Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi pengaturan dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Ia menyebut praktik itu terjadi di beberapa dinas.
KPK Duga Ada Pengaturan Vendor
Budi menyatakan panitia pengadaan diduga mengarahkan proses seleksi agar vendor tertentu memenangkan proyek. Tim KPK mengamankan sejumlah pihak di Semarang dan Pekalongan saat operasi berlangsung.
KPK kini memeriksa para pihak yang terjaring OTT. Penyidik memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Deretan OTT KPK Sepanjang 2026
Sepanjang 2026, KPK telah melakukan beberapa OTT di berbagai daerah dan instansi. Pada Januari, KPK menangkap sejumlah pihak dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.
KPK juga menangkap Wali Kota Madiun Maidi atas dugaan pemerasan proyek dan dana CSR. Dalam kasus lain, penyidik menahan Bupati Pati Sudewo terkait dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Pada Februari, KPK membongkar dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin. Lembaga itu juga mengungkap perkara impor barang tiruan dan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok yang melibatkan pejabat pengadilan serta pihak swasta.
KPK menegaskan komitmennya untuk menindak praktik korupsi di pusat maupun daerah. Lembaga tersebut akan menyampaikan perkembangan kasus setelah penyidik merampungkan pemeriksaan awal.
Publik dapat menunggu pengumuman resmi terkait penetapan tersangka dan konstruksi perkara secara lengkap.
Saat ini belum ada komentar