Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Penggeledahan Kementerian Kehutanan Kasus Tambang Konawe

Penggeledahan Kementerian Kehutanan Kasus Tambang Konawe

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
  • visibility 456
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com — Penggeledahan Kementerian Kehutanan oleh penyidik Kejaksaan Agung berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan korupsi perubahan status hutan lindung menjadi hutan produksi di Konawe Utara, termasuk dugaan pelanggaran izin tambang.

Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memulai penggeledahan sejak siang hari. Hingga sore, Kejaksaan Agung belum menyampaikan keterangan resmi secara rinci kepada publik.

Laporan Penyidik Proses

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan pihaknya masih menunggu laporan tim penyidik terkait penggeledahan Kementerian Kehutanan.

“Belum ada info,” ujar Anang saat dikonfirmasi.

Baca juga: Berita terkait penggeledahan Kementerian Kehutanan

Respons Kementerian Kehutanan

Direktur Tindak Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menjawab wartawan secara singkat. Ia tidak membenarkan maupun membantah penggeledahan di kantornya.

Ketika ditanya kaitannya dengan alih fungsi hutan lindung, Rudianto menepis dugaan tersebut:
“Ah bukan,” katanya melalui pesan pendek.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan, Krisdianto, belum memberi tanggapan hingga berita ini terbit.

Baca juga: Kasus Tambang Konawe Utara

Kasus Tambang Konawe Menjadi Fokus Penggeledahan

Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi perubahan status kawasan hutan lindung dan pemberian izin tambang, yang menyeret mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman.

Sebelumnya, KPK menangani perkara ini. Namun, KPK menghentikan penyidikan pada Desember 2024 dengan menerbitkan SP3 dan baru membuka informasi itu ke publik pada Desember 2025.

Baca juga: Kasus Hutan dan Tambang Konawe

KPK Harap Kejaksaan Tuntaskan Penggeledahan Kementerian Kehutanan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, berharap Kejaksaan Agung menuntaskan penanganan kasus ini.

“KPK juga berharap penanganan perkara ini bisa dituntaskan dan diselesaikan di Kejaksaan Agung,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Baca juga: Profil Mantan Bupati Konawe Utara

Penyidikan Izin Tambang Konawe

Kejaksaan Agung memulai penyidikan dugaan korupsi izin tambang di kawasan hutan Konawe Utara sejak Agustus/September 2025.

Meski penyidikan telah berjalan, penyidik belum menetapkan tersangka. Tim Kejaksaan menggeledah lokasi dan memeriksa saksi, serta bekerja sama dengan BPKP untuk menghitung potensi kerugian negara.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Densus 88 tangkap JAD – Juru Bicara Densus 88 Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta

    Densus 88 Tangkap JAD di Sulteng, 8 Terduga Teroris Dibekuk dalam Operasi Dini Hari

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com)-Densus 88 tangkap JAD dalam operasi dini hari di Sulawesi Tengah. Aparat mengamankan delapan terduga yang diduga terafiliasi dengan jaringan ekstrem global ISIS. Selain itu, langkah ini menegaskan komitmen aparat dalam menjaga keamanan nasional. Kronologi Operasi Penangkapan Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menggelar operasi pada Rabu pukul 01.30 hingga 03.30 WITA. Selanjutnya, […]

  • Puskom kecam IAI terkait dugaan tekanan korban kekerasan seksual

    Enggan berdamai, kampus tagih uang KIP ke korban dugaan kekerasan seksual

    • calendar_month Minggu, 24 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Pusat Studi Konstitusi Indonesia atau Puskom Indonesia mengecam keras langkah pihak IAI Rawa Aopa yang dinilai tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual. Alih-alih memberikan perlindungan dan pendampingan, pihak kampus justru diduga menekan korban yang mengundurkan diri akibat trauma setelah mengalami kekerasan seksual. Kecaman itu disampaikan setelah beredar surat dari pihak kampus yang […]

  • Ilustrasi Natalius Pigai menegaskan Feri Amsari dipolisikan tidak perlu terkait kritik kebijakan swasembada pangan

    Feri Amsari Dipolisikan Dinilai Tidak Perlu oleh Menteri HAM

    • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menilai pelaporan terhadap pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, tidak perlu dilakukan. Kasus ini berkaitan dengan kritik Feri terhadap kebijakan swasembada pangan pemerintah. Pigai menyebut kritik tersebut tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Ia juga menilai publik tidak perlu menanggapi pernyataan itu secara berlebihan. “Feri Amsari […]

  • Dugaan Pembiaran Tambang di Hutan Lindung, PERSAMA Sultra-Jakarta Desak Kapolri Copot Kapolres Konawe Utara

    Dugaan Pembiaran Tambang di Hutan Lindung, PERSAMA Sultra-Jakarta Desak Kapolri Copot Kapolres Konawe Utara

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 437
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — 7 Januari 2026. Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta (PERSAMA Sultra-Jakarta) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengevaluasi kinerja Kapolres Konawe Utara. Desakan ini muncul karena aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung Kabupaten Konawe Utara masih terus berjalan hingga saat ini. Ketua Umum PERSAMA Sultra-Jakarta, Nabil Dean, menilai kondisi […]

  • “Bahlil Lahadalia menyampaikan pernyataan terkait royalti tambang ditunda di Jakarta”

    Royalti Tambang Ditunda hingga Tax Amnesty Dipastikan Aman, Ini Deretan Isu Ekonomi yang Jadi Sorotan

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 131
    • 2Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)— Pemerintah menunda penerapan royalti baru sektor tambang dan memastikan peserta Tax Amnesty Jilid II tetap mendapat kepastian hukum. Sejumlah kebijakan ekonomi itu menjadi perhatian. Bahlil Tunda Royalti Tambang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda penerapan royalti baru untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak. Bahlil mengambil keputusan itu setelah […]

  • Utang pemerintah Indonesia masih aman menurut Kementerian Keuangan

    Utang Pemerintah Indonesia 40,46 Persen PDB Masih Aman

    • calendar_month Rabu, 18 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 243
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2025 masih berada dalam batas aman meskipun nominalnya meningkat. Pemerintah mengelola pembiayaan negara secara hati-hati dan terukur untuk menjaga stabilitas fiskal. Per 31 Desember 2025, pemerintah mencatat total utang sebesar Rp9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). […]

expand_less