Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » China Kunci Karier Pejabat Berkoneksi Luar Negeri, Kategori “Nyaris Telanjang” Jadi Target Baru

China Kunci Karier Pejabat Berkoneksi Luar Negeri, Kategori “Nyaris Telanjang” Jadi Target Baru

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
  • visibility 340
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BEIJING,Duasatunews.com — Pemerintah China memperketat pengawasan terhadap pejabat negara yang memiliki anggota keluarga di luar negeri. Kebijakan ini tidak lagi hanya menyasar “pejabat telanjang”, tetapi juga menargetkan kategori baru yang disebut “quasi-naked officials” atau pejabat nyaris telanjang. Langkah ini menutup peluang promosi dan memicu pencopotan jabatan.

Otoritas China dalam setahun terakhir melakukan inspeksi langsung ke lembaga pemerintah dan perusahaan milik negara. Tim pemeriksa menelusuri keterkaitan luar negeri pejabat dan eksekutif puncak sebagai bagian dari kampanye antikorupsi yang terus diperluas.

Anak di Luar Negeri, Pejabat Masuk Radar

Selama ini, Beijing memantau pejabat yang pasangan dan anaknya tinggal di luar negeri. Kini, pemerintah juga mengawasi pejabat yang anaknya menetap di luar negeri meski pasangan tetap berada di China.

Sumber internal partai menyatakan bahwa kelompok ini wajib melaporkan data keluarga secara tepat waktu dan terbuka. Otoritas menjatuhkan sanksi administratif jika pejabat menutupi informasi tersebut.

Departemen Organisasi Pusat melakukan survei nasional untuk memetakan hubungan luar negeri pejabat di posisi strategis. Departemen ini menilai keterkaitan luar negeri dapat meningkatkan risiko infiltrasi dan praktik korupsi.

Jika menemukan potensi risiko, partai memindahkan pejabat terkait ke jabatan yang dianggap kurang sensitif. Langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang sejak dini.

Presiden Xi Jinping terus mengintensifkan kampanye antikorupsi yang telah berjalan lebih dari satu dekade. Lembaga pengawas disiplin partai memeriksa puluhan pejabat senior sepanjang tahun lalu.

Sejak 2014, aturan internal partai melarang pejabat dengan keluarga bermukim di luar negeri untuk menduduki posisi kepemimpinan di partai, pemerintahan, militer, dan BUMN. Partai juga mewajibkan pejabat melaporkan aset dan relasi keluarga di luar daratan China.

Jabatan Dicopot, Karier Mandek

Seiring pengetatan aturan, Beijing memperkecil toleransi terhadap pejabat yang memiliki keterkaitan keluarga di luar negeri. Sejumlah pejabat kehilangan kesempatan promosi, bahkan harus meninggalkan jabatannya.

Dalam beberapa kasus, perusahaan asuransi milik negara mencopot manajer senior setelah perusahaan menemukan anak pejabat tersebut menetap di Amerika Serikat dan memiliki izin tinggal tetap. Lembaga riset yang berafiliasi dengan kementerian juga memberhentikan direktur yang menyembunyikan status serupa.

Di China, pencopotan jabatan senior biasanya mengakhiri karier politik. Banyak mantan pejabat kemudian kesulitan memasuki sektor swasta.

Pemerintah Kejar Uang dan Orang

Insider partai menegaskan bahwa pemerintah ingin memutus jalur pemindahan dana ilegal ke luar negeri. Menurutnya, keluarga di luar negeri sering berperan dalam proses tersebut.

“Pemerintah ingin uangnya dan orangnya tetap berada di dalam negeri,” kata sumber itu.

Selain memperketat pengawasan keluarga, pemerintah daerah memperketat izin perjalanan luar negeri pegawai negara. Beberapa provinsi mewajibkan pegawai menyerahkan paspor dan meminta izin untuk setiap perjalanan, bahkan setelah pensiun.

Akademisi Beri Catatan

Pakar politik China Alfred Wu menilai kebijakan ini mencerminkan meningkatnya kehati-hatian Beijing terhadap Barat. Ia mengingatkan bahwa pembatasan berlebihan dapat mengurangi kualitas sumber daya manusia di pemerintahan.

