Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Stop Impor Solar, Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi

Stop Impor Solar, Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi

  • account_circle Brian Putra
  • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
  • visibility 128
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatunews.com) – Stop impor solar menjadi kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui langkah ini, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada pasokan bahan bakar dari luar negeri sekaligus mengoptimalkan potensi energi dalam negeri secara bertahap dan berkelanjutan. (17/02/2026).

Pemerintah menegaskan kebijakan stop impor solar, sebagai bagian dari reformasi sektor energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan kebijakan ini dalam keterangan kepada Awak media.

Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menilai impor solar selama ini memberi tekanan pada neraca perdagangan nasional serta meningkatkan ketergantungan terhadap dinamika harga energi global. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat penguatan produksi dalam negeri melalui optimalisasi kapasitas kilang minyak nasional.

Pemerintah terus meningkatkan kinerja kilang eksisting dan memperbaiki efisiensi operasional di sektor hilir. Langkah ini bertujuan menaikkan pasokan solar domestik secara bertahap tanpa mengganggu stabilitas distribusi. Pemerintah juga memperketat pengawasan agar penyaluran BBM tepat sasaran di seluruh wilayah.

Selain itu, pemerintah memperluas pemanfaatan energi alternatif seperti biodiesel. Program ini mendukung bauran energi nasional dan membantu menekan konsumsi solar berbasis impor. Pemerintah menilai pengembangan biodiesel mampu memperkuat industri energi domestik sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi.

Bahlil menegaskan pemerintah menjalankan kebijakan ini secara bertahap dan terukur. Pemerintah mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kebutuhan sektor industri, serta tingkat konsumsi masyarakat sebelum mengambil langkah lanjutan. Pendekatan ini bertujuan menjaga pasokan tetap aman dan harga tetap stabil.

“Kami menjaga pasokan energi tetap aman dan harga tetap terkendali. Kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama,” ujar Bahlil.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan meningkatkan efisiensi anggaran negara, memperkuat kemandirian energi, serta mengurangi dampak gejolak energi global terhadap perekonomian nasional. Pemerintah juga menyiapkan evaluasi berkala agar kebijakan berjalan efektif dan adaptif.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rapat Paripurna DPR bahas RUU Pengelolaan Keuangan Haji

    RUU Keuangan Haji Disetujui DPR dalam Rapat Paripurna

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 128
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – RUU Keuangan Haji masuk dalam daftar RUU usul DPR RI setelah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui usulan tersebut di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna tersebut. Ia meminta persetujuan anggota dewan atas usul inisiatif Komisi VIII DPR. “Apakah RUU usul inisiatif Komisi […]

  • bupati muna viral diprotes pemuda terkait keuangan daerah

    Bupati Muna Viral, Pemuda Desak KPK Audit Keuangan Daerah

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 71
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Bupati Muna viral setelah menyampaikan pernyataan terkait kondisi kas daerah yang disebut “tidak ada uang”. Pernyataan Bupati Muna viral itu memicu perhatian publik karena menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan anggaran daerah. Sejak itu, video pernyataan tersebut menyebar di media sosial. Akibatnya, sejumlah pemuda di Kabupaten Muna menggelar aksi dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi […]

  • Dampak tambang nikel di Indonesia terhadap lingkungan

    Nikel, Negara, dan Luka yang Tak Terobati: Ketika Sumber Daya Menjadi Sumber Derita

    • calendar_month Kamis, 31 Jul 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 817
    • 0Komentar

    Nikel, Negara, dan Luka yang Tak Terobati: Ketika Sumber Daya Menjadi Sumber Derita Oleh: Arin Fahrul Sanjaya, S.I.Kom. aktivis Komunikasi Sosial dan Pemerhati Isu Hukum & Lingkungan Pengantar: Emas Baru, Luka Lama Dalam dua dekade terakhir, industri pertambangan nikel di Indonesia tumbuh pesat. Nikel kini menjadi komoditas strategis global karena berperan penting dalam baterai kendaraan […]

  • "Rano Karno menyampaikan pidato pada acara Jazz Goes to Campus (JGTC) bertajuk The City Series 2026 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki."

    Jakarta Dorong Ekonomi Kreatif Jadi Motor Penggerak Perekonomian Global

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai kota kreatif global. Ia yakin bahwa ekonomi kreatif Jakarta dapat membuka peluang besar di bidang seni dan budaya. Oleh karena itu, Pemerintah DKI Jakarta akan memperkuat ekonomi kreatif dengan menghidupkan kembali berbagai ruang kreatif di kota ini. Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) Sebagai Pusat Seni […]

  • Ketua Kadin Sultra Anton Timbang menerima pataka pada Musprov Kadin Sultra di Kendari

    Kadin Sultra Masuki Periode Baru, Anton Timbang Kembali Terpilih sebagai Ketua Umum

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 227
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-VIII kembali mempercayakan Anton Timbang sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara (Kadin Sultra) periode 2026–2031. Forum tersebut berlangsung di Kendari, Sabtu (14/2/2026). Keputusan Musprov mengantar Anton memasuki periode kepemimpinan kedua. Selama periode sebelumnya, ia aktif membenahi tata kelola organisasi dan memperkuat posisi Kadin Sultra sebagai mitra […]

  • Mendagri Tito Karnavian menjelaskan WFH ASN pemda

    WFH ASN Pemda Diatur Mendagri Lewat SE Terbaru

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – WFH ASN pemda kini menjadi kebijakan resmi Kementerian Dalam Negeri. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong sistem kerja yang lebih fleksibel sekaligus mempercepat digitalisasi layanan publik. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.5/3349/SJ. Dalam aturan tersebut, pemerintah menggabungkan pola kerja dari kantor (WFO) dan kerja dari rumah (WFH) […]

expand_less