Breaking News
light_mode
Beranda » News » Tanah Kas Desa Morombo Disorot, Mabes Polri Didesak Lakukan Pengusutan

Tanah Kas Desa Morombo Disorot, Mabes Polri Didesak Lakukan Pengusutan

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
  • visibility 244
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatunews.com) — Kajian Akademik dan Jaringan Intelektual mendatangi Mabes Polri untuk mendesak pengusutan dugaan transaksi Tanah Kas Desa Morombo yang diduga melibatkan Kepala Desa Morombo Pantai berinisial IK dan PT. Konawe Nikel Nusantara (KNN).

Koordinator aksi, Akbar Rasyid, menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset desa tanpa pemeriksaan.

“Kami mendesak Mabes Polri segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Morombo Pantai berinisial IK terkait dugaan transaksi Tanah Kas Desa Morombo dengan PT KNN. Jika ditemukan bukti tindak pidana, kami meminta pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum,” tegas Akbar dalam orasinya.

Menurut Akbar, persoalan tersebut harus dibuka secara terang, termasuk menelusuri dasar hukum transaksi, dokumen tanah, proses persetujuan, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat.

“Jangan sampai aset yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat desa justru dialihkan tanpa dasar hukum yang jelas. Aparat jangan tutup mata,” ujarnya.

Selain Mabes Polri, massa mendesak Kementerian ATR/BPN turun langsung melakukan audit terhadap status dan proses pengalihan Tanah Kas Desa Morombo. Jika ditemukan pelanggaran atau cacat hukum, proses transaksi diminta ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

“ATR/BPN harus turun ke Desa Morombo Pantai. Periksa status tanah dan seluruh proses transaksinya. Jika terbukti bermasalah, jangan biarkan transaksi tersebut menjadi sumber konflik agraria di masyarakat,” tegas Akbar.

Massa juga menyoroti dugaan penggunaan jalan umum sebagai jalur hauling PT KNN yang disebut menyebabkan jalan berlumpur saat hujan dan berdebu saat panas. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan.

“Kalau benar jalan umum digunakan sebagai jalur hauling hingga membahayakan masyarakat, Mabes Polri harus turun tangan. Jangan tunggu sampai terjadi korban baru bertindak,” tutup Akbar.

Kajian Akademik dan Jaringan Intelektual menegaskan akan mengawal persoalan tersebut dan meminta setiap dugaan diuji melalui proses hukum yang transparan, objektif, dan berdasarkan bukti.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemhan rawat kapal induk Giuseppe Garibaldi hasil hibah Italia

    Kemhan Rawat Kapal Induk Giuseppe Garibaldi di Dalam Negeri

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 452
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Kemhan rawat kapal induk Giuseppe Garibaldi sepenuhnya di dalam negeri setelah Indonesia memperoleh kapal tersebut melalui skema hibah dari pemerintah Italia. Pemerintah memastikan langkah ini untuk menjaga kesiapan teknis dan operasional sebelum kapal digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Kementerian Pertahanan menyampaikan kepastian tersebut melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Kemhan, Brigadir Jenderal […]

  • KMH Sultra-Jakarta Desak Mabes Polri dan Kejagung Usut Anggota DPRD Konawe

    KMH Sultra-Jakarta Desak Mabes Polri dan Kejagung Usut Anggota DPRD Konawe

    • calendar_month Selasa, 10 Nov 2026
    • account_circle Redaksi 1
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Jakarta, (DUASATUNEWS.COM) — Koalisi Mahasiswa Hukum (KMH) Sulawesi Tenggara-Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Senin, 9/11/2026. Dalam aksi tersebut, KMH mendesak Kapolri menginstruksikan Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) agar segera menuntaskan penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret Teguh Rahmat alias […]

  • Starmer tolak ikut serangan Iran saat pidato di House of Commons

    Starmer Serangan Iran: Inggris Tak Ikut Operasi AS-Israel

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 425
    • 0Komentar

    LONDON, (duasatunews.com) – Starmer tolak ikut serangan Iran bersama Amerika Serikat dan Israel dalam fase awal konflik. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan keputusan tersebut saat menyampaikan pembaruan situasi di House of Commons pada Senin, 2 Maret 2026. Starmer menegaskan pemerintah Inggris tidak bergabung dalam serangan ofensif AS dan Israel. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut […]

  • Pesawat ATR Hilang Maros, Tiga Pegawai KKP di Dalamnya

    Pesawat ATR Hilang Maros, Tiga Pegawai KKP di Dalamnya

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 637
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Pesawat ATR hilang Maros pada Sabtu (17/1) saat menjalani penerbangan menuju Makassar. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan tiga pegawainya menjadi penumpang pesawat ATR milik Indonesia Air Transport (IAT). Hingga Sabtu malam, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian secara intensif.(Baca juga: https://duasatunews.com/category/nasional) Menteri KKP Tanggapi Pesawat ATR Hilang Maros Menteri Kelautan dan […]

  • Mahfud MD Pertanyakan Pelibatan TNI Amankan Sidang Korupsi Nadiem: “Bukan Terorisme, Ini Ranah Polri”

    Mahfud MD Pertanyakan Pelibatan TNI Amankan Sidang Korupsi Nadiem: “Bukan Terorisme, Ini Ranah Polri”

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 854
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan sidang dugaan korupsi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menuai sorotan. Pasalnya, perkara tersebut termasuk pidana umum. Karena itu, publik mempertanyakan dasar hukum pelibatan aparat militer. Selain menyangkut prosedur, isu ini juga berkaitan langsung dengan rasa aman masyarakat. Dengan demikian, pola pengamanan sidang tidak bisa dilepaskan […]

  • Penundaan Umrah Timur Tengah, Kemenhaj Buat 10 Komitmen

    Penundaan Umrah Timur Tengah, Kemenhaj Buat 10 Komitmen

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 450
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Penundaan umrah Timur Tengah menjadi perhatian pemerintah setelah situasi keamanan kawasan mempengaruhi perjalanan ibadah umrah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menggelar pertemuan bersama sejumlah pemangku kepentingan guna membahas langkah mitigasi yang diperlukan. Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perhubungan, perusahaan penerbangan, serta asosiasi Penyelenggara Perjalanan […]

expand_less