Golkar Dukung Prabowo Gibran hingga Akhir Pemerintahan
- account_circle Adrian Moita
- calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
- visibility 459
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (tengah) saat konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, duasatunews.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen partainya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga akhir masa jabatan.
Bahlil menyampaikan pernyataan itu usai menghadiri Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat.
Menurut Bahlil, Golkar memiliki kewajiban politik karena partai tersebut mengusung pasangan Prabowo–Gibran pada Pemilihan Presiden. Oleh sebab itu, Golkar akan menjaga konsistensi dukungan hingga pemerintahan menyelesaikan masa tugasnya.
“Golkar mengusung Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Karena itu, kami mendukung pemerintahan sampai selesai,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, sikap tersebut sejalan dengan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Keputusan itu mengikat seluruh kader dan struktur partai di semua tingkatan.
Bahlil menilai dukungan yang konsisten penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Ia juga menilai stabilitas tersebut memberi ruang bagi pemerintah menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerukan dukungan agar Prabowo melanjutkan kepemimpinan dua periode. Muzani menyampaikan seruan itu saat peringatan HUT ke-18 Partai Gerindra di kompleks parlemen.
Selain itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan kepuasannya terhadap kinerja pemerintahan Prabowo. Ia menilai kebijakan pemerintah mendorong keadilan dan pemerataan ekonomi.
Dukungan dari partai-partai koalisi tersebut memperkuat soliditas pemerintahan Prabowo–Gibran. Kondisi ini diharapkan menjaga stabilitas politik nasional hingga akhir masa jabatan.
