Breaking News
light_mode
Beranda » News » Penangkapan Kapal Nikel Ilegal oleh TNI AL di Teluk Weda

Penangkapan Kapal Nikel Ilegal oleh TNI AL di Teluk Weda

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
  • visibility 200
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (duasatunews.com) – Penangkapan kapal nikel ilegal kembali terjadi di perairan Indonesia. TNI Angkatan Laut menindak dua kapal pengangkut nikel yang melanggar aturan pelayaran dan ketentuan pertambangan di Teluk Weda, Selasa (10/2).

Langkah ini menunjukkan keseriusan TNI AL dalam menjaga keamanan laut nasional. Selain itu, kawasan Teluk Weda berperan penting sebagai jalur distribusi hasil tambang di Maluku Utara. Oleh karena itu, aparat meningkatkan pengawasan di wilayah tersebut.

Kronologi Penindakan Kapal Pengangkut Nikel

Saat menjalankan patroli rutin, prajurit TNI AL menggunakan KRI Hampala-880 mendeteksi dua kapal berbendera Indonesia yang melintas di perairan Teluk Weda. Selanjutnya, petugas mendekati kapal tersebut untuk memastikan aktivitas pelayaran.

Kedua kapal itu adalah Tug Boat (TB) Entebe Star 29 dan Tongkang (TK) Finacia 61. Setelah itu, petugas menghentikan kapal dan langsung melakukan pemeriksaan awal. Dari hasil pengecekan, kapal membawa muatan nikel sebesar 11.007,50 Wet Metric Ton (WMT).

Pelanggaran Pelayaran yang Ditemukan TNI AL

Dalam pemeriksaan, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Tunggul menyatakan prajurit menemukan sejumlah pelanggaran administrasi pelayaran. Kapal tidak memenuhi ketentuan Surat Izin Trayek dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Selain itu, dermaga muat tidak tercantum dalam Rencana Pola Trayek (RPT). Petugas juga menemukan perbedaan data awak kapal dengan Crew List dan Sijil. Bahkan, lima perwira kapal menjabat tanpa sertifikat keahlian yang sesuai dengan ketentuan keselamatan pengawakan.

Lebih lanjut, petugas mencatat ketidaksesuaian peralatan radio kapal dengan sertifikat stasiun radio. Sementara itu, awak kapal masih menggunakan buku publikasi navigasi edisi lama.

Dugaan Pelanggaran Izin Tambang Nikel

Tidak hanya pelayaran, penangkapan kapal nikel ilegal ini juga mengungkap dugaan pelanggaran di sektor pertambangan. Berdasarkan laporan intelijen TNI AL di lokasi tambang, jumlah muatan nikel melebihi kuota yang diizinkan.

Akibatnya, muatan tersebut melampaui batas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 sebesar 25 persen. Kondisi ini berpotensi merugikan negara serta mengganggu tata kelola pertambangan nasional.

Langkah Lanjutan Penanganan Kasus

Berdasarkan temuan tersebut, TNI AL menuntun kedua kapal menuju Pos TNI AL Weda. Jarak pos tersebut sekitar 60 nautical miles dari lokasi penindakan.

Selanjutnya, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan proses hukum. Dengan langkah ini, TNI AL berharap dapat menimbulkan efek jera serta mencegah pengangkutan nikel ilegal di perairan Indonesia.

Rekomendasi Untuk Anda

  • kerusakan mangrove Konawe akibat pembangunan jetty

    KLHK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Kerusakan Mangrove Akibat Jetty PT. DMS

    • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
    • account_circle Arin fahrul Sanjaya
    • visibility 724
    • 1Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – 19 September 2025 Pergerakan Mahasiswa Nusantara (PANTARA) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis (18/9/2025). Aksi tersebut menyoroti dugaan kerusakan hutan mangrove akibat pembangunan jetty PT Dwimitra Multiguna Sejahtera (DMS) di Desa Tokowuta, Kecamatan Lasolo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dalam aksi itu, massa mahasiswa mendesak […]

  • Aparatur pemerintah dan masyarakat melakukan kerja bakti dalam Gerakan Indonesia ASRI

    Gerakan Indonesia ASRI Dipercepat Pemerintah

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 171
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Pemerintah mempercepat pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI sebagai langkah nyata membangun lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Melalui program ini, pemerintah menekankan keteladanan aparatur negara agar perubahan dapat terlihat langsung di lapangan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendorong para menteri dan kepala daerah untuk terlibat langsung melalui kegiatan bersih-bersih di lingkungan kerja […]

  • Purbaya Ganti Pejabat Bea Cukai di Lima Pelabuhan Utama

    Purbaya Ganti Pejabat Bea Cukai di Lima Pelabuhan Utama

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Purbaya ganti pejabat Bea Cukai sebagai langkah awal pembenahan serius di sektor kepabeanan nasional. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Kementerian Keuangan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan integritas aparatur, serta memperkuat pengawasan di pelabuhan strategis yang menjadi pintu utama arus perdagangan Indonesia. Jakarta, duasatunews.com | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengganti sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea […]

  • mentalitas bangsa Indonesia dalam pendidikan karakter

    Sudah Saatnya Menghadirkan Pendidikan Berorientasi Masa Depan

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 228
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Kualitas manusia Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Masalah ini tidak berhenti pada aspek ekonomi, tetapi menyangkut karakter sosial yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Isu mentalitas menjadi krusial saat Indonesia memasuki fase bonus demografi dan menghadapi persaingan global. Tanpa perubahan sikap dan pola pikir, peluang tersebut justru dapat memicu persoalan sosial baru. Pembangunan […]

  • penertiban aset Pemprov Sultra di sekitar rumah Nur Alam Kendari

    Nur Alam Keberatan Cara Pemprov Sultra Tertibkan Aset Daerah

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 238
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Penertiban aset Pemprov Sultra di sekitar kediaman mantan Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode, Nur Alam, memicu keberatan. Nur Alam menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) belum mengedepankan komunikasi, etika pemerintahan, dan prosedur hukum. Penertiban Aset Pemprov Sultra Dipersoalkan Nur Alam Nur Alam menegaskan dirinya tidak pernah menguasai aset daerah. Ia hanya […]

  • Menteri HAM Natalius Pigai kunjungan kerja tanpa patwal

    Menteri HAM Natalius Pigai Tidak Menggunakan Pengawalan Khusus Saat Kunjungan Kerja

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan komitmennya menjalankan kunjungan kerja tanpa pengawalan khusus atau patwal. Ia menerapkan kebijakan ini untuk membangun kedekatan langsung dengan masyarakat serta menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyampaikan pernyataan tersebut pada Selasa (7/1/2025). Ia menilai pejabat negara perlu hadir langsung untuk mendengar […]

expand_less