Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » LAPD Pertanyakan Batas Kewenangan MK Proses Gugatan Pencalonan Gibran

LAPD Pertanyakan Batas Kewenangan MK Proses Gugatan Pencalonan Gibran

  • account_circle Admin 21
  • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
  • visibility 152
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (DUASATUNEWS.COM) — RMOL. Diprosesnya gugatan atau Permohonan pakar hukum tata negara, Denny Indrayana terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi (MK), dipertanyakan Lembaga Advokasi Pembangunan dan Demokrasi (LAPD).

Founder LAPD, Kaka Suminta menilai, permohonan Denny yang telah disidangkan perdana oleh MK kemarin, Senin, 21 September 2026, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, didasari pada perubahan Peraturan MK 1/2026 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Dalam perkara ini, Denny Indrayana bersama-sama dengan sejumlah Pemohon lainnya seperti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, mengajukan persoalan mengenai syarat pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka pada 10 September 2026, dan diregistrasi MK pada 17 September 2026.

Kaka mendapati MK memang telah menerima, meregistrasi dan memeriksa permohonan tersebut. Namun, penerimaan dan pemeriksaan awal suatu perkara tidak dengan sendirinya berarti seluruh persoalan mengenai kewenangan, objek sengketa, tenggang waktu dan kedudukan hukum telah diputuskan.

“PMK (Peraturan MK) 1/2026 adalah pintu procedural, MK sebelumnya menerbitkan PMK Nomor 1 Tahun 2026 mengenai tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan pada 2026. PMK ini sebagai pembuka pintu prosedural, yang tidak otomatis menciptakan kewenangan substantif,” ujar dia kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Selasa, 22 September 2026.

Menurut Kaka, sidang PHPU yang menyoal kejadian 2 tahun lalu itu terbilang hanya bersifat prosedural, mengingat permohonan yang diajukan ke MK sebagai lembaga kehakiman haruslah ditindaklanjuti.

Namun, mantan Sekretaris Jenderal KIPP ini menegaskan, MK menunjukan posisi dalam perkara ini sebagai pengadil terhadap perkara yang dimohonkan Denny Indrayana dan kawan-kawannya (dkk), apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan perkara.

“Apabila perkara dilanjutkan, barulah masuk ke pemeriksaan substansi dan pembuktian. Karena itu, sidang perdana tidak boleh langsung dibaca sebagai putusan bahwa MK berwenang mengadili PHPU dua tahun setelah Pemilu,” sambung Kaka menegaskan.

Oleh karena itu, Kaka memandang perihal permohonan Denny Indrayana dkk ini akan menjadi perhatian publik terhadap batas kewenangan MK, atas kasus PHPU yang sudah lampau secara waktu kejadian.

Apalagi biasanya, proses PHPU di MK yang sesuai dengan tahapan dan jadwal pemilu tidak sampai bertahun-tahun untuk bisa diajukan.

“LAPD tidak berada pada posisi untuk menyatakan apakah gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran benar atau salah. Yang menjadi perhatian LAPD adalah batas kewenangan lembaga negara dan kepastian hukum dalam demokrasi konstitusional,” ucapnya.

“Setiap dugaan pelanggaran harus memiliki forum hukum yang tepat.Tetapi pada saat yang sama, tidak setiap persoalan hukum dapat dibawa ke setiap forum,” demikian Kaka menambahkan.

(Rm)

Admin 21

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prajurit TNI AL memeriksa kapal pengangkut nikel ilegal di perairan Teluk Weda saat penangkapan kapal nikel ilegal

    Penangkapan Kapal Nikel Ilegal oleh TNI AL di Teluk Weda

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 675
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Penangkapan kapal nikel ilegal kembali terjadi di perairan Indonesia. TNI Angkatan Laut menindak dua kapal pengangkut nikel yang melanggar aturan pelayaran dan ketentuan pertambangan di Teluk Weda, Selasa (10/2). Langkah ini menunjukkan keseriusan TNI AL dalam menjaga keamanan laut nasional. Selain itu, kawasan Teluk Weda berperan penting sebagai jalur distribusi hasil tambang […]

  • Dari Panggung Militer ke Panggung Pemerintahan: Sosok Kepemimpinan dan Kesetiaan Presiden Lebanon

    Dari Panggung Militer ke Panggung Pemerintahan: Sosok Kepemimpinan dan Kesetiaan Presiden Lebanon

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 790
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Lebanon kini memasuki fase politik baru. Joseph Aoun terpilih sebagai Presiden Republik Lebanon pada 9 Januari 2025. Dengan demikian, negara tersebut mengakhiri kekosongan jabatan presiden yang berlangsung lebih dari dua tahun. Latar Belakang dan Kehidupan Awal Pada 10 Januari 1964, Joseph Aoun lahir di Sin el-Fil, Lebanon. Ia berasal dari keluarga Kristen […]

  • AHY Targetkan Peta Jalan Transportasi Rendah Emisi Mei 2026

    AHY Targetkan Peta Jalan Transportasi Rendah Emisi Mei 2026

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 574
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pemerintah terus memfokuskan upaya penurunan emisi pada sektor transportasi. Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan peluncuran peta jalan transportasi rendah emisi pada Mei 2026. Target tersebut AHY sampaikan saat membuka Town Hall Meeting: Akselerasi Dekarbonisasi Transportasi di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Senin. Dalam […]

  • KPK Menetapkan Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji

    KPK Menetapkan Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 703
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Kasus korupsi kuota haji 2024 kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap tata kelola layanan ibadah. Dugaan penyalahgunaan kewenangan ini berpotensi merugikan calon jamaah yang telah menunggu bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Isu ini menjadi penting karena penyelenggaraan haji 2024 sebelumnya menuai sorotan luas. Perubahan alokasi kuota dan kebijakan teknis memicu keluhan jamaah […]

  • Pemantauan kontak erat hantavirus MV Hondius oleh tim kesehatan di Jakarta”

    WNA di Jakarta Pusat Jadi Kontak Erat Klaster Hantavirus MV Hondius, Kemenkes Lakukan Pemantauan Ketat

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 383
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Kementerian Kesehatan RI memantau seorang warga negara asing (WNA) di Jakarta Pusat setelah pria itu menjadi kontak erat kasus hantavirus dari kapal pesiar MV Hondius. Kemenkes menerima laporan dari International Health Regulation (IHR) National Focal Point Inggris pada 7 Mei 2026. Laporan itu menyebut pria berusia 60 tahun tersebut pernah melakukan kontak dekat dengan […]

  • Status Greenland bagian Denmark dalam dinamika geopolitik global

    Status Greenland Bagian Denmark Ditegaskan di Forum PBB

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 697
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Status Greenland bagian Denmark kembali menjadi perhatian internasional setelah Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Annalena Baerbock, menegaskan posisi wilayah tersebut dalam tatanan hukum internasional. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya diskusi geopolitik mengenai peran strategis Greenland di kawasan Arktik. Melalui pernyataan tersebut, Baerbock menekankan bahwa kepentingan geopolitik tidak boleh mengesampingkan prinsip […]

expand_less