Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » THR Forkopimda Cilacap: KPK Sebut Kapolresta Masuk Daftar

THR Forkopimda Cilacap: KPK Sebut Kapolresta Masuk Daftar

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
  • visibility 396
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (duasatunews.com) — THR Forkopimda Cilacap menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap rencana pemberian tunjangan hari raya kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan, penyidik menemukan bahwa Kapolresta Cilacap masuk dalam daftar pihak yang direncanakan menerima dana tersebut.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penyidik menemukan nama Kapolresta Cilacap, Budi Adhy Buono, dalam daftar penerima THR bagi unsur Forkopimda.

“Salah satu forkopimda itu adalah Kapolres di situ (Cilacap),” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu malam.

Pemeriksaan Kasus THR Forkopimda Cilacap Dipindah ke Banyumas

KPK memindahkan lokasi pemeriksaan ke Banyumas untuk menghindari konflik kepentingan. Karena itu, penyidik tidak memeriksa para pihak di Polresta Cilacap.

Sebaliknya, penyidik membawa seluruh pihak yang tertangkap ke Banyumas untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

“Karena itu kami pindah ke Banyumas agar tidak terjadi conflict of interest,” ujar Asep.

OTT KPK Tangkap 27 Orang

Pada 13 Maret 2026, KPK menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, bersama 26 orang lainnya.

Operasi itu menjadi OTT kesembilan KPK sepanjang 2026 dan yang ketiga selama bulan Ramadhan.

Selain melakukan penangkapan, tim KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk rupiah. Penyidik menduga perangkat daerah menyetor uang tersebut setelah menerima tekanan dari pejabat daerah.

Dua Pejabat Jadi Tersangka

Pada 14 Maret 2026, KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Penyidik menetapkan Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardono, sebagai tersangka.

Penyidik menilai kedua pejabat itu memaksa perangkat daerah untuk menyerahkan uang selama tahun anggaran 2025–2026.

Syamsul menargetkan pengumpulan dana sebesar Rp750 juta dari perangkat daerah. Ia berencana menyalurkan Rp515 juta dari dana tersebut sebagai THR Forkopimda Cilacap.

Sementara itu, ia menyiapkan sisa dana untuk kepentingan pribadi.

Namun tim KPK lebih dulu menangkap para pihak sebelum target tersebut tercapai. Saat operasi berlangsung, penyidik menemukan dana yang sudah terkumpul sebesar Rp610 juta.

Kini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami perkara tersebut.

  • Penulis: adrian moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sugiono menilai pidato Prabowo di WEF 2026 berdampak positif

    Menlu: Pidato Presiden Prabowo di WEF Davos Angkat Posisi Indonesia di Kancah Internasional

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 748
    • 0Komentar

    Davos, Swiss | duasatunews.com — pidato Prabowo di WEF 2026 menarik perhatian luas komunitas internasional. Karena itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menilai pidato tersebut mampu mengangkat posisi Indonesia dalam percaturan global. Penilaian tersebut Sugiono sampaikan setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berbicara di forum *World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (2/1). […]

  • Giant Sea Wall untuk melindungi kawasan pesisir Pantura dari banjir rob dan kenaikan muka air laut

    Giant Sea Wall Dimatangkan, AHY Fokus Lindungi Pesisir Pantura

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 279
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Pemerintah terus mematangkan desain Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Proyek ini menjadi bagian dari strategi perlindungan wilayah pesisir, khususnya di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan proyek tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik. Giant Sea Wall juga […]

  • Ali Mazi saat Munas KKST di Ancol Jakarta

    Munas KKST: Ali Mazi Gaungkan Semangat Persatuan Dan Persaudaraan

    • calendar_month Sabtu, 11 Okt 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 954
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Musyawarah Nasional (Munas) Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) berlangsung khidmat dan meriah di kawasan Ancol, Jakarta. Pada kesempatan ini, ribuan perantau asal Sulawesi Tenggara dari berbagai daerah hadir dan berpartisipasi aktif. Dengan demikian, Munas menjadi momentum penting untuk memperkuat silaturahmi serta solidaritas warga Sultra di perantauan. Dalam sambutannya, pendiri KKST, Ali Mazi, […]

  • Presiden Iran Serukan Keadilan dan Kewaspadaan terhadap Eksploitasi Aksi Protes

    Presiden Iran Serukan Keadilan dan Kewaspadaan terhadap Eksploitasi Aksi Protes

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 505
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com | Presiden Iran serukan keadilan sebagai prinsip utama dalam menjaga persatuan nasional di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan penegasan tersebut pada Sabtu (waktu setempat) saat menanggapi aksi protes di Iran yang terjadi di sejumlah wilayah. Keadilan sebagai Fondasi Pemerintahan Dalam pidatonya, Pezeshkian menegaskan bahwa keadilan harus menjadi […]

  • “PLTN Indonesia untuk ketahanan energi dan pengawasan nuklir damai”

    PLTN Indonesia untuk Energi Damai, Bukan Jalan Menuju Senjata Nuklir

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 265
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//PLTN Indonesia kembali menjadi sorotan setelah muncul pembahasan mengenai potensi penggunaan teknologi nuklir di sektor energi. Pemerintah menegaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga komitmen penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Penggunaan Nuklir untuk Energi Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN Indonesia kembali menarik perhatian publik. Sejumlah […]

  • pemerintah Polandia larang siswa gunakan gawai di sekolah

    POLANDIA SIAP LARANG SISWA DI BAWAH 16 TAHUN GUNAKAN GAWAI DI SEKOLAH

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 298
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Pemerintah Polandia menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang melarang siswa berusia di bawah 16 tahun menggunakan telepon seluler dan jam tangan pintar di lingkungan sekolah. RUU tersebut kini menunggu persetujuan parlemen dan tanda tangan Presiden Polandia, Karol Nawrocki. Setelah itu, pemerintah akan memberlakukannya sebagai undang-undang. Aturan Berlaku Selama Jam Sekolah Aturan baru itu melarang siswa […]

expand_less