Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Anggota Ombudsman RI Disetujui DPR untuk Periode 2026–2031

Anggota Ombudsman RI Disetujui DPR untuk Periode 2026–2031

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
  • visibility 580
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com – DPR RI menyetujui Anggota Ombudsman RI periode 2026–2031 dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Keputusan ini mengakhiri seluruh tahapan seleksi yang Komisi II DPR RI laksanakan melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Rapat Paripurna DPR RI menyepakati sembilan nama calon Ombudsman untuk masa jabatan lima tahun. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin langsung jalannya sidang di kompleks parlemen, Jakarta. Setelah itu, pimpinan rapat meminta persetujuan forum. Seluruh anggota DPR RI yang hadir menyatakan setuju secara aklamasi.

Dalam keputusan tersebut, DPR RI menetapkan Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. DPR RI juga menunjuk Rahmadi Indra Tektona sebagai Wakil Ketua. Selain itu, DPR RI menyetujui tujuh anggota lainnya, yaitu Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Nuzran Joher, Partono, Robertus Na Endi Jaweng, serta Syafrida Rachmawati Rasahan.

Proses Seleksi di Komisi II DPR RI

Sebelumnya, Komisi II DPR RI menyeleksi sembilan nama tersebut dari 18 calon peserta uji kelayakan. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan bahwa komisi mengambil keputusan melalui rapat internal dengan musyawarah mufakat delapan fraksi partai politik.

Komisi II DPR RI menilai kompetensi, kapasitas, serta rekam jejak para calon. Komisi juga menguji integritas mereka secara menyeluruh. Melalui proses ini, DPR RI berharap para anggota terpilih mampu menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik secara profesional dan mandiri.

Harapan terhadap Kinerja Ombudsman RI

Dengan persetujuan ini, DPR RI mendorong Ombudsman Republik Indonesia untuk memperkuat pencegahan maladministrasi. DPR RI juga berharap lembaga tersebut meningkatkan kualitas layanan publik dan memperluas perlindungan hak masyarakat.

Ke depan, Ombudsman RI perlu memperkuat koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan penyelenggara layanan publik. Langkah ini dinilai penting agar pengawasan berjalan lebih efektif, responsif, dan berdampak nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dugaan Penimbunan BBM di Lalonggasumeeto Disorot, CGIM Desak Pengusutan hingga Pemasok

    Dugaan Penimbunan BBM di Lalonggasumeeto Disorot, CGIM Desak Pengusutan hingga Pemasok

    • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 299
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Central Gerakan Indonesia Menggugat (CGIM), Abdi Aditya, menyoroti serius dugaan praktik penimbunan dan distribusi BBM yang disebut telah berlangsung cukup lama di wilayah Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Jum’at 14 Agustus 2026 Menurut Abdi Aditya, persoalan tersebut bukan merupakan isu yang baru muncul. Dugaan aktivitas BBM tersebut disebut telah berlangsung selama […]

  • Infografik BMKG dampak Siklon Tropis PENHA dan Bibit Siklon 98P terhadap hujan lebat dan gelombang laut di Indonesia

    Dampak Siklon PENHA: BMKG Waspadai Cuaca Ekstrem Februari

    • calendar_month Minggu, 15 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 646
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Dampak Siklon PENHA menjadi perhatian serius Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada pertengahan Februari 2026. BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat, angin kencang, serta gelombang laut tinggi di sejumlah wilayah Indonesia. Pengaruh Siklon terhadap Atmosfer Indonesia Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa Siklon Tropis […]

  • BEM UIC Turun Aksi Bersama Aliansi BEM Persatuan Indonesia, Serukan Dialog Kebangsaan dan Penegakan Demokrasi

    BEM UIC Turun Aksi Bersama Aliansi BEM Persatuan Indonesia, Serukan Dialog Kebangsaan dan Penegakan Demokrasi

    • calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 564
    • 0Komentar

    Jakarta,duasatunews.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ibnu Chaldun (UIC) turut ambil bagian dalam aksi dan penyampaian pernyataan sikap bersama Aliansi BEM Persatuan Indonesia sebagai bentuk komitmen mahasiswa dalam mengawal demokrasi yang berlandaskan dialog, argumentasi, serta penyampaian aspirasi secara damai. Pada Jumat, 19 Juni 2026. Aksi yang mengusung tema “Mimbar Mahasiswa: Bangkit Berdialog, Tolak Provokasi, […]

  • ATM Mandiri pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di Jakarta

    ATM Mandiri Pecahan Kecil Rp10.000–Rp20.000, Ini Lokasinya

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 433
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Menjelang Hari Raya Idulfitri, Bank Mandiri menyediakan layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan nominal pecahan Rp10.000 dan Rp20.000. Kehadiran ATM Mandiri pecahan kecil membantu masyarakat memenuhi kebutuhan uang tunai, khususnya untuk pembagian tunjangan hari raya (THR). Bank Mandiri menghadirkan layanan ini untuk memudahkan nasabah menarik uang sesuai kebutuhan. Nasabah tidak perlu lagi […]

  • Kebakaran di Anduonohu Kendari, Belasan Warung dan Satu Ruko Serta Satu Unit Mobil Ludes Terbakar

    Kebakaran di Anduonohu Kendari, Belasan Warung dan Satu Ruko Serta Satu Unit Mobil Ludes Terbakar

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 894
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Rabu (14/1/2026) Api melanda kawasan Anduonohu, Kota Kendari, pada Rabu dini hari. Kobaran api menghanguskan satu ruko, 13 warung, dan satu mobil di depan kawasan HBM City. Api Muncul Sekitar Pukul 04.00 WITA Sekitar pukul 04.00 WITA, warga melihat kobaran api dari bangunan usaha. Beberapa orang langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dalam […]

  • Rapat DPRD dalam sistem pilkada melalui DPRD

    Pilkada Melalui DPRD Dinilai KPK Lebih Rentan Korupsi

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 496
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Pilkada melalui DPRD dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih berisiko memicu praktik korupsi dibandingkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Menurut KPK, mekanisme ini membuka ruang transaksi kekuasaan yang lebih besar. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut pemilihan kepala daerah oleh DPRD memusatkan pengambilan keputusan pada ruang-ruang terbatas. Kondisi tersebut meningkatkan peluang […]

expand_less