Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Pilkada Lewat DPRD Kembali Menguat, PDIP Menolak

Pilkada Lewat DPRD Kembali Menguat, PDIP Menolak

  • account_circle Penulis: Eni Samayati
  • calendar_month Kamis, 1 Jan 2026
  • visibility 900
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatunews.com) — Wacana Pilkada lewat DPRD kembali mencuat dan memicu perdebatan luas. Sejumlah partai politik di parlemen secara terbuka mendukung perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut.

Partai-partai pendukung menilai pemilihan melalui DPRD dapat menekan biaya politik yang selama ini dinilai terlalu tinggi. Selain itu, mereka juga melihat mekanisme ini mampu mengurangi konflik horizontal di tingkat daerah.

Berdasarkan sikap elite partai, mayoritas partai parlemen membuka ruang pembahasan wacana tersebut. Mereka mengingatkan bahwa Indonesia pernah menggunakan sistem ini pada periode sebelumnya. Menurut mereka, pengalaman itu dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Mayoritas Partai Parlemen Buka Ruang Pembahasan

Sejumlah partai yang menyatakan dukungan atau kesiapan membahas mekanisme ini antara lain Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PAN, Partai Demokrat, dan PPP. Meski demikian, partai-partai tersebut mengajukan syarat penting.

Mereka meminta penguatan pengawasan dan transparansi dalam proses pemilihan. Tanpa pengawasan ketat, mereka menilai mekanisme DPRD berisiko membuka ruang transaksi politik.

PDIP Tegas Menolak Pilkada Tidak Langsung

Di sisi lain, PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. PDIP menilai Pilkada langsung sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat.

Politikus PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa Pilkada langsung lahir dari semangat reformasi. Ia menilai perubahan mekanisme berpotensi menjauhkan rakyat dari hak politiknya.

“Pilkada langsung memberi ruang kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Negara tidak boleh menarik kembali hak itu dengan alasan apa pun,” tegas Guntur Romli.

Ia juga menilai alasan efisiensi anggaran tidak cukup kuat. Menurutnya, pemilihan tidak langsung justru dapat memundurkan demokrasi lokal.

Respons Publik Masih Terbelah

Wacana ini memunculkan respons beragam dari masyarakat sipil dan pengamat politik. Sebagian pihak menilai mekanisme DPRD sebagai langkah mundur demokrasi. Namun, pihak lain melihatnya sebagai solusi pragmatis untuk menekan biaya politik dan praktik politik uang.

Hingga kini, pemerintah belum menyampaikan sikap resmi terkait perubahan sistem Pilkada. Meski begitu, perdebatan soal mekanisme pemilihan kepala daerah dipastikan terus bergulir dan menjadi isu strategis menjelang agenda politik nasional berikutnya.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dugaan harta tidak dilaporkan LHKPN oleh anggota DPRD DKI Jakarta

    DUGAAN TIPIKOR MENYERET NAMA ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA INISIAL DP

    • calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 975
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com – Saat ini, publik menaruh perhatian serius pada dugaan harta tidak dilaporkan LHKPN oleh seorang anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sebab, masyarakat menemukan perbedaan data kekayaan antara dokumen hukum dan laporan resmi. Pada dasarnya, pejabat publik memikul tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, anggota legislatif harus menjaga integritas sebagai wakil rakyat. […]

  • Gempa Area 52 Nevada terekam dalam peta aktivitas seismik USGS

    Gempa Area 52 Nevada Guncang Kompleks Militer AS

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 443
    • 0Komentar

    NEVADA, (duasatunews.com) – Gempa Area 52 Nevada mengguncang wilayah dekat fasilitas militer Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir. Aktivitas seismik ini terjadi di sekitar kawasan pengujian militer yang selama puluhan tahun menjadi lokasi penelitian dan uji coba strategis. Data dari United States Geological Survey (USGS) menunjukkan peningkatan aktivitas gempa di wilayah tersebut. Dalam 24 jam […]

  • Gratifikasi jet pribadi Menag dibahas KPK di Gedung KPK Jakarta

    Gratifikasi Jet Pribadi Menag, KPK Pastikan Bebas Pidana

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 558
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Gratifikasi jet pribadi Menag menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Nasaruddin Umar bebas dari sanksi pidana. KPK menegaskan Menteri Agama telah memenuhi kewajiban hukum dengan melaporkan dugaan gratifikasi sesuai batas waktu undang-undang. KPK Tegaskan Pelaporan Tepat Waktu Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Arif Waluyo menjelaskan Menag menyampaikan laporan […]

  • Atalanta lolos setelah eksekusi penalti dalam laga Liga Champions melawan Borussia Dortmund

    Atalanta Bangkit Dramatis, Libas Dortmund 4-1 dan Luncur ke 16 Besar Liga Champions

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 415
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Atalanta memastikan tempat di babak 16 besar Liga Champions UEFA setelah menundukkan Borussia Dortmund 4-1 pada leg kedua playoff di Gewiss Stadium, Kamis dini hari WIB. Hasil ini membawa wakil Italia itu unggul agregat 4-3 setelah sebelumnya tertinggal dua gol pada leg pertama. Kemenangan tersebut menegaskan kebangkitan Atalanta yang tampil agresif sejak […]

  • evakuasi korban tabrakan KRL Bekasi Timur di Stasiun Bekasi Timur

    Tim SAR Dikerahkan ke Lokasi Tabrakan KRL di Bekasi Timur, Sejumlah Penumpang Luka-luka

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 325
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Tabrakan KRL Bekasi Timur terjadi pada Senin (27/4) malam di Stasiun Bekasi Timur dan langsung memicu respons cepat dari tim SAR. Insiden ini melibatkan KRL Commuter Line dan kereta rel diesel (KRD) jarak jauh. Petugas segera bergerak ke lokasi untuk mengevakuasi penumpang yang terluka dan mengamankan area kejadian. Kantor SAR Jakarta bersama […]

  • Gerakan Pemuda Mahasiswa (GPM) Sultra–Jakarta menggelar aksi demonstrasi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI)

    Soroti Kepastian Status Pekerja, GPM Sultra–Jakarta Desak Kemnaker Periksa PT Anindya Wiraputra Konsult

    • calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 125
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Gerakan Pemuda Mahasiswa (GPM) Sultra–Jakarta menggelar aksi demonstrasi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), Kamis (22/10/2026), mendesak pemeriksaan terhadap PT Anindya Wiraputra Konsult Cabang Kendari atas dugaan ketidakjelasan status hubungan kerja dan kontrak kerja pekerja. Desakan tersebut berangkat dari informasi salah satu mantan karyawan yang menyampaikan adanya persoalan terkait kepastian status […]

expand_less