Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Perjanjian New START: Rusia Tak Lagi Terikat Kewajiban

Perjanjian New START: Rusia Tak Lagi Terikat Kewajiban

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
  • visibility 508
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Moskow, duasatunews.com — Perjanjian New START memasuki fase baru setelah pemerintah Rusia menyatakan bahwa mulai 4 Februari para pihak tidak lagi mematuhi kewajiban dan deklarasi simetris. Rusia menegaskan setiap negara kini bebas menentukan langkah lanjutan terkait kebijakan senjata strategis.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu (4/2). Pemerintah Rusia mengaku telah mengajukan upaya perpanjangan perjanjian melalui jalur diplomatik. Rusia mengirim inisiatif terakhir pada 22 September lalu.

Pada saat itu, Presiden Vladimir Putin mengusulkan agar pembatasan senjata strategis tetap berlaku. Usulan tersebut mencakup masa satu tahun setelah perjanjian berakhir. Namun hingga kini, Rusia belum menerima tanggapan resmi dari Amerika Serikat melalui saluran bilateral.

“Kami berasumsi bahwa para pihak dalam New START tidak lagi mematuhi kewajiban atau deklarasi simetris apa pun. Mereka bebas memilih langkah selanjutnya,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia.

Sikap Rusia dan Langkah Selanjutnya

Selanjutnya, Rusia menyatakan akan bertindak secara bertanggung jawab dan seimbang. Pemerintah Rusia menyusun kebijakan senjata strategis berdasarkan analisis kebijakan militer Amerika Serikat. Rusia juga mempertimbangkan perkembangan situasi strategis global.

Di sisi lain, Rusia menegaskan kesiapan mengambil langkah militer-teknis jika muncul ancaman tambahan terhadap keamanan nasional. Namun demikian, pemerintah tetap membuka peluang dialog.

“Kami tetap terbuka mencari solusi politik dan diplomatik. Dialog setara dan saling menguntungkan tetap menjadi opsi,” ujar kementerian tersebut.

Dampak Global

New START menjadi satu-satunya perjanjian yang masih mengikat secara hukum antara Rusia dan Amerika Serikat. Perjanjian ini membatasi kekuatan nuklir strategis kedua negara.

Karena itu, berakhirnya efektivitas New START memicu kekhawatiran komunitas internasional. Sejumlah pengamat menilai situasi ini berpotensi membuka era baru persaingan nuklir tanpa regulasi yang jelas. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan ketegangan strategis global.

Sumber: Anadolu

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • AS–Denmark Bahas Greenland di Tengah Sorotan Pernyataan Trump

    AS–Denmark Bahas Greenland di Tengah Sorotan Pernyataan Trump

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 720
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Isu Greenland Amerika Serikat kembali menjadi sorotan internasional. Baru-baru ini, media Inggris Daily Mail melaporkan bahwa Presiden Donald Trump meminta komandan operasi khusus militer AS menyiapkan sejumlah opsi kebijakan, termasuk kemungkinan menggunakan kekuatan.https://www.dailymail.co.uk Sebagai akibat laporan itu, banyak pihak memperhatikan ketegangan geopolitik di kawasan Arktik. Perbedaan Pandangan di Militer AS Laporan Daily […]

  • BNPB Tetapkan Tanggap Darurat Banjir Bandang di Sitaro, Sulawesi Utara

    BNPB Tetapkan Tanggap Darurat Banjir Bandang di Sitaro, Sulawesi Utara

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 947
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Banjir Bandang Sitaro melanda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, pada Senin dini hari (5/1/2026) akibat hujan berintensitas tinggi yang memicu luapan sungai, menewaskan sedikitnya 16 orang, menyebabkan tiga warga hilang, dan memaksa ratusan lainnya mengungsi. Status tanggap darurat berlaku 5–18 Januari 2026, sesuai Keputusan Bupati Sitaro Nomor 1 Tahun 2026. […]

  • Said Iqbal Presiden Partai Buruh saat pelantikan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Kepresidenan Jakarta

    Said Iqbal Resmi Jadi Penasihat Khusus Presiden, Perjuangan Buruh Kini Masuk Istana

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 205
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Presiden Prabowo Subianto menunjuk Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Prabowo melantik Said Iqbal di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6/2026). Pengangkatan tersebut mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 58/P Tahun 2026. Selain Said Iqbal, Prabowo juga mengangkat Nanik S. […]

  • Konsorsium Pemuda Konawe Utara Soroti Dugaan Mafia Tambang dan Manipulasi PPM PT. Bumi Pertambangan Indonesia (PBI)

    Konsorsium Pemuda Konawe Utara Soroti Dugaan Mafia Tambang dan Manipulasi PPM PT. Bumi Pertambangan Indonesia (PBI)

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 380
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Gelombang desakan terhadap penegakan hukum di sektor pertambangan kembali mencuat. Konsorsium Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara bersama Lingkar Studi Mahasiswa Hukum Indonesia (LSM-HI) menggelar aksi pada Kamis, 4 Juni 2026, di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Gerakan ini disebut sebagai bentuk kepedulian mahasiswa dan pemuda terhadap dugaan praktik ilegal di […]

  • Penggeledahan Kementerian Kehutanan Kasus Tambang Konawe

    Penggeledahan Kementerian Kehutanan Kasus Tambang Konawe

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 815
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Penggeledahan Kementerian Kehutanan oleh penyidik Kejaksaan Agung berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan korupsi perubahan status hutan lindung menjadi hutan produksi di Konawe Utara, termasuk dugaan pelanggaran izin tambang. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memulai penggeledahan sejak siang hari. Hingga sore, Kejaksaan Agung […]

  • AS keluar organisasi internasional setelah kebijakan Gedung Putih

    Kebijakan AS terhadap Organisasi Global Dinilai Berdampak Luas

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 661
    • 0Komentar

    KAIRO, duasatunews.com — Kebijakan AS terhadap organisasi global berpotensi membawa dampak luas bagi negara berkembang dan tatanan sistem internasional. Karena itu, arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat menarik perhatian pengamat hubungan internasional, terutama soal pendanaan dan efektivitas lembaga internasional. Artikel terkait dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat dapat dibaca di kanal Hubungan Internasional duasatunews.com. Dampak […]

expand_less