Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Prabowo Bermalam di IKN, Tinjau Pembangunan Ibu Kota

Prabowo Bermalam di IKN, Tinjau Pembangunan Ibu Kota

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
  • visibility 326
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatunews.com) – Prabowo bermalam di IKN Kalimantan Timur pada Senin malam sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di wilayah Kalimantan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Ibu Kota Nusantara setelah menyelesaikan agenda di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, serta Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden bertolak dari Balikpapan menuju IKN menggunakan helikopter kepresidenan. Helikopter tersebut mendarat di helipad Istana Garuda, Kawasan Inti IKN, pada petang hari. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut langsung kedatangan Presiden.

Menurut Teddy, agenda bermalam di IKN menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kerja Presiden di Kalimantan. Setelah menyelesaikan agenda di IKN, Presiden dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Kota Malang, Jawa Timur, pada Selasa (13/1).

Prabowo Bermalam di IKN untuk Rapat dan Evaluasi

Berdasarkan informasi resmi, Prabowo bermalam di IKN untuk memimpin rapat serta menerima laporan mengenai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini menjadi yang pertama bagi Presiden Prabowo ke IKN sejak resmi menjabat sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia.

Sebelumnya, Prabowo terakhir mengunjungi kawasan IKN pada 13 September 2024. Saat itu, ia masih berstatus sebagai presiden terpilih dan menjabat Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Target IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah menargetkan IKN berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Pemerintah memproyeksikan aktivitas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif berlangsung secara bertahap di kawasan IKN.

Hingga kini, pembangunan infrastruktur perkantoran di IKN terus berjalan. Otorita IKN telah menandatangani kontrak pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif hasil lelang pada periode akhir Oktober hingga November 2025.

Kompleks legislatif direncanakan berdiri di atas lahan seluas 42 hektare dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,5 triliun. Sementara itu, kompleks yudikatif akan dibangun di atas lahan 15 hektare. Kawasan ini mencakup gedung Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial dengan total anggaran Rp3,1 triliun.

Pemerintah berharap percepatan pembangunan tersebut dapat mendukung kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan nasional di masa mendatang.

Rekomendasi Untuk Anda

  • banjir Sumatra dampak lemahnya penegakan hukum lingkungan

    KLH/BPLH Serahkan Penegakan Hukum Pidana 28 Perusahaan Kawasan Hutan ke Bareskrim Polri

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 308
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Penegakan hukum lingkungan kembali menjadi perhatian pemerintah setelah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyerahkan penanganan pidana terhadap 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan kepada Bareskrim Polri. Langkah ini menindaklanjuti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha perusahaan-perusahaan tersebut. Sebelumnya, pemerintah menilai aktivitas perusahaan berkontribusi terhadap banjir di sejumlah wilayah Sumatra. […]

  • Tarif IEEPA Amerika Serikat diputuskan oleh pengadilan perdagangan di New York

    Tarif IEEPA Amerika Serikat: Pengadilan AS Perintahkan Refund

    • calendar_month Kamis, 5 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 195
    • 0Komentar

    New York City, (duasatunews.com) – Tarif IEEPA Amerika Serikat kembali menjadi perhatian setelah pengadilan perdagangan internasional di New York City memerintahkan pemerintah mengembalikan dana tarif kepada perusahaan yang terdampak kebijakan tersebut. Hakim di Pengadilan Perdagangan Internasional memerintahkan U.S. Customs and Border Protection memproses pengembalian dana tarif. Pemerintah sebelumnya memungut tarif tersebut berdasarkan undang-undang International Emergency […]

  • KUHP Baru 2026 Jadi Tonggak Reformasi Hukum Nasional

    KUHP Baru 2026 Jadi Tonggak Reformasi Hukum Nasional

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 333
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – KUHP baru 2026 menjadi tonggak penting pembangunan hukum nasional Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemberlakuan aturan ini menandai lompatan besar reformasi sistem hukum pidana nasional. Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda pemerintah memperkuat sistem hukum nasional.👉 https://duasatunews.com/tag/reformasi-hukum-nasional Dalam apel bersama di Jakarta, Senin (12/1), […]

  • harga emas Antam hari ini

    Kenaikan Harga Emas Antam, Naik ke angka Rp3,039 juta/gram

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Kenaikan harga emas Antam kembali terjadi seiring pergerakan pasar global. Berdasarkan pemantauan laman Logam Mulia pada Kamis pukul 09.03 WIB, PT Antam Tbk menaikkan harga emas batangan sebesar Rp16.000 per gram. Sebelumnya, Antam menjual emas batangan di harga Rp3.023.000 per gram. Kini, perusahaan mematok harga baru sebesar Rp3.039.000 per gram. Selain harga […]

  • akses keadilan hukum bagi masyarakat kecil di Indonesia

    Hukum yang Seharusnya Melindungi Rakyat, Kini Menjadi Labirin Mahal dan Rumit

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Muh. Siswandi,. S.H
    • visibility 252
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Akses keadilan hukum masih menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Sistem hukum yang seharusnya melindungi warga justru sering membebani rakyat kecil melalui biaya tinggi, prosedur berlapis, dan proses panjang yang sulit mereka jangkau. Kondisi ini membuat banyak warga mengurungkan niat membawa persoalan ke ranah hukum. Ketimpangan Penegakan Hukum Kian Terlihat Isu ini […]

  • dugaan pengadaan fiktif DPMD dalam pemeriksaan

    Dugaan pengadaan fiktif DPMD Konut disorot Ampuh Sultra

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Konawe utara, (duasatunews.com) –  Kasus dugaan pengadaan fiktif DPMD Konawe Utara menjadi perhatian publik setelah Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kejaksaan Negeri Konawe untuk segera mengusut dugaan penyimpangan anggaran tersebut. Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, menyatakan pihaknya menemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pengadaan sejumlah barang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) […]

expand_less