Seskab Teddy Tegaskan MBG Tidak Kurangi Anggaran Pendidikan
- account_circle adrian moita
- calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
- visibility 360
- comment 0 komentar
- print Cetak
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MBG tidak kurangi anggaran pendidikan, demikian penegasan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk meluruskan berbagai narasi keliru yang berkembang di ruang publik.
JAKARTA, (duasatunews.com) — Teddy menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas program maupun anggaran pendidikan. Menurutnya, pemerintah justru memperkuat kebijakan pendidikan dari sisi akses, infrastruktur, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Menanggapi berbagai isu yang berkembang, Teddy meluruskan anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, membiarkan sekolah terbengkalai, serta mengabaikan kesejahteraan guru. Ia menilai tudingan tersebut tidak mencerminkan kebijakan yang pemerintah jalankan.
Terkait anggaran, pemerintah bersama DPR dan Badan Anggaran DPR telah menyepakati alokasi pendidikan tahun 2026. Kesepakatan itu mencakup besaran anggaran, arah kebijakan, serta peruntukan yang jelas dan terukur.
“Pemerintah tidak menghentikan satu pun program pendidikan strategis. Sebaliknya, kami terus memperkuat seluruh program tersebut,” ujar Teddy.
MBG Tidak Kurangi Anggaran Pendidikan dan Program Tetap Diperluas
Saat ini, pemerintah tetap menjalankan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tanpa pengurangan manfaat. Selain itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
Melalui program tersebut, pemerintah menjangkau anak-anak putus sekolah dengan layanan pendidikan terpadu. Program ini menyediakan pendidikan formal, tempat tinggal, makan bergizi, serta jaminan kesehatan. Hingga tahun lalu, program ini melayani sekitar 16–20 ribu siswa di 166 sekolah. Tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan sekitar 100 sekolah baru.
Infrastruktur dan Digitalisasi Pendidikan Terus Diperkuat
Di bidang infrastruktur, pemerintah pusat tetap mengambil peran aktif meskipun pemerintah daerah mengelola sekolah. Langkah ini bertujuan menjaga pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.
Pada 2025, pemerintah merenovasi sekitar 16.000 sekolah dengan anggaran sekitar Rp17 triliun. Selain perbaikan fisik, pemerintah mempercepat digitalisasi pembelajaran melalui distribusi sekitar 280.000 unit televisi digital ke sekolah-sekolah. Pemerintah akan meningkatkan program tersebut secara bertahap.
Kesejahteraan Guru Tetap Menjadi Prioritas
Selain siswa dan sekolah, pemerintah juga memprioritaskan kesejahteraan tenaga pendidik. Walaupun pemerintah daerah mengatur gaji guru honorer, pemerintah pusat tetap memberi dukungan tambahan.
Pemerintah menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400.000 per bulan. Selain itu, pemerintah meningkatkan tunjangan guru non-ASN dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 pada 2025. Kini, pemerintah menyalurkan tunjangan tersebut langsung ke rekening guru setiap bulan.
Rangkaian kebijakan ini menegaskan kembali bahwa MBG tidak kurangi anggaran pendidikan, melainkan berjalan seiring dengan penguatan sektor pendidikan nasional.
- Penulis: adrian moita
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: DUASATUNEWS.COM
