Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Bukan Hanya Nikel, Ini Lingkaran Kekayaan Pulau Sulawesi

Bukan Hanya Nikel, Ini Lingkaran Kekayaan Pulau Sulawesi

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
  • visibility 732
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com — Ketergantungan ekonomi pada satu komoditas tambang berisiko menimbulkan kerentanan fiskal dan tekanan lingkungan. Situasi ini relevan di Sulawesi, wilayah yang selama ini identik dengan nikel, meski memiliki kekayaan sumber daya alam yang jauh lebih beragam dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong hilirisasi nikel untuk mendukung industri baterai dan kendaraan listrik. Kebijakan ini memang meningkatkan nilai tambah. Namun, fokus berlebihan pada sektor tambang memicu kekhawatiran soal ketimpangan pembangunan dan keberlanjutan ekonomi daerah.

Padahal, Sulawesi menyimpan potensi besar di luar nikel. Sejumlah wilayah memiliki cadangan emas, gas alam, dan minyak bumi. Di Sulawesi Tenggara, Pulau Buton menyimpan aspal alam yang dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Pemerintah kerap menempatkan Aspal Buton sebagai alternatif strategis untuk kebutuhan infrastruktur nasional.

Di sektor non-tambang, pertanian dan perkebunan menopang ekonomi masyarakat desa. Petani mengandalkan komoditas seperti beras, kelapa, kopi, dan kelapa sawit sebagai sumber pendapatan utama. Kopi Sulawesi bahkan telah menembus pasar ekspor dan membentuk identitas ekonomi daerah.

Sulawesi juga berperan penting dalam sektor perikanan nasional. Garis pantai yang panjang dan perairan produktif mendorong produksi ikan dalam skala besar. Nelayan tradisional memasok kebutuhan domestik dan ekspor. Meski begitu, mereka masih menghadapi persoalan akses, keberlanjutan sumber daya, dan persaingan dengan industri besar.

Sejumlah pengamat menilai persoalan utama tidak terletak pada ketersediaan sumber daya. Tata kelola yang lemah dan kebijakan yang tidak seimbang justru membatasi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Ke depan, pemerintah daerah dan pusat perlu memperkuat diversifikasi ekonomi. Pendekatan ini dapat menjaga lingkungan, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. Dengan pengelolaan yang adil dan terencana, kekayaan alam Sulawesi berpeluang memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan ekonomi nasional.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Yuke Yurike menjelaskan anggaran pendidikan DKI Jakarta kepada wartawan

    Anggaran Pendidikan DKI Jakarta Rp19,75 Triliun, DPRD Targetkan Tekan Kemiskinan dan Kesenjangan

    • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 351
    • 0Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com) — Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menegaskan bahwa anggaran pendidikan DKI Jakarta menjadi kunci dalam menekan ketimpangan sosial dan memutus rantai kemiskinan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan total anggaran pendidikan sebesar Rp19,75 triliun pada 2026. Yuke menyatakan pemerintah harus memastikan setiap warga memperoleh akses pendidikan yang layak. Ia menekankan tidak […]

  • outlook utang Indonesia negatif

    Outlook Utang Indonesia Negatif, Fitch Pertahankan Rating BBB

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 454
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings mengubah outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Rabu (4/3/2026). Fitch tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB. Level ini masih masuk kategori investment grade atau layak investasi. Fitch menilai ketidakpastian kebijakan ekonomi meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini berpotensi menekan kepercayaan […]

  • Penyalahgunaan wewenang DPMPTSP disorot di Sulawesi Tenggara

    Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Kejati Sultra Diminta Periksa Eks Kadis DPMPTSP Bombana.

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 386
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa mantan Krpala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab. Bombana. Permintaan tersebut menyusul adanya polemik terhadap rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Daerah Rencana Lokasi Kegiatan Usaha Pembangunan Kawasan Industri Beserta […]

  • perpanjangan IUPK Freeport 2041 antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia

    IUPK Freeport Diperpanjang hingga 2041, RI Perkuat Kendali Saham Jadi 63%

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 402
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Perpanjangan IUPK Freeport 2041 menjadi kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat kendali negara atas sektor pertambangan. Melalui langkah ini, kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia meningkat hingga 63 persen. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers terkait kerja sama perdagangan Indonesia & Amerika Serikat. […]

  • “DKI Jakarta pelajari ekonomi kreatif berbasis event di Cannes”

    DKI Belajar dari Cannes, Jakarta Siapkan Ekonomi Kreatif Berbasis Event Internasional

    • calendar_month Sabtu, 16 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 239
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mempelajari strategi Kota Cannes dalam membangun ekonomi kreatif berbasis event internasional. Langkah itu muncul setelah Cannes sukses menjadikan pariwisata dan industri kreatif sebagai penopang utama ekonomi kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai Jakarta perlu memperkuat industri event untuk meningkatkan daya saing sebagai kota global. “Cannes bisa hidup […]

  • Aparatur pemerintah dan masyarakat melakukan kerja bakti dalam Gerakan Indonesia ASRI

    Gerakan Indonesia ASRI Dipercepat Pemerintah

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 572
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Pemerintah mempercepat pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI sebagai langkah nyata membangun lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Melalui program ini, pemerintah menekankan keteladanan aparatur negara agar perubahan dapat terlihat langsung di lapangan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendorong para menteri dan kepala daerah untuk terlibat langsung melalui kegiatan bersih-bersih di lingkungan kerja […]

expand_less