Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » KSP Perketat Pengawasan Program Prioritas, Pastikan Tepat Sasaran

KSP Perketat Pengawasan Program Prioritas, Pastikan Tepat Sasaran

  • account_circle Reski
  • calendar_month Sabtu, 2 Mei 2026
  • visibility 178
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com)Dudung Abdurachman menegaskan Kantor Staf Presiden (KSP) mengawasi dan mengevaluasi program prioritas pemerintah. Langkah ini bertujuan memastikan program berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

KSP memantau langsung program utama, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR). KSP juga mengawasi program kesejahteraan lainnya. Tim KSP mengidentifikasi hambatan di lapangan dan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait.

“KSP mendorong percepatan penyelesaian kendala melalui koordinasi lintas kementerian,” kata Dudung di Jakarta, Sabtu.

Dudung menjelaskan KSP ingin memastikan setiap program memberi manfaat nyata. KSP juga mengumpulkan data lapangan untuk memetakan masalah yang muncul selama pelaksanaan.

Temuan di lapangan menjadi dasar bagi KSP untuk memperkuat koordinasi kebijakan. KSP kemudian menyesuaikan langkah agar program tetap sesuai tujuan pemerintah.

KSP menggunakan data dan laporan faktual dalam setiap evaluasi. Pendekatan ini membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat dan terukur.

Dudung mengingatkan kementerian dan lembaga agar menjaga kualitas pelaksanaan program. Ia menilai kinerja yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik.

Selama lebih dari satu tahun, Presiden Prabowo meluncurkan berbagai program prioritas. Program itu meliputi MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Desa Nelayan Merah Putih. Pemerintah juga mendorong program perumahan rakyat, swasembada pangan, serta ketahanan energi.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ilustrasi Natalius Pigai menegaskan Feri Amsari dipolisikan tidak perlu terkait kritik kebijakan swasembada pangan

    Feri Amsari Dipolisikan Dinilai Tidak Perlu oleh Menteri HAM

    • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menilai pelaporan terhadap pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, tidak perlu dilakukan. Kasus ini berkaitan dengan kritik Feri terhadap kebijakan swasembada pangan pemerintah. Pigai menyebut kritik tersebut tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Ia juga menilai publik tidak perlu menanggapi pernyataan itu secara berlebihan. “Feri Amsari […]

  • keadilan restoratif kesehatan disampaikan Otto Hasibuan

    Keadilan Restoratif Kesehatan Ditekankan Otto Hasibuan

    • calendar_month Rabu, 18 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 348
    • 0Komentar

    Bandung, (duasatunews.com) — keadilan restoratif kesehatan menjadi perhatian utama Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan dalam penegakan hukum di sektor medis. Menurutnya, pendekatan ini mendorong sistem hukum yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Otto menyampaikan hal tersebut dalam Simposium dan Workshop Meet The Professors and Friends (Me-Prof) di […]

  • Demo IPMKU Jakarta menentang praktik tambang ilegal Konawe Utara

    Aksi Jilid II IPMKU Jakarta Bongkar Dugaan Tambang Ilegal PT KES, Ricuh di Kantor Perusahaan

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 391
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — IPMKU Jakarta menggelar aksi menolak tambang ilegal Konawe Utara, Rabu (14/1/2026). Massa bergerak ke tiga lokasi: Kejaksaan Agung RI, Kementerian ESDM RI, dan kantor PT Kembar Emas Sultra (PT KES). Tekanan Publik untuk Penegakan Hukum Tambang Ilegal Konawe Utara Aksi ini menegaskan konsistensi publik menekan aparat hukum dan pemerintah pusat. Selain itu, […]

  • tambang ilegal di hutan Indonesia merusak lingkungan

    Tambang Ilegal di Hutan: Prabowo Perintahkan Penindakan

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Prabowo Subianto memerintahkan penindakan tegas terhadap tambang ilegal di hutan. Presiden meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera menindak aktivitas pertambangan yang melanggar aturan di kawasan hutan. Perintah itu muncul setelah Bahlil melaporkan hasil evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Pemerintah […]

  • THR Forkopimda Cilacap: KPK Sebut Kapolresta Masuk Daftar

    THR Forkopimda Cilacap: KPK Sebut Kapolresta Masuk Daftar

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 250
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — THR Forkopimda Cilacap menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap rencana pemberian tunjangan hari raya kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan, penyidik menemukan bahwa Kapolresta Cilacap masuk dalam daftar pihak yang direncanakan menerima dana tersebut. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep […]

  • Prabowo Salah Sebut Tahun MBG dalam Pidato Natal Nasional

    Prabowo Salah Sebut Tahun MBG dalam Pidato Natal Nasional

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 563
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik setelah keliru menyebut tahun saat memaparkan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kekeliruan itu muncul dalam pidato Perayaan Natal Nasional 2025 di Jakarta, Senin (5/1/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah menyalurkan MBG kepada 55 juta penerima manfaat dalam kurun satu tahun. Namun, ia menyebut rentang […]

expand_less