Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Kemlu Negosiasikan Pembebasan Denda Overstay bagi 1.840 WNI di Detensi Kamboja

Kemlu Negosiasikan Pembebasan Denda Overstay bagi 1.840 WNI di Detensi Kamboja

  • account_circle Reski
  • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
  • visibility 227
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,(duasatunews.com) – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terus mempercepat pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di pusat detensi imigrasi di Kamboja. Pemerintah juga bernegosiasi dengan otoritas Kamboja agar para WNI tidak perlu membayar denda akibat melebihi izin tinggal (overstay) selama menunggu kepulangan.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menyampaikan langkah tersebut dalam kegiatan bersama media di Jakarta, Rabu. Menurutnya, proses pemulangan masih berlangsung, terutama untuk penyelesaian dokumen perjalanan.

“Kami terus mengurus penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Selama proses itu berjalan, kami juga meminta Pemerintah Kamboja membebaskan denda overstay bagi WNI yang menunggu kepulangan,” kata Heni.

Sebanyak 1.840 WNI Masih Berada di Detensi

Kemlu mencatat sekitar 1.840 WNI masih berada di sejumlah pusat detensi imigrasi di Phnom Penh hingga Juni 2026.

Data tersebut terdiri atas:

  • 948 WNI di Detensi Bati.
  • 592 WNI di fasilitas detensi lain di Phocentong.
  • 200 WNI di Detensi Phocentong.
  • 100 WNI di Detensi Phnom Penh.

Kemlu memastikan seluruh WNI tersebut menjalani proses administrasi sebelum kembali ke Indonesia.

Hampir 12 Ribu WNI Ajukan Pemulangan

Kemlu juga mencatat sebanyak 11.986 WNI mengajukan permohonan pulang ke Indonesia melalui KBRI Phnom Penh selama Januari hingga Juni 2026.

Mayoritas pemohon merupakan WNI yang membutuhkan pendampingan setelah menghadapi persoalan keimigrasian dan ketenagakerjaan di Kamboja.

Pemerintah terus mempercepat penerbitan dokumen perjalanan agar proses kepulangan berlangsung lebih cepat.

KBRI Ingatkan Batas Waktu Penghapusan Denda

KBRI Phnom Penh sebelumnya mengumumkan Pemerintah Kamboja menyetujui penghapusan denda overstay bagi 5.950 WNI yang menjadi korban sindikat penipuan daring.

Persetujuan itu berlaku bagi WNI yang masuk dalam Batch 1 hingga Batch 10. Mereka wajib meninggalkan Kamboja paling lambat 30 Juni 2026.

KBRI juga memproses laporan yang masuk hingga 20 Juni 2026 dalam Batch 11.

Mulai 1 Juli 2026, Pemerintah Kamboja kembali memberlakukan denda overstay bagi WNI yang belum meninggalkan negara tersebut sesuai ketentuan imigrasi yang berlaku.

Kemlu Terus Dampingi Proses Pemulangan

Kemlu bersama KBRI Phnom Penh berkomitmen mempercepat proses pemulangan seluruh WNI yang masih berada di Kamboja.

Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan otoritas Kamboja agar proses administrasi berjalan lancar. Langkah itu diharapkan dapat mengurangi beban para WNI yang masih menunggu kepulangan ke Tanah Air.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • inovasi gadget 2023 smart home berbasis AI

    Gadgets on the Go: Top Tech for Business Travelers

    • calendar_month Selasa, 21 Jan 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 794
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Seiring percepatan teknologi yang kian masif, tahun 2023 menjadi bukti nyata kreativitas manusia. Dunia gadget tidak lagi sekadar soal fungsi dasar. Kini, teknologi hadir untuk memperluas potensi manusia dan menembus batas lama. Setiap hari, perangkat pintar semakin terintegrasi dengan rutinitas kita. Akibatnya, cara kita bekerja, beristirahat, dan memandang realitas ikut berubah. Lebih […]

  • Mahasiswa Desak KPK Usut ASR saat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK Jakarta terkait dugaan lonjakan LHKPN, PT TMS, dan kapal ASR 8

    Desak KPK Usut ASR dan ANH, Mahasiswa Kembali Soroti LHKPN, PT TMS, dan Kapal ASR 87

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 231
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Sultra) Menggugat menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 31 Juli 2026. Mereka mendesak lembaga antirasuah itu segera menindaklanjuti sejumlah laporan yang diklaim berkaitan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara berinisial ASR dan istrinya, ANH. Massa aksi menyoroti tiga persoalan utama, yakni […]

  • Penggeledahan KPK di DJP Sita Dokumen dan Uang

    Penggeledahan KPK di DJP Sita Dokumen dan Uang

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 770
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Penggeledahan KPK di DJP Kementerian Keuangan mengungkap penyitaan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah tersebut sebagai bagian dari penyidikan dugaan suap pemeriksaan pajak yang melibatkan aparat pajak dan pihak swasta. Langkah ini menegaskan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi di sektor perpajakan. Selain itu, penyidik berupaya […]

  • Audiensi Komisi V DPRD Jawa Barat bersama Penggiat Keluarga membahas Raperda perlindungan keluarga Jabar di ruang rapat Gedung DPRD Bandung.

    DPRD Jabar Dorong Raperda Perlindungan Keluarga, Fokus Ketahanan di Era Digital

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 378
    • 0Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com) — Raperda perlindungan keluarga Jabar menjadi langkah strategis DPRD Jawa Barat. Kebijakan ini bertujuan memperkuat ketahanan keluarga di tengah arus digital. DPRD juga menargetkan perlindungan anak dari berbagai risiko sosial. Wakil Ketua Komisi V, Siti Muntamah, menegaskan Komisi V menggagas Raperda perlindungan keluarga Jabar sebagai respons atas aspirasi masyarakat. Komisi V akan mengajukan […]

  • Tol Sibanceh Seksi Padang Tiji–Seulimeum Dibuka Fungsional 24 Jam hingga 22 Januari 2026

    Tol Sibanceh Seksi Padang Tiji–Seulimeum Dibuka Fungsional 24 Jam hingga 22 Januari 2026

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 703
    • 0Komentar

    jakarta, duasatunews.com – Gangguan jalur darat di Aceh berpotensi menghambat distribusi bantuan dan respons darurat. Ketergantungan pada jalan nasional membuat mobilitas warga dan relawan rawan tersendat ketika terjadi bencana alam. Tol Sibanceh Jadi Jalur Alternatif Strategis Pemerintah memperpanjang pembukaan fungsional Tol Sibanceh hingga 22 Januari 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat akses logistik Aceh, terutama untuk […]

  • Rodrygo absen lawan Benfica usai sanksi UEFA

    Rodrygo Absen Lawan Benfica di Playoff Liga Champions

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 637
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Rodrygo absen lawan Benfica pada dua leg playoff Liga Champions 2025/26. Absennya penyerang Real Madrid tersebut terjadi setelah UEFA menjatuhkan sanksi larangan bermain dua pertandingan akibat kartu merah yang ia terima pada fase liga. Real Madrid memastikan tidak dapat menurunkan Rodrygo saat menghadapi Benfica. Kondisi ini memaksa klub asal Spanyol itu menyiapkan […]

expand_less