Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Mediasi Sengketa Lahan Gagal, Perwakilan PT MUTU Tinggalkan Ruang Mediasi

Mediasi Sengketa Lahan Gagal, Perwakilan PT MUTU Tinggalkan Ruang Mediasi

  • account_circle Usupriyadi, Tim
  • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
  • visibility 32
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BARITO TIMUR, (duasatunews.com) — Mediasi sengketa lahan antara Yupelis dan sejumlah pihak lainnya dengan PT Multi Tambang Jaya Utama (PT MUTU) yang difasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kabupaten Barito Timur berakhir tanpa kesepakatan.

Mediasi yang berlangsung pada Jumat, 7 Agustus 2026, tersebut terhenti setelah perwakilan PT MUTU, Hermansyah selaku pejabat legal perusahaan, meninggalkan ruang mediasi ketika pembahasan memasuki tahap penyusunan berita acara.

Mediasi tersebut turut dihadiri utusan Kantor Staf Presiden (KSP), Dr. Wawan Hari Purwanto, Ph.D. Kehadiran Wawan merupakan bagian dari upaya membantu proses penyelesaian sengketa lahan tersebut atas penugasan KSP.

Proses mediasi dipimpin Asisten I Setda Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, S.H., serta dihadiri sejumlah pihak terkait, termasuk perwakilan Kejaksaan, Kepolisian, dan Tim PKS Kabupaten Barito Timur.

Menurut Ari, proses mediasi sebelumnya hampir mencapai titik temu. Namun, perbedaan pendapat muncul ketika para pihak mulai menyusun berita acara hasil mediasi.

“Mediasi sebenarnya hampir mencapai titik temu. Namun, saat penyusunan berita acara, muncul perbedaan mendasar mengenai sengketa lahan yang akan dimasukkan dalam dokumen,” ujar Ari.

Mediasi kemudian sempat diskors. Setelah pembahasan akan dilanjutkan, Hermansyah diketahui telah meninggalkan ruang mediasi.

Pihak Pemerintah Kabupaten Barito Timur kemudian berupaya menghubungi Hermansyah melalui sambungan telepon. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena nomor yang bersangkutan tidak dapat dihubungi. Kondisi itu membuat proses mediasi tidak dapat dilanjutkan.

Sengketa tersebut berkaitan dengan klaim lahan seluas sekitar 67,11 hektare yang menurut pihak Yupelis dan keluarga belum memperoleh pembayaran dari PT MUTU.

Lahan yang disengketakan berada di wilayah Desa Malintut, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, termasuk area dengan bentangan sekitar dua kilometer.

Pihak Yupelis dan keluarga meminta agar keseluruhan klaim lahan tersebut dimasukkan dalam berita acara sebagai bagian dari materi penyelesaian sengketa.

Namun, menurut keterangan Ari, pihak PT Multi Tambang Jaya Utama tidak menyetujui substansi berita acara yang memuat keseluruhan klaim lahan yang diajukan pihak keluarga.

“Pihak perusahaan tidak menyetujui berita acara yang memuat keseluruhan klaim lahan yang diminta oleh pihak keluarga,” jelas Ari.

Dengan terhentinya proses mediasi tersebut, penyelesaian sengketa lahan antara pihak Yupelis dan PT MUTU masih belum menghasilkan kesepakatan.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur bersama pihak-pihak terkait sebelumnya telah berupaya mempertemukan para pihak melalui mekanisme mediasi untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan pada Rakornas Pemerintah 2026 di Bogor

    Rakornas Pemerintah 2026 dan Dinamika Global

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 362
    • 0Komentar

    Bogor, duasatunews.com — Rakornas Pemerintah 2026 menjadi forum penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyikapi dinamika global yang semakin kompleks. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan internasional yang memunculkan kekhawatiran banyak negara akan potensi konflik berskala luas. Presiden menyampaikan arahan tersebut saat memberikan pembekalan dalam Rapat […]

  • Peternakan Ayam Petelur LPM Dukung Program MBG Bogor

    Peternakan Ayam Petelur LPM Dukung Program MBG Bogor

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 405
    • 9Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pemerintah Kota Bogor mengembangkan peternakan ayam petelur berbasis LPM di Kecamatan Bogor Utara. Program ini memperkuat pasokan bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendorong peran aktif masyarakat. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyerahkan 80 ekor ayam petelur kepada delapan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Setiap LPM menerima 10 […]

  • BBM bercampur solar di SPBU Langara Kabupaten Konawe Kepulauan

    Mendesak Mabes Polri melalui Bareskrim Polri mengusut tuntas dugaan penjualan BBM bercampur solar di SPBU Langara, Kabupaten Konawe Kepulauan

    • calendar_month Minggu, 26 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Kendari, (duasatunews.com) — Muh Fadil sebgai ketua Lembaga, Forum Kajian pemuda mahasiswa Indonesia Sulawesi Tenggara (FKPMI SULTRA) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas adanya dugaan penjualan bahan bakar minyak (BBM) yang diduga bercampur solar di SPBU Langara, Kabupaten Konawe Kepulauan (KONKEP). Dugaan tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena menyangkut perlindungan hak konsumen, keselamatan […]

  • Hardiyanto Kenneth soroti darurat parkir Jakarta dan parkir liar di ibu kota

    Darurat Parkir Jakarta, DPRD Desak Pemprov Benahi Tata Kelola

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 271
    • 0Komentar

    Jakarta,{duasatunews.com} — Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menilai persoalan parkir di ibu kota sudah memasuki kondisi darurat. Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki sistem pengelolaan parkir agar lebih tertib dan transparan. Kenneth menyoroti maraknya parkir liar yang masih muncul di berbagai kawasan Jakarta. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan Unit Pengelola Perparkiran […]

  • IPMKU Jakarta Gelar Aksi di Kejagung dan Kementerian ESDM, Soroti Dugaan Tambang Ilegal PT KES

    IPMKU Jakarta Gelar Aksi di Kejagung dan Kementerian ESDM, Soroti Dugaan Tambang Ilegal PT KES

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 516
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Dugaan tambang ilegal Konawe Utara kembali memicu sorotan publik. Mahasiswa menilai aktivitas pertambangan yang diduga melanggar aturan ini berisiko merusak lingkungan dan merugikan masyarakat setempat. Regulasi ketat, pengawasan jadi sorotan Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memperketat aturan pertambangan mineral dan batubara. Karena itu, setiap perusahaan wajib mengikuti rencana kerja resmi. Namun, dugaan […]

  • Balinale 2026 Denpasar menghadirkan penonton yang menyaksikan pemutaran film internasional di dalam bioskop

    Balinale 2026 di Denpasar Perkuat Pariwisata Berkualitas dan Dorong Industri Kreatif Global

    • calendar_month Sabtu, 2 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 279
    • 0Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com)Balinale 2026 di Denpasar menjadi strategi penting Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas pariwisata. Festival ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memperkuat citra kota sebagai pusat budaya dan kreativitas. Pariwisata Berbasis Pengalaman Pemerintah Kota Denpasar menargetkan Bali International Film Festival sebagai penggerak wisata berbasis pengalaman. Selain itu, Sekretaris Daerah, I Gusti Ngurah Eddy […]

expand_less