PKS Desak BPK Audit Program MBG
- account_circle Adrian moita
- calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
- visibility 560
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, Duasatunews.com — Majelis Pertimbangan Tinggi Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025.
Ketua MPP PKS, Mulyanto, menyatakan bahwa MBG merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan sosial yang mulia. Namun, ia menilai pemerintah harus memperkuat pengawasan agar pelaksanaan program tetap transparan dan akuntabel.
“Program ini menggunakan anggaran negara yang sangat besar, sehingga membutuhkan pengawasan ketat,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (6/1/2026).
Pengawasan Tidak Boleh Hanya Fokus pada Makanan
Mulyanto menegaskan bahwa pengawasan MBG tidak boleh berhenti pada aspek keamanan dan kesehatan makanan. Pemerintah, menurutnya, juga harus mengawasi pengelolaan anggaran negara secara menyeluruh.
Ia mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan berpotensi membuka ruang penyimpangan dalam pelaksanaan program berskala nasional tersebut.
MPP PKS Soroti Dugaan Konflik Kepentingan
MPP PKS juga menyoroti sejumlah laporan masyarakat sipil yang mengindikasikan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan MBG.
“Pemerintah tidak boleh membiarkan muncul ruang abu-abu antara kebijakan publik dan kepentingan politik,” tegas Mulyanto.
Ia tidak merinci laporan tersebut. Namun, pada April 2025, Tempo memuat laporan berjudul “Keluarga dan Kroni Prabowo dalam Proyek MBG”. Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis kajian “Ada Siapa di Balik MBG: Patronase Politik dalam Memperkuat Dukungan” pada 29 Desember 2025.
Mulyanto meminta pemerintah menjadikan laporan-laporan tersebut sebagai bahan evaluasi serius.
“Jangan anggap temuan ini sebagai isu sepele,” ujarnya.
Audit Independen Dinilai Jaga Kepercayaan Publik
Mulyanto menekankan bahwa setiap program nasional yang dibiayai APBN harus bebas dari konflik kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia menilai audit independen sebagai langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap MBG.
“Program ini memiliki tujuan yang baik. Pemerintah harus menjaga legitimasi publiknya,” kata dia.
Anggaran Rp335 Triliun dan Target Puluhan Juta Penerima
Sejak peluncuran pada 6 Januari 2025, pemerintah menargetkan MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada Maret 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut pemerintah akan mengoperasikan 19.188 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam waktu dekat.
Dapur-dapur tersebut akan melayani 55,1 juta penerima manfaat, mulai dari pelajar, ibu hamil dan menyusui, hingga lanjut usia. Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk MBG dalam APBN, menjadikannya salah satu program sosial dengan anggaran terbesar dalam sejarah Indonesia.
- Penulis: Adrian moita
- Editor: Saydul laopua
- Sumber: https://www.bpk.go.id
Saat ini belum ada komentar