Wu juga menolak anggapan bahwa pejabat dengan keluarga di luar negeri lebih rentan korupsi. Menurutnya, korupsi dapat terjadi terlepas dari lokasi keluarga.

Dengan pengawasan ketat dan ruang gerak yang menyempit, pejabat China yang memiliki koneksi keluarga di luar negeri kini menghadapi risiko besar. Promosi terhenti, jabatan hilang, dan karier politik bisa berakhir sewaktu-waktu.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • aksi demonstrasi Kejaksaan Agung dan Mabes Polri oleh mahasiswa di Jakarta

    Aksi Demonstrasi Mahasiswa Soroti Dugaan Kriminalisasi Dosen

    • calendar_month Senin, 29 Des 2025
    • account_circle Arin 2024
    • visibility 1.098
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – 29 Desember  Aksi demonstrasi mahasiswa berlangsung di Jakarta pada Senin (29/12). Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Peduli Keadilan turun ke jalan untuk menolak dugaan kriminalisasi dalam proses penegakan hukum terhadap seorang dosen bernama Budiman. Dalam aksi tersebut, massa mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Melalui aksi demonstrasi mahasiswa […]

  • banjir Sumatra dampak lemahnya penegakan hukum lingkungan

    KLH/BPLH Serahkan Penegakan Hukum Pidana 28 Perusahaan Kawasan Hutan ke Bareskrim Polri

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 610
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Penegakan hukum lingkungan kembali menjadi perhatian pemerintah setelah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyerahkan penanganan pidana terhadap 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan kepada Bareskrim Polri. Langkah ini menindaklanjuti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha perusahaan-perusahaan tersebut. Sebelumnya, pemerintah menilai aktivitas perusahaan berkontribusi terhadap banjir di sejumlah wilayah Sumatra. […]

  • Prabowo GE alat medis saat Business Summit di Washington DC

    Prabowo GE Alat Medis Dorong Investasi di Indonesia

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 513
    • 0Komentar

    WASHINGTON DC, (duasatunews.com) — Prabowo GE alat medis mengemuka ketika Presiden Prabowo Subianto mengajak General Electric meningkatkan investasi dan produksi peralatan medis di Indonesia. Selain itu, Presiden menilai sektor kesehatan nasional membutuhkan dukungan industri berteknologi tinggi agar layanan terus meningkat. Selanjutnya, Prabowo menyampaikan ajakan tersebut saat menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di Washington DC, Amerika […]

  • Tambang nikel Konawe Selatan dan perubahan lanskap lingkungan

    Tambang nikel Konawe Selatan Disorot

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 814
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Tambang nikel Konawe Selatan kembali menarik perhatian warga dan pemerhati lingkungan. Aktivitas pertambangan di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, berpotensi memengaruhi kondisi ekologis di sekitar wilayah operasi. Pemegang izin, PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN), mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas sekitar 1.932 hektare hingga 2029. Namun, warga menilai metode […]

  • RUU Perampasan Aset Dibahas DPR, Opsi Tanpa Putusan

    RUU Perampasan Aset Dibahas DPR, Opsi Tanpa Putusan

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 664
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — RUU Perampasan Aset kembali menjadi fokus pembahasan di parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, melalui Badan Keahlian DPR RI, membahas rancangan undang-undang ini untuk memperkuat pemulihan aset negara dari tindak pidana. DPR menilai regulasi tersebut penting untuk memberi kepastian hukum. RUU Perampasan Aset Buka Opsi Tanpa Putusan Pidana Kepala Badan Keahlian DPR […]

  • Mentan Amran meninjau stok beras Sulsel di gudang Bulog

    Stok Beras Sulsel 761 Ribu Ton, Amran Ungkap Lonjakan

    • calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 427
    • 0Komentar

    Makassar (duasatunews.com) – Stok beras Sulsel melonjak tajam hingga mencapai 761 ribu ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan capaian tersebut saat meninjau gudang Perum Bulog di Panaikang, Makassar. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya stok beras di wilayah tersebut hanya sekitar 300 ribu ton. Kini jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat dalam waktu singkat. “Ini […]

expand_less