Breaking News
light_mode
Beranda » Kriminal » Dua Pekan Tanpa Kepastian, Kinerja Polisi Dipertanyakan dalam Kasus Penikaman Karyawan Rich Club Kendari

Dua Pekan Tanpa Kepastian, Kinerja Polisi Dipertanyakan dalam Kasus Penikaman Karyawan Rich Club Kendari

  • account_circle Darman
  • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
  • visibility 361
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com – Dua pekan telah berlalu sejak insiden penikaman terhadap karyawan tempat hiburan malam di Kota Kendari. Namun, polisi belum menunjukkan perkembangan berarti dalam penanganan kasus tersebut. Hingga kini, aparat belum mengamankan para terduga pelaku. Di sisi lain, korban masih menjalani perawatan medis dan pemulihan trauma.

Kondisi ini memicu keresahan publik. Peristiwa tersebut terjadi di ruang terbuka dan melibatkan lebih dari satu korban. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keamanan kota, lambannya respons aparat menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum.

Polisi Sebut “Zona Merah” Jadi Hambatan

Korban menerima informasi bahwa polisi belum melakukan penangkapan karena para terduga pelaku berada di wilayah yang disebut sebagai “zona merah”. Petugas kepolisian menyampaikan alasan tersebut secara langsung kepada MA (28), salah satu korban.

MA menilai alasan itu tidak sejalan dengan kewajiban negara dalam melindungi warga. Ia menegaskan bahwa aparat tetap harus bertindak tanpa menjadikan wilayah sebagai penghalang penegakan hukum.

“Korban masih menanggung luka dan trauma, sementara pelaku belum tersentuh hukum. Jika aparat menjadikan wilayah sebagai alasan, masyarakat wajar mempertanyakan jaminan rasa aman,” ujar MA.

Undang-Undang Tegaskan Tanggung Jawab Polri

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tugas Polri untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi seluruh warga negara tanpa pengecualian wilayah.

Regulasi tersebut juga memberikan kewenangan penuh kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana.

Kronologi Penikaman di Kendari Barat

Insiden penikaman terjadi pada Kamis (15/1/2026) sekitar pukul 03.00 Wita. Kejadian berlangsung di Jalan Ir. H. Alala, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat.

Seorang pria berinisial R diduga menyerang tiga karyawan Rich Club Kendari, yakni IR (21), IB (25), dan MA (28). Pelaku menggunakan senjata tajam di area parkiran setelah jam operasional berakhir.

Aksi kekerasan tidak berhenti pada penikaman. Sejumlah orang yang diduga rekan pelaku turut melakukan pengeroyokan. Setelah itu, mereka melarikan diri dari lokasi kejadian. Akibat serangan tersebut, ketiga korban mengalami luka serius dan menjalani perawatan di rumah sakit yang berbeda.

Kepercayaan Publik Terancam

Para korban telah melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Satreskrim Polresta Kendari kini menangani penyelidikan. Namun, hingga dua pekan setelah kejadian, polisi belum menyampaikan informasi resmi mengenai penangkapan tersangka.

Situasi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Kekhawatiran itu semakin menguat jika aparat terus menjadikan alasan “zona merah” dalam penanganan perkara pidana.

Para korban berharap kepolisian segera mengambil langkah konkret dan transparan. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk memberikan keadilan bagi korban sekaligus memastikan tidak ada wilayah yang menjadi ruang aman bagi pelaku kejahatan.

Darman

Penulis

Cepat, Akurat & Terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puan Maharani konferensi pers soal Siaga 1 TNI di DPR RI

    Siaga 1 TNI: DPR Minta Penjelasan Panglima TNI

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 363
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Status Siaga 1 TNI menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Komisi I DPR akan meminta penjelasan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait kebijakan tersebut. Puan menyampaikan hal itu setelah memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Menurut dia, DPR perlu mengetahui secara jelas alasan TNI […]

  • Prabowo Perintahkan 18 Proyek  Mulai Konstruksi Maret 2026

    Prabowo Perintahkan 18 Proyek Mulai Konstruksi Maret 2026

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 658
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com— Pemerintah pusat mempercepat 18 proyek industri hilir strategis saat Indonesia masih bergantung pada impor energi dan menghadapi krisis pengelolaan sampah di banyak kota. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh proyek itu mulai konstruksi paling lambat Maret 2026. Kebijakan ini memengaruhi arah investasi negara, kesiapan daerah, serta dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar proyek. Target […]

  • Audiensi LP2D ke Kementerian Sosial bahas pendidikan anak pesisir

    LP2D Audiensi ke Kementerian Sosial, Dorong Perhatian bagi Anak Pesisir dan Masyarakat 3T

    • calendar_month Rabu, 16 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 1.534
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Daerah (LP2D) melakukan audiensi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk membangun sinergi program pemberdayaan masyarakat. Fokus utama kerja sama ini adalah anak-anak pesisir serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). LP2D menginisiasi audiensi tersebut melalui jadwal resmi dengan Saifullah Yusuf, tanpa melalui undangan formal. Pihak kementerian menugaskan Tenaga Ahli […]

  • Kementerian Keuangan mengkaji kenaikan gaji PNS 2026

    Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Dikaji Pemerintah

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 699
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Pemerintah masih mengkaji rencana kenaikan gaji PNS 2026. Kementerian Keuangan memilih menunggu hasil evaluasi kondisi ekonomi nasional sebelum mengambil keputusan yang berdampak langsung pada belanja negara dan kesinambungan fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah memerlukan waktu sekitar satu triwulan untuk membaca arah ekonomi secara lebih jelas. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan ekonomi […]

  • Kisruh STAI Al-Furqan Makassar terkait polemik pergantian ketua kampus

    Babak Baru Kisruh STAI Al-Furqan Makassar: Dari Rapat Senat ‘Ghaib’ hingga Dosen Dilarang Mengajar

    • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 452
    • 0Komentar

    Makassar, Duasatunews.com – Polemik tata kelola di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar memasuki babak baru. Yayasan Pendidikan Ilmu Al-Qur’an (YPIQ) Makassar mencopot Dr. Ismail, S.H.I., S.Pd.I., M.A., dari jabatan Ketua STAI Al-Furqan. Keputusan itu memicu polemik baru, mulai dari dugaan rapat senat tanpa melibatkan ketua aktif, penghapusan jam mengajar dosen, hingga dugaan konflik […]

  • Atlet Indonesia peraih medali SEA Games 2025 dan pentingnya literasi keuangan atlet

    BRI dan Kemenpora Gelar Literasi Keuangan, Dukung Stabilitas Finansial Jangka Panjang Atlet Berprestasi SEA Games 2025

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 454
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Prestasi atlet sering berakhir tanpa perlindungan finansial jangka panjang. Karena itu, bonus besar pasca-kejuaraan kerap memicu risiko baru. Terutama, risiko muncul ketika atlet tidak memiliki pemahaman pengelolaan keuangan. Isu ini penting seiring capaian Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Selain membawa kebanggaan, prestasi tersebut juga menghadirkan apresiasi finansial signifikan. Namun, banyak atlet belum […]

expand_less