Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Prabowo Terima CEO Danantara di Hambalang, Bahas Hilirisasi Rp100 Triliun dan Proyek Sampah Jadi Energi

Prabowo Terima CEO Danantara di Hambalang, Bahas Hilirisasi Rp100 Triliun dan Proyek Sampah Jadi Energi

  • account_circle Adrian moita
  • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
  • visibility 601
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,Duasatunews.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/1) sore. Dalam pertemuan itu, Presiden membahas agenda strategis penguatan industri nasional dan pengelolaan lingkungan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden menyoroti perkembangan proyek hilirisasi Rp100 triliun yang dijalankan Danantara. Pemerintah menilai proyek tersebut berperan penting dalam memperkuat struktur industri nasional.

Selanjutnya, Teddy menjelaskan bahwa Danantara menyiapkan lima titik proyek hilirisasi di sejumlah provinsi. Perusahaan merencanakan groundbreaking pada awal bulan depan dengan total nilai investasi sekitar USD 6 miliar.

Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Selain itu, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi Rp100 triliun juga diharapkan membuka lapangan kerja dan memperkuat daya saing industri dalam negeri.

Di sisi lain, Presiden Prabowo dan Rosan Roeslani membahas proyek waste to energy. Pemerintah memfokuskan program ini pada penertiban dan perbaikan sistem pengelolaan sampah nasional.

Melalui proyek tersebut, pemerintah menargetkan pengurangan volume sampah terbuka di berbagai daerah. Pada saat yang sama, pemerintah mendorong pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif yang bernilai ekonomi.

Pada akhirnya, pertemuan di Hambalang menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk mendorong industrialisasi yang berkelanjutan. Pemerintah memadukan kebijakan hilirisasi Rp100 triliun dengan agenda lingkungan guna memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Kebijakan Politik Harus Berorientasi Kemaslahatan Publik

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Kebijakan Politik Harus Berorientasi Kemaslahatan Publik

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 635
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Wacana pengalihan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung ke pemilihan melalui DPRD kembali memicu perhatian publik. Isu ini menyangkut hak politik warga dan berpotensi mengubah relasi antara masyarakat dan pemimpin daerah. Perdebatan menguat ketika evaluasi nasional terhadap pilkada langsung terus berjalan. Sejumlah daerah masih menghadapi masalah serius, seperti tingginya biaya politik, […]

  • Kasus fitnah ijazah Jokowi saat Roy Suryo tiba di Kejari Jakarta Selatan

    Kasus Fitnah Ijazah Jokowi: Roy Suryo & Dokter Tifa Tiba di Kejari

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 162
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Kasus Fitnah Ijazah Jokowi kembali menjadi perhatian publik setelah Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (22/6/2026) untuk menjalani pelimpahan berkas perkara tahap dua. Keduanya tiba sekitar pukul 09.45 WIB dengan mengenakan rompi tahanan dan borgol di tangan. Sementara itu, petugas kejaksaan bersama […]

  • Polresta Malang Kota tangani kasus Yai Mim

    Penyebab Kematian Yai Mim Terungkap, Polisi Soroti Asfiksia

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 252
    • 4Komentar

    Fakta Awal Terungkap Jakarta, (duasatunews.com)-Kasus penyebab kematian Yai Mim mulai menemukan titik terang. Selain itu, mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau Yai Mim, diduga meninggal karena asfiksia atau kekurangan oksigen. Kasatreskrim Polresta Malang Kota, AKP Rahmad Aji Prabowo, menyampaikan hasil pemeriksaan tim dokter dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Lebih lanjut, […]

  • Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan kesiapan DPR RI membahas Revisi UU Pemilu di Kompleks Parlemen Jakarta

    DPR Siap Revisi UU Pemilu, Dasco Minta Penyusunan Aturan Baru Tak Mudah Digugat

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 170
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Komisi II DPR RI segera membahas Revisi UU Pemilu. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan seluruh fraksi partai politik di Komisi II siap mengikuti proses perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Dasco, pimpinan Komisi II menyampaikan kesiapan tersebut dalam rapat pimpinan DPR RI. Komisi II akan memulai proses […]

  • serangan udara memperparah listrik Teheran padam di Iran

    Listrik Teheran Padam Usai Serangan AS-Israel

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 331
    • 0Komentar

    TEHERAN (duasatunews.com) –  listrik Teheran padam setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel menghantam infrastruktur energi di ibu kota Teheran dan wilayah Iran utara, Ahad. Kementerian Energi Iran menyebut serangan tersebut menargetkan pembangkit listrik di Provinsi Teheran serta sejumlah distrik di wilayah metropolitan dan Provinsi Alborz. Akibatnya, pasokan listrik terputus di berbagai kawasan. Pihak kementerian […]

  • data bansos tidak tepat sasaran berdasarkan BPS 2026

    Data Bansos Tidak Tepat Sasaran: BPS Temukan 11.014 KPM

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 327
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Data bansos tidak tepat sasaran menjadi sorotan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan 11.014 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak lagi layak menerima bantuan sosial. Temuan ini berasal dari pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa temuan tersebut masuk kategori inclusion error. Artinya, penerima […]

expand_less