas status hukum.

“Kami mengapresiasi langkah Polda Sultra. Tetapi jangan berhenti pada penetapan tersangka. Masyarakat ingin melihat proses hukum berjalan sampai tuntas. Jangan sampai publik menilai ada perlakuan berbeda hanya karena yang bersangkutan pernah menjabat sebagai kepala daerah,” tegas Irjal.

Menurutnya, jika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, maka penyidik harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai langkah hukum berikutnya, termasuk terkait alasan belum dilakukan penahanan.

Irjal juga mempertanyakan bagaimana seorang tersangka masih dapat menjalankan berbagai aktivitas di luar daerah, termasuk menghadiri kegiatan kenegaraan, sementara proses hukum terhadap dirinya sedang berjalan.

“Ini yang menjadi pertanyaan publik. Kalau masyarakat biasa ditetapkan sebagai tersangka, proses hukumnya seperti apa? Lalu bagaimana dengan seorang mantan kepala daerah? Jangan sampai ada kesan bahwa hukum berbeda ketika berhadapan dengan orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, penegakan hukum harus berdasarkan alat bukti, ketentuan hukum, serta pertimbangan penyidik yang objektif, bukan berdasarkan status sosial maupun jabatan seseorang.

“Kami tidak meminta seseorang ditahan hanya karena tekanan publik. Tetapi kalau secara hukum memang telah memenuhi alasan untuk dilakukan penahanan, maka jangan ada perlakuan istimewa. Jelaskan kepada publik apa dasar penyidik belum melakukan penahanan,” kata Irjal.

DPD GMN Sultra meminta Polda Sultra tidak memberikan ruang bagi munculnya dugaan bahwa penetapan tersangka hanya menjadi formalitas atau sekadar pencitraan penegakan hukum.

“Jangan sampai penetapan tersangka hanya menjadi panggung pencitraan. Kalau memang sudah cukup bukti, proses secara profesional. Kalau belum dilakukan penahanan karena alasan hukum tertentu, sampaikan secara terbuka. Publik berhak tahu,” tegasnya.

Irjal juga mengingatkan Polda Sultra agar tidak tebang pilih dalam menangani perkara tersebut.

“Kami akan kawal kasus ini. Jangan ada istilah hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Siapa pun orangnya, masyarakat biasa maupun mantan kepala daerah, harus ditempatkan sama di hadapan hukum,” pungkasnya.

DPD GMN Sultra menegaskan akan terus memantau perkembangan perkara tersebut dan meminta Polda Sultra memastikan seluruh proses berjalan transparan, profesional, objektif, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Rekomendasi Untuk Anda

  • KTT D-8 2026 membahas kerja sama ekonomi negara berkembang

    KTT D-8 2026: Indonesia Dorong Kerja Sama Ekonomi Konkret

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 599
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight (D-8) yang akan berlangsung di Jakarta pada April 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara berkembang. Pemerintah menargetkan forum ini menghasilkan kesepakatan nyata yang memberi dampak langsung, bukan sekadar pertemuan simbolik. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa pemerintah kini menyusun agenda […]

  • Bank Sampah Ceria Jakarta Timur aktivitas warga memilah sampah

    Bank Sampah Ceria Jadi Model Baru Pengelolaan Sampah Terpadu di Jakarta Timur

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 354
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) — Pemerintah Kota Jakarta Timur memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui peresmian Bank Sampah Ceria di Kecamatan Makasar, Selasa. Program ini menjadi langkah strategis untuk membangun sistem terpadu dan berkelanjutan. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menyatakan Bank Sampah Ceria menampung dan menimbang sampah anorganik dari bank sampah tingkat RW dan kelurahan. Sistem terpusat ini […]

  • mahasiswa Indonesia di AS apresiasi Prabowo Subianto

    Apresiasi Prabowo AS dari Mahasiswa Indonesia

    • calendar_month Rabu, 18 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 542
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — apresiasi Prabowo AS datang dari mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Mahasiswa tersebut menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu menjaga optimisme Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang. Mahasiswa bernama Andi Pratama, asal Jakarta, menyampaikan pandangannya setelah mengikuti berbagai pemberitaan terkait kebijakan dan aktivitas Presiden Prabowo di kancah […]

  • Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang Kabupaten Bogor

    Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang Kabupaten Bogor

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 423
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di Hambalang, Kabupaten Bogor, untuk memantau pelaksanaan program strategis nasional. Presiden menggelar rapat di kediaman pribadinya pada Minggu (25/1/2026) bersama menteri dan pejabat negara terkait. Presiden memimpin rapat tersebut kurang dari 24 jam setelah tiba di Indonesia. Sebelumnya, Presiden merampungkan lawatan luar negeri ke Inggris, Swiss, […]

  • Itjen: Kepatuhan LHKPN Pejabat Kemenag Capai 100 Persen

    Itjen: Kepatuhan LHKPN Pejabat Kemenag Capai 100 Persen

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 585
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mencatat kepatuhan pejabat dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Kemenag dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Inspektur Jenderal Kemenag, Khairunas, menegaskan bahwa kepatuhan LHKPN bukan titik akhir. Ia menyebut pelaporan harta sebagai tanggung jawab […]

  • Pegawai Pajak Terjaring OTT, KPK Sita Ratusan Juta dan Mata Uang Asing

    Pegawai Pajak Terjaring OTT, KPK Sita Ratusan Juta dan Mata Uang Asing

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 684
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan ratusan juta rupiah serta sejumlah mata uang asing dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pegawai pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. KPK menduga OTT ini berkaitan dengan suap pengurangan nilai pajak. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penyitaan tersebut. Ia menyampaikan bahwa penyidik menyita […]

expand_less