Dedi Mulyadi Menilai Kritik Publik sebagai Kontrol Kepemimpinan
- account_circle Adrian Moita
- calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
- visibility 505
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, duasatunews.com – Dedi Mulyadi merespons kritik publik terkait kehadirannya di lokasi longsor Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Gubernur Jawa Barat itu menilai kritik masyarakat sebagai bentuk kontrol publik yang sehat dalam demokrasi.
Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada anak muda yang menilai kepala daerah tidak perlu terlibat langsung dalam proses teknis evakuasi. Ia menegaskan bahwa relawan, aparat kebencanaan, dan petugas profesional memegang peran utama dalam penanganan di lapangan.
Meski demikian, Dedi menjelaskan alasan kehadirannya di lokasi bencana. Ia menilai kehadiran pemimpin mampu memberi dukungan moral dan meningkatkan semangat relawan serta warga terdampak.
“Dalam situasi darurat, kehadiran pemimpin bisa memberi kekuatan psikologis. Masyarakat merasa tidak sendirian menghadapi musibah,” ujarnya.
Banjir Bekasi Dipicu Kesalahan Tata Ruang
Selain membahas longsor di Bandung Barat, Dedi Mulyadi menanggapi keluhan masyarakat terkait banjir yang berulang di wilayah Bekasi. Ia menilai kebijakan tata ruang masa lalu memicu persoalan tersebut.
Pemerintah, menurut Dedi, mengizinkan alih fungsi lahan persawahan dan rawa menjadi kawasan permukiman. Kebijakan itu menghilangkan daerah resapan air yang seharusnya menahan limpasan saat hujan deras.
“Kita harus mengakui kesalahan dalam pengelolaan ruang. Lahan itu seharusnya menahan air, bukan menampung bangunan,” kata Dedi.
Pemprov Jabar Siapkan Langkah Pengendalian Bencana
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi. Pemprov akan menerbitkan surat edaran penghentian pembangunan perumahan di kawasan rawan dan terlarang.
Dedi juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah tersebut, menurutnya, dapat mengurangi potensi banjir dan longsor di masa mendatang.
Untuk solusi jangka panjang, Pemprov Jabar berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan Danau Cibeet sebagai proyek pengendalian banjir wilayah hilir yang ditargetkan selesai pada 2028.
Selain itu, Dedi meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) memperkuat tanggul-tanggul sungai agar pemerintah dapat menekan risiko jebol yang kerap memicu banjir bandang.
Kritik Jadi Bahan Evaluasi
Menutup pernyataannya, Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat. Ia mengakui bahwa kepemimpinannya belum sepenuhnya memenuhi harapan publik.
Namun, ia berkomitmen memperbaiki kebijakan penataan ruang dan mitigasi bencana dengan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi.
“Kritik ini menjadi pengingat agar kebijakan ke depan berjalan lebih tepat dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
