Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » China Kunci Karier Pejabat Berkoneksi Luar Negeri, Kategori “Nyaris Telanjang” Jadi Target Baru

China Kunci Karier Pejabat Berkoneksi Luar Negeri, Kategori “Nyaris Telanjang” Jadi Target Baru

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
  • visibility 227
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BEIJING,Duasatunews.com — Pemerintah China memperketat pengawasan terhadap pejabat negara yang memiliki anggota keluarga di luar negeri. Kebijakan ini tidak lagi hanya menyasar “pejabat telanjang”, tetapi juga menargetkan kategori baru yang disebut “quasi-naked officials” atau pejabat nyaris telanjang. Langkah ini menutup peluang promosi dan memicu pencopotan jabatan.

Otoritas China dalam setahun terakhir melakukan inspeksi langsung ke lembaga pemerintah dan perusahaan milik negara. Tim pemeriksa menelusuri keterkaitan luar negeri pejabat dan eksekutif puncak sebagai bagian dari kampanye antikorupsi yang terus diperluas.

Anak di Luar Negeri, Pejabat Masuk Radar

Selama ini, Beijing memantau pejabat yang pasangan dan anaknya tinggal di luar negeri. Kini, pemerintah juga mengawasi pejabat yang anaknya menetap di luar negeri meski pasangan tetap berada di China.

Sumber internal partai menyatakan bahwa kelompok ini wajib melaporkan data keluarga secara tepat waktu dan terbuka. Otoritas menjatuhkan sanksi administratif jika pejabat menutupi informasi tersebut.

Departemen Organisasi Pusat melakukan survei nasional untuk memetakan hubungan luar negeri pejabat di posisi strategis. Departemen ini menilai keterkaitan luar negeri dapat meningkatkan risiko infiltrasi dan praktik korupsi.

Jika menemukan potensi risiko, partai memindahkan pejabat terkait ke jabatan yang dianggap kurang sensitif. Langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang sejak dini.

Presiden Xi Jinping terus mengintensifkan kampanye antikorupsi yang telah berjalan lebih dari satu dekade. Lembaga pengawas disiplin partai memeriksa puluhan pejabat senior sepanjang tahun lalu.

Sejak 2014, aturan internal partai melarang pejabat dengan keluarga bermukim di luar negeri untuk menduduki posisi kepemimpinan di partai, pemerintahan, militer, dan BUMN. Partai juga mewajibkan pejabat melaporkan aset dan relasi keluarga di luar daratan China.

Jabatan Dicopot, Karier Mandek

Seiring pengetatan aturan, Beijing memperkecil toleransi terhadap pejabat yang memiliki keterkaitan keluarga di luar negeri. Sejumlah pejabat kehilangan kesempatan promosi, bahkan harus meninggalkan jabatannya.

Dalam beberapa kasus, perusahaan asuransi milik negara mencopot manajer senior setelah perusahaan menemukan anak pejabat tersebut menetap di Amerika Serikat dan memiliki izin tinggal tetap. Lembaga riset yang berafiliasi dengan kementerian juga memberhentikan direktur yang menyembunyikan status serupa.

Di China, pencopotan jabatan senior biasanya mengakhiri karier politik. Banyak mantan pejabat kemudian kesulitan memasuki sektor swasta.

Pemerintah Kejar Uang dan Orang

Insider partai menegaskan bahwa pemerintah ingin memutus jalur pemindahan dana ilegal ke luar negeri. Menurutnya, keluarga di luar negeri sering berperan dalam proses tersebut.

“Pemerintah ingin uangnya dan orangnya tetap berada di dalam negeri,” kata sumber itu.

Selain memperketat pengawasan keluarga, pemerintah daerah memperketat izin perjalanan luar negeri pegawai negara. Beberapa provinsi mewajibkan pegawai menyerahkan paspor dan meminta izin untuk setiap perjalanan, bahkan setelah pensiun.

Akademisi Beri Catatan

Pakar politik China Alfred Wu menilai kebijakan ini mencerminkan meningkatnya kehati-hatian Beijing terhadap Barat. Ia mengingatkan bahwa pembatasan berlebihan dapat mengurangi kualitas sumber daya manusia di pemerintahan.

