Mendagri Tancap Gas Petakan Penanganan Bencana di Sumatera, Pimpin Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- account_circle Adrian moita
- calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
- visibility 643
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, duasatunews.com – Bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninggalkan dampak serius bagi layanan publik dan kehidupan warga. Meski fase tanggap darurat mulai berakhir di sejumlah daerah, pemulihan belum berjalan merata.
Perbedaan kondisi antardaerah memunculkan risiko ketimpangan pemulihan. Pemerintah kini menghadapi tekanan untuk memastikan bantuan dan rekonstruksi tepat sasaran.
Transisi Pascatanggap Darurat Jadi Penentu
Masa peralihan menuju rehabilitasi dinilai krusial. Pada fase ini, kecepatan dan ketepatan kebijakan sangat menentukan pemulihan sosial dan ekonomi warga terdampak.
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi tersebut.
Pemerintah Petakan Kondisi Lapangan
Sebagai langkah awal, Tito menggelar rapat lintas kementerian dan lembaga di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah memetakan kondisi tiap daerah setelah fase tanggap darurat.
“Sebagian daerah sudah menyelesaikan tanggap darurat. Namun, ada wilayah yang masih memperpanjangnya hingga 15 hari ke depan,” ujar Tito di Jakarta, Jumat.
Pemerintah mencatat sedikitnya 52 kabupaten dan kota terdampak bencana. Sejak awal, pemerintah pusat dan daerah mengerahkan TNI, Polri, serta relawan untuk membuka akses jalan dan memenuhi kebutuhan dasar warga.
Pemulihan Belum Merata Antarwilayah
Pemerintah mengklaim kemajuan pemulihan mulai terlihat. Pemerintahan daerah kembali berjalan, akses jalan utama terbuka, dan layanan kesehatan pulih.
Namun, kondisi tersebut tidak berlaku merata. Di Aceh, tujuh dari 18 kabupaten dan kota masih membutuhkan penanganan lanjutan. Kerusakan infrastruktur dan dampak sosial masih tinggi.
Situasi serupa juga muncul di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Beberapa wilayah tetap menjadi prioritas karena jumlah pengungsi dan kerusakan fasilitas umum.
Warga Soroti Ketimpangan Bantuan
Sejumlah warga dan pemerintah daerah menyoroti ketimpangan pemulihan. Mereka mengeluhkan lambannya perbaikan jalan desa dan keterbatasan hunian sementara.
Keluhan juga muncul terkait pendataan rumah rusak. Warga berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan perumahan secara adil dan transparan.
Fokus Infrastruktur dan Percepatan Data
Pemerintah memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar. Fokus utama mencakup jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Selain itu, pemerintah mempercepat pendataan rumah rusak. Data tersebut menjadi dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan agar tepat sasaran.
Langkah ini diharapkan mengurangi jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda darurat.
Posko Terpadu dan Tambahan Personel
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah menambah personel TNI, Polri, ASN, dan mahasiswa sekolah kedinasan. Mereka akan membantu pembersihan dan perbaikan fasilitas publik.
Pemerintah juga membentuk dua posko utama di Jakarta dan Banda Aceh. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pengambilan keputusan selama 24 jam.
Pemulihan Dituntut Lebih Tepat Sasaran
Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terkoordinasi. Tantangan ke depan tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi memulihkan kehidupan warga secara menyeluruh.
Keberhasilan pemulihan akan bergantung pada ketepatan kebijakan dan pemerataan bantuan di setiap daerah terdampak.
- Penulis: Adrian moita
- Editor: Saidul laopua
- Sumber: https://www.kemendagri.go.id/berita
Saat ini belum ada komentar