Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Rakornas Pemerintah 2026 dan Dinamika Global

Rakornas Pemerintah 2026 dan Dinamika Global

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
  • visibility 110
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bogor, duasatunews.com — Rakornas Pemerintah 2026 menjadi forum penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyikapi dinamika global yang semakin kompleks. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan internasional yang memunculkan kekhawatiran banyak negara akan potensi konflik berskala luas.

Presiden menyampaikan arahan tersebut saat memberikan pembekalan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Dalam paparannya, Presiden menjelaskan bahwa berbagai kajian global menunjukkan konflik besar dapat membawa dampak lintas negara. Negara yang tidak terlibat langsung tetap berpotensi merasakan konsekuensi serius, mulai dari gangguan lingkungan hingga dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat.

Presiden menegaskan Indonesia perlu membaca situasi global secara realistis serta menyiapkan langkah antisipatif yang terukur untuk melindungi kepentingan nasional.

Rakornas Pemerintah 2026 Tegaskan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Pada kesempatan yang sama, Presiden kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Pemerintah mempertahankan sikap nonblok serta tidak bergabung dengan pakta militer mana pun.

Menurut Presiden, konstitusi dan para pendiri bangsa telah meletakkan prinsip tersebut sebagai fondasi diplomasi Indonesia. Pemerintah terus mendorong pendekatan diplomatik yang memperkuat kerja sama internasional dan menjaga perdamaian.

Presiden juga menekankan pentingnya memperluas persahabatan global sekaligus meminimalkan potensi konflik di tengah situasi dunia yang belum stabil.

Pemerintah Dorong Penguatan Kemandirian Nasional

Meski memilih jalur nonblok, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia harus memperkuat kemampuan nasionalnya sendiri. Ia menilai kemandirian dan ketahanan nasional menjadi prasyarat utama dalam menjaga kedaulatan negara.

Presiden menilai hubungan internasional saat ini bergerak berdasarkan realitas kekuatan. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh jajaran pemerintahan memperkuat fondasi nasional di berbagai sektor strategis.

Perlindungan Rakyat Jadi Prioritas Negara

Presiden menegaskan mandat utama pemerintah adalah melindungi keselamatan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Ia menekankan Indonesia tidak menginginkan konflik, namun negara harus selalu siap menghadapi berbagai kemungkinan sebagai langkah pencegahan.

Menutup arahannya, Presiden menyinggung kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sejak lama menarik perhatian dunia. Ia mengajak seluruh elemen bangsa belajar dari sejarah agar tetap waspada, menjaga kedaulatan, serta mempertahankan jati diri bangsa yang terbuka namun berdaulat.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Agus Jabo Ketua PRIMA saat Kongres ke-2 PRIMA

    Agus Jabo Priyono Kembali Terpilih untuk memimpin Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 837
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) kembali menetapkan Agus Jabo Priyono sebagai ketua umum periode 2025–2029. Keputusan tersebut lahir melalui Kongres ke-2 PRIMA yang berlangsung di Jakarta. Kongres ini digelar bertepatan dengan Hari Lahir ke-4 PRIMA pada Minggu, 1 Juni 2025. Dalam momentum tersebut, PRIMA mengusung tema Bersama Prabowo–Gibran Bangun Persatuan Nasional Menuju […]

  • Puan Maharani konferensi pers soal Siaga 1 TNI di DPR RI

    Siaga 1 TNI: DPR Minta Penjelasan Panglima TNI

    • calendar_month 11 jam yang lalu
    • account_circle adrian moita
    • visibility 68
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Status Siaga 1 TNI menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Komisi I DPR akan meminta penjelasan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait kebijakan tersebut. Puan menyampaikan hal itu setelah memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Menurut dia, DPR perlu mengetahui secara jelas alasan TNI […]

  • Aksi massa menolak kemunduran demokrasi Indonesia

    Kemunduran Demokrasi Indonesia dan Krisis Substansi

    • calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
    • account_circle Penulis: Eni Samayati
    • visibility 288
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Kemunduran demokrasi Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba. Sebaliknya, kekuasaan melemahkannya secara perlahan melalui kebijakan elitis, manipulasi hukum, dan pembatasan kritik publik. Di satu sisi, negara masih menggelar pemilu dan mempertahankan lembaga formal. Namun di sisi lain, praktik politik sehari-hari terus menggerus substansi demokrasi. Sejak awal, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. […]

  • Anton Timbang Sultra dalam kegiatan organisasi KADIN

    Anton Timbang Dinilai sebagai Salah Satu Kader Terbaik Sulawesi Tenggara

    • calendar_month Kamis, 1 Jan 2026
    • account_circle Admin 21
    • visibility 413
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Anton Timbang Sultra terus menunjukkan peran aktifnya dalam mendorong kemajuan daerah. Melalui kiprah organisasi dan kerja nyata di lapangan, ia berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi, sosial, dan penguatan kelembagaan, khususnya di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Tenggara. Anton Timbang memegang teguh nilai pengabdian, integritas, dan kepemimpinan. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan […]

  • Prabowo cabut izin perusahaan pelanggar hutan

    Prabowo Cabut Izin Perusahaan Pelanggar Hutan

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 186
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan sebagai peringatan keras bagi dunia usaha. Dengan keputusan ini, pemerintah menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Menurut Sultan, kebijakan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan. Selain itu, ia menilai pemerintah tidak […]

  • Donald Trump dan Vladimir Putin berjabat tangan membahas New START nuklir

    New START di Ujung Masa Berlaku, Stabilitas Nuklir Global Dipertaruhkan

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 163
    • 1Komentar

    Jakarta, duasatunews.com | Ketidak pastian masa depan New START nuklir kembali memicu kekhawatiran dunia. Jika perjanjian ini benar-benar berakhir tanpa pengaturan lanjutan, Amerika Serikat dan Rusia tidak lagi terikat batas hukum dalam mengelola senjata nuklir strategis. Situasi tersebut berisiko memicu perlombaan senjata baru. Risiko ini meningkat di tengah konflik Ukraina dan memburuknya stabilitas keamanan global […]

expand_less