Wu juga menolak anggapan bahwa pejabat dengan keluarga di luar negeri lebih rentan korupsi. Menurutnya, korupsi dapat terjadi terlepas dari lokasi keluarga.

Dengan pengawasan ketat dan ruang gerak yang menyempit, pejabat China yang memiliki koneksi keluarga di luar negeri kini menghadapi risiko besar. Promosi terhenti, jabatan hilang, dan karier politik bisa berakhir sewaktu-waktu.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • gunung semeru erupsi kolom abu

    Gunung Semeru Erupsi 7 Kali, Kolom Abu Capai 1,1 Km

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Lumajang, Jawa Timur (duasatunews.com) –  Gunung Semeru erupsi sebanyak tujuh kali pada Senin pagi. Aktivitas Gunung Semeru ini menghasilkan kolom abu setinggi 300 meter hingga 1.100 meter di atas puncak. Erupsi pertama terjadi pukul 00.38 WIB. Kolom abu mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak. Abu berwarna putih hingga kelabu dan bergerak ke arah barat […]

  • Bea Cukai Dan Polri Bonagkar Penyelundupan Sabu Modus Telan di Bandara Soetta

    Bea Cukai Dan Polri Bonagkar Penyelundupan Sabu Modus Telan di Bandara Soetta

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 525
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Penyelundupan sabu di Soekarno-Hatta kembali terungkap dan berhasil digagalkan aparat. Langkah ini mencegah masuknya narkotika yang berpotensi merusak kesehatan publik sekaligus memperkuat kejahatan terorganisir lintas negara. Pada awal tahun, arus penerbangan internasional meningkat signifikan. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan jaringan narkotika untuk menyelundupkan barang terlarang melalui jalur udara. Oleh karena itu, pengawasan di […]

  • Puskom Indonesia laporkan IAI Rawa Aopa ke KPK terkait dugaan suap izin prodi

    Puskom Indonesia Resmi Laporkan Pendiri yayasan, Ketua Yayasan, Rektor, Wakil Rektor II IAI Rawa Aopa dan oknum pejabat DIKTIS Kemenag RI ke KPK RI

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 165
    • 1Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com) – Pusat Studi Konstitusi Indonesia atau Puskom Indonesia resmi melaporkan pengelola Yayasan Rawa Aopa/IAI Rawa Aopa ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia/KPK RI terkait dugaan suap/gratifikasi dalam proses izin operasional Program Studi Ekonomi Syariah. Laporan tersebut disampaikan pada 19 Mei 2026 melalui surat resmi bernomor 176/LP/HAMPEN-PUSKOM/VI/2026. Pelaporan dilakukan oleh Kepala Bidang HAM dan Pendidikan […]

  • Talenta Muda PalmCo mengikuti Next Gen Leaders Camp 2026 untuk memperkuat kepemimpinan dan daya saing industri sawit global.

    PalmCo Siapkan Talenta Muda untuk Perkuat Daya Saing Hadapi Tantangan Industri Sawit Global

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 47
    • 7Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo mempercepat pengembangan talenta muda untuk menghadapi tantangan industri sawit global. Perusahaan menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai strategi utama guna menjaga daya saing, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat keberlanjutan bisnis. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan PalmCo tidak ingin berpuas diri meski telah mencatatkan berbagai […]

  • sidang praperadilan yaqut di pengadilan negeri jakarta selatan

    Praperadilan Yaqut: KPK Bawa Dua Koper Dokumen

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 393
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – KPK membawa dua koper dokumen dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026). Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan dokumen tersebut untuk menunjukkan bahwa penyidik KPK menetapkan Yaqut sebagai tersangka secara sah dalam kasus korupsi kuota haji 2024. Dalam persidangan itu, tim hukum KPK menyerahkan dokumen […]

  • Bupati Pati Diduga Manfaatkan Kekosongan 601 Jabatan Perangkat Desa

    Bupati Pati Diduga Manfaatkan Kekosongan 601 Jabatan Perangkat Desa

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 405
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Kasus korupsi perangkat desa Pati kini memasuki tahap pendalaman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga tersebut menelusuri 601 jabatan perangkat desa yang masih kosong di Kabupaten Pati. Kekosongan dalam jumlah besar itu memicu kekhawatiran publik. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa tim menerima laporan tentang potensi […]

expand_less