Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » WFH ASN Pemda Diatur Mendagri Lewat SE Terbaru

WFH ASN Pemda Diatur Mendagri Lewat SE Terbaru

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
  • visibility 553
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta (duasatunews.com) – WFH ASN pemda kini menjadi kebijakan resmi Kementerian Dalam Negeri. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong sistem kerja yang lebih fleksibel sekaligus mempercepat digitalisasi layanan publik.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.5/3349/SJ. Dalam aturan tersebut, pemerintah menggabungkan pola kerja dari kantor (WFO) dan kerja dari rumah (WFH) bagi ASN pemerintah daerah.

Skema WFH ASN Pemda Setiap Jumat

Pemerintah menetapkan ASN daerah bekerja dari rumah satu hari dalam satu minggu. Dalam hal ini, ASN menjalankan skema tersebut setiap hari Jumat.

“Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dengan pola kerja WFH sebanyak satu hari kerja dalam satu minggu yaitu setiap hari Jumat,” ujar Tito.

Selain itu, kebijakan ini memberi ruang fleksibilitas kerja. Namun demikian, pemerintah tetap menuntut ASN menjaga kinerja secara optimal.

Kebijakan Kerja Fleksibel Dorong Digitalisasi

Pemerintah mendorong percepatan digitalisasi layanan daerah melalui kebijakan ini. Untuk itu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi fokus utama.

Pengalaman saat pandemi COVID-19 membuktikan sistem digital mampu menjaga produktivitas ASN. Oleh karena itu, pemerintah melanjutkan praktik kerja berbasis teknologi secara lebih terstruktur.

Di samping itu, digitalisasi juga meningkatkan transparansi dan mempercepat pelayanan publik di daerah.

Layanan Publik Tetap Berjalan di Kantor

Pemerintah mewajibkan unit layanan publik tetap bekerja dari kantor. Dengan demikian, masyarakat tetap memperoleh layanan secara optimal.

Sejumlah sektor tetap menjalankan WFO, seperti layanan kesehatan, pendidikan, kependudukan, perizinan, kebersihan, dan ketertiban umum.

Sementara itu, pimpinan daerah dapat mengatur unit pendukung untuk menjalankan WFH ASN pemda secara selektif. Dengan begitu, mereka tetap dapat memastikan target kerja tercapai.

Pengawasan Kebijakan WFH ASN Pemda

Pemerintah daerah menyusun mekanisme pengawasan agar kebijakan berjalan efektif. Selain itu, kepala daerah menghitung potensi efisiensi anggaran dari sistem kerja ini.

Selanjutnya, pemerintah mengarahkan penggunaan anggaran tersebut untuk program prioritas daerah. Dengan langkah ini, pelayanan publik dapat meningkat secara berkelanjutan.

Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026. Kemudian, pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaannya setiap dua bulan.

  • Penulis: adrian moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Sita Emas Pajak dalam Pengembangan Kasus Korupsi

    KPK Periksa 10 Saksi Usai geledah di limah daerah dan sita 1,3 Kg Emas dalam Kasus Pajak

    • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 390
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 10 saksi dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin. Kasus tersebut menjerat mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo. KPK memanggil para saksi setelah menggeledah sejumlah lokasi pada 11–12 Agustus 2026. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan emas seberat 1,3 kilogram. […]

  • Prabowo dorong pembangunan universitas baru di Indonesia

    Seskab: Prabowo–Russell Group Bahas Kampus Baru dan Pertukaran Dosen

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 671
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Prabowo bangun 10 universitas baru untuk memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto menjadikan kerja sama internasional sebagai fondasi kebijakan pendidikan jangka panjang. Rencana tersebut mengemuka saat Presiden bertemu dengan Russell Group di London. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan berlangsung pada Selasa (20/1/2026). Dalam […]

  • Eks Sekjen Kemenaker Diduga Beli Mobil Pakai Uang Hasil Peras Izin

    Eks Sekjen Kemenaker Diduga Beli Mobil Pakai Uang Hasil Peras Izin

    • calendar_month Sabtu, 17 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 660
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Dugaan pemerasan RPTKA Kemnaker kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset milik mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Heri Sudarmanto. Seiring penyidikan berjalan, penyidik mendalami aliran dana yang berasal dari pengurusan izin tenaga kerja asing. Selain itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Heri menampung uang hasil pemerasan melalui rekening […]

  • Dugaan Limbah Ban di Morosi hingga Rokok dan Minuman Ilegal di Kendari, FMI Desak Bea Cukai Pusat Turun Tangan

    Dugaan Limbah Ban di Morosi hingga Rokok dan Minuman Ilegal di Kendari, FMI Desak Bea Cukai Pusat Turun Tangan

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 168
    • 0Komentar

    Jakarta, (DUASATUNEWS.COM) — Forum Mahasiswa Indonesia mendesak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan RI untuk segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Kepala Bea Cukai Kendari. Desakan tersebut berkaitan dengan dugaan aktivitas pemuatan limbah ban di Kawasan Berikat Morosi, Kabupaten Konawe, serta sorotan terhadap dugaan maraknya peredaran rokok ilegal dan minuman ilegal […]

  • tech trends wearable cerdas pemantau kesehatan

    2027 TAHUN DIMANA AI MULAI MENGGANTIKAN MANUSIA

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle Irwansyah
    • visibility 800
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com – Tahun 2027 berpotensi menjadi titik balik besar dalam sejarah perkembangan teknologi manusia. Bukan karena kemunculan gawai baru atau aplikasi viral, melainkan karena kecerdasan buatan (AI) mulai memasuki wilayah pekerjaan yang selama ini dianggap eksklusif milik manusia. Perubahan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Dunia kerja telah lama bergerak menuju otomatisasi sejak revolusi industri. Namun, […]

  • Izin tambang PT AJS Wawonii masih tahap WIUP

    ESDM Sultra Pastikan Izin Tambang di Wawonii Masih Tahap Wilayah, Belum Ada Produksi

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 840
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara (ESDM Sultra) menegaskan bahwa perizinan pertambangan PT Adnan Jaya Sekawan (AJS) di Pulau Wawonii belum memasuki tahap kegiatan tambang. ESDM Sultra mencatat izin yang ada baru berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk komoditas batuan diorit. Izin tersebut belum mencakup tahap eksplorasi maupun operasi […]

expand_less