Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Stop Impor Solar, Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi

Stop Impor Solar, Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi

  • account_circle Brian Putra
  • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
  • visibility 263
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatunews.com) – Stop impor solar menjadi kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui langkah ini, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada pasokan bahan bakar dari luar negeri sekaligus mengoptimalkan potensi energi dalam negeri secara bertahap dan berkelanjutan. (17/02/2026).

Pemerintah menegaskan kebijakan stop impor solar, sebagai bagian dari reformasi sektor energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan kebijakan ini dalam keterangan kepada Awak media.

Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menilai impor solar selama ini memberi tekanan pada neraca perdagangan nasional serta meningkatkan ketergantungan terhadap dinamika harga energi global. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat penguatan produksi dalam negeri melalui optimalisasi kapasitas kilang minyak nasional.

Pemerintah terus meningkatkan kinerja kilang eksisting dan memperbaiki efisiensi operasional di sektor hilir. Langkah ini bertujuan menaikkan pasokan solar domestik secara bertahap tanpa mengganggu stabilitas distribusi. Pemerintah juga memperketat pengawasan agar penyaluran BBM tepat sasaran di seluruh wilayah.

Selain itu, pemerintah memperluas pemanfaatan energi alternatif seperti biodiesel. Program ini mendukung bauran energi nasional dan membantu menekan konsumsi solar berbasis impor. Pemerintah menilai pengembangan biodiesel mampu memperkuat industri energi domestik sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi.

Bahlil menegaskan pemerintah menjalankan kebijakan ini secara bertahap dan terukur. Pemerintah mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kebutuhan sektor industri, serta tingkat konsumsi masyarakat sebelum mengambil langkah lanjutan. Pendekatan ini bertujuan menjaga pasokan tetap aman dan harga tetap stabil.

“Kami menjaga pasokan energi tetap aman dan harga tetap terkendali. Kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama,” ujar Bahlil.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan meningkatkan efisiensi anggaran negara, memperkuat kemandirian energi, serta mengurangi dampak gejolak energi global terhadap perekonomian nasional. Pemerintah juga menyiapkan evaluasi berkala agar kebijakan berjalan efektif dan adaptif.

Rekomendasi Untuk Anda

  • LIDIK Sultra Jakarta desak Kejagung ambil alih kasus dana hibah Pilkada

    ‎LIDIK Sultra Jakarta Desak Kejagung Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KPU Konawe Utara

    • calendar_month Sabtu, 1 Nov 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 768
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com –  31 Oktober 2025 — LIDIK Sultra desak Kejagung untuk mengambil alih penanganan dugaan korupsi dana hibah Pilkada yang melibatkan KPU Konawe Utara. Desakan tersebut muncul melalui aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Intelektual Demokrasi Indonesia (LIDIK) Sultra Jakarta menilai penanganan perkara di tingkat […]

  • ilustrasi makan bergizi gratis untuk anak sekolah

    Makan Bergizi Gratis Disorot, Prabowo Tegaskan Tetap Jalan

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 449
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Makan bergizi gratis kembali menarik perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik dari kalangan terdidik. Prabowo menilai sebagian kritik tidak lagi bersifat objektif dan justru meremehkan kebijakan pemerintah yang menyasar kelompok rentan. Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat, 13 Februari […]

  • Mendagri Tito Karnavian menjelaskan WFH ASN pemda

    WFH ASN Pemda Diatur Mendagri Lewat SE Terbaru

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 425
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – WFH ASN pemda kini menjadi kebijakan resmi Kementerian Dalam Negeri. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong sistem kerja yang lebih fleksibel sekaligus mempercepat digitalisasi layanan publik. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.5/3349/SJ. Dalam aturan tersebut, pemerintah menggabungkan pola kerja dari kantor (WFO) dan kerja dari rumah (WFH) […]

  • Bandara IMIP Morowali di kawasan industri nikel Sulawesi Tengah

    BANDARA IMIP MOROWALI DISOROT: MENHAN MENILAI “TIDAK ADA PERANGKAT NEGARA TAK BOLEH ADA REPUBLIK DALAM REPUBLIK”

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle Dr. Eni Samayati
    • visibility 827
    • 0Komentar

    Morowali, Duasatunews.com — Bandara yang berada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali menyedot perhatian publik. Sorotan itu muncul setelah inspeksi mendadak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Selain itu, sejumlah pengamat menilai pola operasional bandara terkesan tertutup dan minim pengawasan negara. Kritik menguat karena bandara beroperasi di dalam kawasan industri dengan keterlibatan negara yang terbatas. […]

  • emas batangan sebagai instrumen investasi jangka panjang

    Strategi Investasi Emas untuk Keuangan Jangka Panjang

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 456
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Banyak orang kini menyadari pentingnya investasi untuk menjaga kestabilan keuangan jangka panjang. Dari berbagai pilihan yang ada, emas menarik minat luas karena investor mudah memahaminya dan menilainya relatif aman. Selain itu, masyarakat dapat membeli emas dalam bentuk fisik maupun digital dengan nominal terjangkau. Namun, investor tidak bisa sekadar membeli emas lalu menyimpannya. […]

  • pemerintah Polandia larang siswa gunakan gawai di sekolah

    POLANDIA SIAP LARANG SISWA DI BAWAH 16 TAHUN GUNAKAN GAWAI DI SEKOLAH

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 187
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Pemerintah Polandia menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang melarang siswa berusia di bawah 16 tahun menggunakan telepon seluler dan jam tangan pintar di lingkungan sekolah. RUU tersebut kini menunggu persetujuan parlemen dan tanda tangan Presiden Polandia, Karol Nawrocki. Setelah itu, pemerintah akan memberlakukannya sebagai undang-undang. Aturan Berlaku Selama Jam Sekolah Aturan baru itu melarang siswa […]

expand_less