Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Prabowo Sebut Serba Salah Jadi Menterinya: Tak Datang Dibilang Tak Peduli, Hadir Dianggap Hanya Lihat

Prabowo Sebut Serba Salah Jadi Menterinya: Tak Datang Dibilang Tak Peduli, Hadir Dianggap Hanya Lihat

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
  • visibility 587
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Duasatunews.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti maraknya kritik yang ia nilai tidak sehat terhadap kinerja pemerintah. Ia menilai sebagian pihak kerap memandang setiap langkah pemerintah secara negatif tanpa memahami konteks dan tujuan kebijakan.

Presiden Soroti Pola Kritik Negatif

Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut saat memimpin rapat terbatas di lokasi banjir Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026). Ia menegaskan bahwa sejumlah komentator terus mengkritik aktivitas pemerintah tanpa menimbang substansi kebijakan yang berjalan.

“Kadang-kadang saya memantau ada kecenderungan yang menurut saya kurang sehat dari beberapa pribadi dan komentator. Mereka selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia dan kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif,” kata Prabowo.

Menteri Kerap Terjepit Kritik

Prabowo mencontohkan kritik yang sering muncul ketika para menteri turun langsung ke lokasi bencana. Menurutnya, publik menilai pemerintah tidak peduli saat menteri tidak hadir. Sebaliknya, publik juga melontarkan kritik ketika menteri datang ke lapangan.

“Kalau menteri tidak datang, masyarakat menilai pemerintah tidak peduli. Namun, saat menteri datang ke lokasi bencana, muncul komentar, ‘Untuk apa menteri datang hanya melihat-lihat?’ Ini membuat posisi pemerintah serba sulit,” ujarnya.

Pemerintah Tetap Hadir untuk Rakyat

Meski menghadapi kritik, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tetap hadir di lokasi bencana sebagai bentuk tanggung jawab negara. Ia menyatakan kehadiran tersebut bertujuan memastikan penanganan berjalan dengan baik serta mendengar langsung kondisi masyarakat terdampak.

Selain itu, Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah agar tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh kritik yang tidak konstruktif. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • kawasan hutan terdampak tambang ilegal PT SBP

    Adrian Moita Desak Pemerintah Hentikan PT SBP: Jangan Biarkan Hukum Tak Berdaya di Hadapan Modal

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 994
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Ketua Umum Koalisi Mahasiswa untuk Perubahan, Adrian Moita, menyoroti dugaan penambangan ilegal oleh PT Sumber Bumi Putra di Kabupaten Konawe Utara. Sorotan ini muncul setelah publik menemukan indikasi aktivitas tambang di luar wilayah izin resmi. Luasan Izin Tambang PT SBP PT SBP mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 218 hektare. Pemerintah menerbitkan […]

  • hiburan malam Kendari ilegal di RICH CLUB lantai 3

    Aktivitas Hiburan Malam RICH CLUB Kendari Disorot, Hima-PPHI Layangkan Somasi Keras Diduga Tak Kantongi Izin

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 153
    • 1Komentar

    Kendari, (Duasatunews.com) – Aktivitas hiburan malam berupa live DJ di lantai 3 RICH CLUB Kendari kembali menuai sorotan. Hima-PPHI menduga kegiatan tersebut berjalan tanpa izin resmi sesuai aturan yang berlaku. Himpunan Mahasiswa Pemerhati Penegak Hukum Indonesia (Hima-PPHI) melayangkan somasi keras kepada manajemen RICH CLUB Kendari. Mereka meminta pengelola segera menghentikan aktivitas hiburan malam yang diduga […]

  • Divonis 15 Januari, Laras Faizati Harap Putusan yang Adil

    Divonis 15 Januari, Laras Faizati Harap Putusan yang Adil

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 358
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Kasus dugaan penghasutan yang melibatkan pegawai lembaga internasional kembali menarik perhatian publik. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan perkara Laras Faizati Khairunnisa pada Kamis, 15 Januari 2026. Publik menilai perkara ini penting karena menyangkut prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Perkara tersebut mencuat di tengah sorotan terhadap integritas lembaga peradilan. Banyak pihak […]

  • Penyitaan Tanker Rusia dan Kembalinya Bayang-Bayang Perang Dingin AS–Rusia

    Penyitaan Tanker Rusia dan Kembalinya Bayang-Bayang Perang Dingin AS–Rusia

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Admin 21
    • visibility 410
    • 0Komentar

    jakarta, duasatunews.com – Penyitaan tanker Rusia oleh Amerika Serikat di laut lepas Samudra Atlantik Utara langsung memicu ketegangan geopolitik global. Sejak awal, insiden ini tidak hanya mencerminkan penegakan sanksi internasional. Lebih jauh, peristiwa tersebut menandai pola konfrontasi baru dalam dinamika Perang Dingin modern. Pada Januari 2026, Amerika Serikat menyita tanker Marinera dengan alasan pelanggaran sanksi […]

  • Target PNBP Minerba 2026 Rp134 Triliun

    Target PNBP Minerba 2026 Rp134 Triliun

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 401
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Target PNBP Minerba 2026 yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai Rp134 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding target tahun 2025 sebesar Rp124,7 triliun. Dengan kenaikan tersebut, pemerintah menunjukkan optimisme terhadap prospek sektor pertambangan tahun depan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyusun target ini dengan […]

  • Eks Ketua PN Jaksel: Kalau Tahu Suap Rp60 Miliar, Saya Pasti Tagih

    Eks Ketua PN Jaksel: Kalau Tahu Suap Rp60 Miliar, Saya Pasti Tagih

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 421
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Ketidakjelasan alur uang suap dalam perkara vonis lepas crude palm oil (CPO) kembali memicu pertanyaan publik soal pengawasan internal peradilan. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta mengaku tidak mengetahui besaran uang yang diterima panitera pengadilan, meski perkara tersebut berakhir dengan putusan lepas bagi tiga korporasi besar. Pengakuan itu menempatkan […]

expand_less