Dunia di Ambang Krisis Nuklir, AS Tuding China Gelar Uji Coba Rahasia
- account_circle Darman
- calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
- visibility 341
- comment 0 komentar
- print Cetak
Uji coba nuklir China kembali menjadi sorotan setelah Amerika Serikat melontarkan tudingan aktivitas nuklir rahasia.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, duasatunews.com – Ketegangan keamanan global kembali meningkat ketika Amerika Serikat menuding China melakukan uji coba nuklir rahasia. Tuduhan ini langsung memicu kekhawatiran internasional karena muncul di tengah melemahnya sistem pengendalian senjata nuklir dunia.
Pada saat yang sama, dunia kehilangan salah satu pilar stabilitas strategis. Perjanjian pengendalian senjata terakhir antara AS dan Rusia telah berakhir. Akibatnya, dua negara dengan arsenal nuklir terbesar kini bergerak tanpa batasan formal.
Situasi Kritis Pasca Berakhirnya New START
Pemerintahan Presiden Donald Trump memilih tidak melanjutkan kepatuhan terhadap Perjanjian New START. Washington menilai perjanjian tersebut tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik terkini.
Karena itu, AS mendorong kesepakatan baru yang melibatkan China dan Rusia. Selain itu, Trump juga membuka opsi melanjutkan uji coba senjata nuklir AS. Langkah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan pengendalian senjata Amerika.
Tuduhan Uji Coba Nuklir Tahun 2020
Dalam forum internasional di Wina, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pengendalian Senjata dan Keamanan Internasional, Thomas DiNanno, menyampaikan tuduhan tersebut secara terbuka.
Ia menyatakan China melakukan uji coba nuklir pada 22 Juni 2020 dengan daya ledak ratusan ton TNT. Menurutnya, pemerintah AS telah mendeklasifikasi informasi terkait peristiwa itu. Namun demikian, ia tidak memaparkan rincian teknis secara terbuka.
Dugaan Upaya Menyembunyikan Aktivitas Nuklir
Lebih lanjut, DiNanno menuding militer China berusaha menyamarkan ledakan tersebut. Ia menyebut Beijing menggunakan teknik “decoupling” untuk melemahkan sinyal seismik.
Teknik ini, menurut para ahli, melibatkan pembangunan ruang bawah tanah besar. Tujuannya untuk menekan getaran ledakan. Dengan cara itu, sistem pemantauan internasional menjadi lebih sulit mendeteksi aktivitas nuklir berskala kecil.
Data Pemantauan Internasional Berbeda
Di sisi lain, Organisasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif menyampaikan temuan berbeda. Organisasi tersebut menyatakan sistem pemantauan global tidak mencatat data yang mendukung tudingan AS.
Sekretaris Eksekutif CTBTO, Rob Floyd, menegaskan analisis lanjutan tidak mengubah kesimpulan awal. Menurutnya, sistem internasional mampu mendeteksi ledakan setara 500 ton TNT atau lebih.
Sebagai perbandingan, sistem yang sama berhasil merekam seluruh uji coba nuklir Korea Utara. Oleh karena itu, perbedaan klaim ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat.
Perdebatan Soal Ambang Deteksi
AS tidak menyebutkan angka pasti daya ledak uji coba yang dituduhkan. Karena itu, para pakar menilai kemungkinan uji coba berdaya sangat rendah tetap terbuka.
Namun, para ahli juga menekankan pentingnya transparansi. Tanpa data terbuka, tudingan semacam ini berisiko memicu ketegangan politik alih-alih klarifikasi ilmiah.
Bantahan Resmi dari China
Sementara itu, pemerintah China membantah seluruh tuduhan tersebut. Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington menegaskan Beijing tetap mematuhi moratorium uji coba nuklir.
China juga menyatakan konsisten dengan kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir lebih dulu. Selain itu, Beijing menyatakan kesiapan bekerja sama menjaga sistem pelucutan senjata dan pencegahan proliferasi nuklir global.
Dampak bagi Keamanan Internasional
Perseteruan ini menambah ketidakpastian global. Tanpa perjanjian yang mengikat, risiko perlombaan senjata nuklir kembali meningkat.
Bagi kawasan Asia Pasifik, situasi ini berpotensi memicu ketegangan strategis baru. Negara-negara non nuklir pun ikut menanggung dampak instabilitas tersebut.
Tudingan AS terhadap China mencerminkan rapuhnya arsitektur pengendalian senjata nuklir saat ini. Karena itu, komunitas internasional menghadapi kebutuhan mendesak untuk memulihkan dialog, memperkuat transparansi, dan mencegah eskalasi yang dapat merugikan generasi mendatang.
Saat ini belum ada komentar