Breaking News
light_mode
Beranda » Peristiwa » KAI Tegaskan Keselamatan Prioritas, Usulan Gerbong KRL Wanita di Tengah Masih Dikaji

KAI Tegaskan Keselamatan Prioritas, Usulan Gerbong KRL Wanita di Tengah Masih Dikaji

  • account_circle Reski
  • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
  • visibility 344
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com)— PT Kereta Api Indonesia (Persero) menegaskan keselamatan penumpang sebagai prioritas utama dalam layanan KRL. Perusahaan merespons usulan pemindahan gerbong KRL wanita ke bagian tengah rangkaian.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyatakan KAI memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh penumpang tanpa membedakan gender. Ia menekankan bahwa perusahaan tidak memberi ruang kompromi dalam aspek keselamatan.

“Kami menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama bagi seluruh pelanggan, baik perempuan maupun laki-laki,” ujar Bobby di Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4).

KAI menerapkan kebijakan gerbong khusus wanita untuk meningkatkan kenyamanan dan akses penumpang perempuan. Perusahaan juga menjalankan kebijakan ini untuk mencegah potensi pelecehan serta memperkuat rasa aman melalui penempatan dekat petugas.

Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengusulkan penempatan gerbong KRL wanita di tengah rangkaian. Ia menyampaikan usulan ini setelah mencermati insiden tabrakan kereta di wilayah Bekasi.

Arifah menilai posisi tengah dapat meningkatkan perlindungan bagi penumpang perempuan. Ia mengusulkan penumpang laki-laki menempati gerbong depan dan belakang, sementara perempuan berada di bagian tengah.

“Kami mengusulkan perempuan berada di tengah rangkaian untuk meningkatkan perlindungan,” kata Arifah.

Ia juga menemukan korban laki-laki dalam insiden tersebut berada di gerbong campuran dan rangkaian kereta lain yang terlibat kecelakaan.

KAI membuka ruang evaluasi terhadap berbagai masukan, termasuk usulan perubahan posisi gerbong KRL wanita. Perusahaan akan menelaah usulan tersebut secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek operasional dan keselamatan.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Ahmad dzulfikri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jepang vs Tunisia 2026 saat pemain Jepang merayakan kemenangan 4-0 di Piala Dunia 2026

    Jepang vs Tunisia 2026: Jepang Menang 4-0 atas Tunisia

    • calendar_month Minggu, 21 Jun 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 205
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Jepang vs Tunisia 2026 berakhir dengan kemenangan telak Jepang 4-0 atas Tunisia pada laga kedua Grup F Piala Dunia 2026 di Stadion Monterrey, Guadalupe, Meksiko, Minggu WIB. Hasil tersebut memastikan Tunisia tersingkir meski fase grup masih menyisakan satu pertandingan. Daichi Kamada membuka keunggulan Jepang pada menit keempat. Ayase Ueda mencetak dua gol […]

  • Serangan Iran ke fasilitas energi Timur Tengah berdampak pada ladang gas Leviathan Israel

    Serangan Iran Timur Tengah Guncang Produksi Minyak dan Gas

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 409
    • 0Komentar

    TEL AVIV, (duasatunews.com) – Serangan Iran Timur Tengah memasuki hari ketiga dan langsung mengganggu produksi minyak serta gas di kawasan Teluk. Sejumlah fasilitas strategis di Israel, Qatar, dan Arab Saudi menghentikan operasi demi menjaga keamanan infrastruktur vital. Akibatnya, pasar energi global merespons dengan kenaikan harga yang signifikan. Kawasan Teluk selama ini menjadi pusat produksi energi […]

  • Penambangan Ilegal Gunung Botak di Kabupaten Buru Maluku

    KPIT : Penambangan Ilegal Gunung Botak Bukan Sekadar Persoalan Hukum, Tetapi Ancaman Serius terhadap Masa Depan Pulau Buru

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 832
    • 15Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Ketua Komite Pemuda Indonesia Timur (KPIT), Ichi Amahoru, menilai persoalan penambangan emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, telah berkembang menjadi krisis multidimensi yang tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum semata. Menurutnya, aktivitas pertambangan tanpa izin telah berdampak pada kerusakan lingkungan, melemahkan kewibawaan negara, mengancam keselamatan masyarakat, hingga berpotensi […]

  • Muhammad Hilman Mufidi soroti kasus joki UTBK dan desak kampus tindak tegas pelaku kecurangan seleksi PTN.

    Joki UTBK Terbongkar, DPR Minta Kampus Pecat Mahasiswa Curang

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 401
    • 0Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com) – Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi mendesak kampus memecat mahasiswa yang memakai jasa joki dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) masuk perguruan tinggi negeri. Hilman menilai penggunaan jasa joki merusak integritas akademik sejak awal proses seleksi. Ia juga meminta kampus menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku kecurangan. Pernyataan itu muncul setelah […]

  • Dua Raksasa Tambang Mau Gabung, Siap-Siap Tembaga Naik

    Dua Raksasa Tambang Mau Gabung, Siap-Siap Tembaga Naik

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 691
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Konsolidasi di industri tambang global kembali menguat dan berpotensi mengubah peta penguasaan komoditas strategis dunia. Pembicaraan awal antara Rio Tinto dan Glencore membuka kemungkinan lahirnya raksasa tambang baru, di saat pasar tembaga menghadapi tekanan pasokan dan lonjakan permintaan global. Isu ini muncul ketika banyak negara mempercepat transisi energi dan membutuhkan tembaga dalam jumlah […]

  • Mendagri Tito Karnavian menjelaskan WFH ASN pemda

    WFH ASN Pemda Diatur Mendagri Lewat SE Terbaru

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 511
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – WFH ASN pemda kini menjadi kebijakan resmi Kementerian Dalam Negeri. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong sistem kerja yang lebih fleksibel sekaligus mempercepat digitalisasi layanan publik. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.5/3349/SJ. Dalam aturan tersebut, pemerintah menggabungkan pola kerja dari kantor (WFO) dan kerja dari rumah (WFH) […]

expand_less