Forum Mahasiswa Indonesia Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Penyimpangan di Konawe
- account_circle Redaksi
- calendar_month Senin, 9 Nov 2026
- visibility 41
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (DUASATUNEWS.COM) — aksi demonstrasi yang berlangsung pada Senin, 9 November 2026, massa aksi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk segera melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap sejumlah dugaan persoalan pengelolaan keuangan serta aset daerah di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Aksi tersebut dilatarbelakangi adanya dugaan penyimpangan anggaran dana media dan belanja jasa iklan/reklame film dalam APBD Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 dengan nilai yang tercantum dalam tuntutan sebesar Rp2.149.000.00. Massa aksi menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum agar penggunaan anggaran daerah dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak KPK RI untuk mengusut secara menyeluruh dan transparan dugaan penyimpangan anggaran tersebut. Selain itu, KPK juga diminta memanggil dan memeriksa Sekretaris DPRD Kabupaten Konawe berinisial S beserta seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dalam proses perencanaan, pencairan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran tersebut.
Tidak hanya itu, massa aksi juga meminta aparat penegak hukum menelusuri aliran dana serta mengidentifikasi ada atau tidaknya kerugian keuangan negara maupun daerah. Apabila ditemukan bukti dan pihak yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, massa aksi mendesak agar penindakan dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi.
Sorotan berikutnya diarahkan kepada pengelolaan aset kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Konawe. Massa aksi mendesak Kejaksaan Agung RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris DPRD Kabupaten Konawe terkait dugaan hilangnya sejumlah kendaraan dinas. Berdasarkan informasi yang menjadi dasar tuntutan massa aksi, dari 19 unit kendaraan dinas yang dipersoalkan, disebutkan hanya tersisa 4 unit. Selain itu, terdapat pula dugaan persoalan keberadaan kendaraan roda dua yang merupakan aset daerah.
Atas persoalan tersebut, massa aksi meminta Kejagung RI menelusuri keberadaan seluruh kendaraan, dokumen administrasi, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengamanan aset daerah tersebut. Dugaan adanya tindak pidana penggelapan aset daerah juga diminta untuk ditelusuri melalui proses hukum yang objektif dan transparan.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mendorong penegakan hukum, massa aksi turut mendesak KPK RI agar turun langsung ke Kabupaten Konawe untuk melakukan investigasi lapangan. Langkah tersebut dinilai penting guna memperoleh informasi dan fakta secara langsung, memeriksa dokumen pendukung, serta memastikan setiap dugaan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara profesional.
Koordinator lapangan, Hakri, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran publik dan aset milik daerah.
Menurutnya, setiap penggunaan uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Begitu pula dengan aset daerah yang wajib dijaga, dikelola, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui aksi tersebut, massa berharap KPK RI dan Kejagung RI tidak mengabaikan laporan maupun tuntutan yang disampaikan, melainkan segera melakukan langkah konkret untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
“Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, aset daerah harus diselamatkan, dan setiap dugaan penyimpangan harus diusut secara transparan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.”
Massa aksi menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bagian dari upaya menjalankan fungsi kontrol sosial serta mendorong terwujudnya pemerintahan Kabupaten Konawe yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik.
- Penulis: Redaksi
- Sumber: https://www.duasatunews.com
Saat ini belum ada komentar