Breaking News
light_mode
Beranda » KPK » GERAK-INDONESIA Desak KPK Usut Tuntas Rp106,3 Miliar dan Periksa Nusron Wahid
KPK

GERAK-INDONESIA Desak KPK Usut Tuntas Rp106,3 Miliar dan Periksa Nusron Wahid

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
  • visibility 183
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta (duasatunews.com)— GERAK-INDONESIA KPK mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN yang berkaitan dengan temuan uang sekitar Rp106,3 miliar. Desakan itu disampaikan dalam aksi di depan Gedung KPK RI, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Koordinator Lapangan GERAK-INDONESIA, Riswan, meminta KPK tidak berhenti pada operasi tangkap tangan (OTT). Menurut dia, penyidik perlu menelusuri sumber dana, tujuan penggunaan, pemberi, penerima, serta seluruh aliran uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

KPK melakukan OTT pada 14 September 2026 terkait dugaan suap dalam layanan pertanahan. Perkara itu antara lain mencakup perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) dan pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah Bogor.

Dalam penanganan perkara tersebut, KPK memeriksa sejumlah pihak dan menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Selain itu, penyidik menyita uang dalam jumlah besar yang terdiri atas rupiah dan mata uang asing.

Temuan itu kemudian menarik perhatian GERAK-INDONESIA. Karena itu, mereka meminta KPK mengungkap asal-usul uang sekitar Rp106,3 miliar serta menelusuri pihak yang menerima dan menyerahkan dana tersebut.

Riswan meminta penyidik memperluas pemeriksaan apabila mereka menemukan indikasi aliran dana kepada pihak lain.

“Jangan berhenti pada OTT. KPK harus mengusut dari mana uang itu berasal, untuk apa digunakan, siapa pemberi dan penerimanya, serta ke mana saja alirannya,” kata Riswan.

Selanjutnya, GERAK-INDONESIA meminta KPK menguji setiap informasi berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi. Langkah tersebut penting agar penyidik dapat mengungkap rangkaian perkara secara menyeluruh.

Selain itu, KPK menggeledah sejumlah ruangan yang berkaitan dengan perkara di lingkungan ATR/BPN. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita dokumen dan perangkat elektronik untuk mendukung proses penyidikan.

GERAK-INDONESIA juga meminta KPK mendalami informasi mengenai dugaan keterkaitan sebagian dana dengan penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).

Namun, penyidik perlu menguji informasi tersebut melalui bukti yang sah. Panitia Muktamar ke-35 NU juga membantah penggunaan dana hasil korupsi untuk membiayai kegiatan tersebut.

Karena itu, GERAK-INDONESIA meminta KPK memeriksa setiap informasi secara objektif. Penyidik juga perlu memastikan apakah dana yang ditemukan memiliki hubungan dengan pihak atau kegiatan tertentu.

Selain menyoroti aliran dana, GERAK-INDONESIA meminta KPK memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid apabila penyidik menemukan informasi atau bukti yang relevan.

Menurut Riswan, KPK dapat memeriksa pihak yang memiliki informasi penting mengenai perkara. Ia meminta lembaga antirasuah menerapkan standar hukum yang sama kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan proses penyidikan.

Di sisi lain, permintaan pemeriksaan tidak berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Bukti dan proses hukum tetap menentukan status serta keterlibatan setiap pihak.

Dalam aksi tersebut, GERAK-INDONESIA menyampaikan tujuh tuntutan kepada KPK.

  1. Mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.
  2. Menelusuri sumber dan penggunaan uang sekitar Rp106,3 miliar.
  3. Menelusuri seluruh aliran dana serta pihak yang menerima dan menyerahkannya.
  4. Mendalami informasi mengenai dugaan keterkaitan dana dengan Muktamar ke-35 NU.
  5. Memeriksa Nusron Wahid apabila penyidik menemukan kebutuhan dan bukti yang relevan.
  6. Memeriksa pihak lain yang mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan perkara berdasarkan bukti.
  7. Menindak secara hukum setiap pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hingga kini, GERAK-INDONESIA menyatakan akan terus memantau perkembangan perkara tersebut. Mereka juga meminta KPK menjalankan proses penyidikan secara transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti.

  • Penulis: Adrian Moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ilustrasi pria bersenjata terobos Mar-a-Lago kediaman Donald Trump di Florida

    Pria Bersenjata Menerobos Mar-a-Lago, Aparat Keamanan Bertindak Cepat

    • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 375
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Palm Beach, Amerika Serikat — Aparat keamanan menembak mati seorang pria bersenjata setelah ia menerobos perimeter Mar-a-Lago, kediaman pribadi Donald Trump, pada Minggu (22/2/2026) dini hari waktu setempat. Menurut keterangan United States Secret Service, insiden terjadi sekitar pukul 01.30 di gerbang utara Mar-a-Lago, Palm Beach. Saat itu, pelaku memaksa masuk ke area […]

  • Ahmad Muzani meninjau lokasi Gedung Parlemen IKN

    Muzani Kagum Lokasi Gedung Parlemen di IKN, Diapit Istana dan Yudikatif

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 357
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengaku kagum saat meninjau lokasi pembangunan gedung parlemen di Ibu Kota Nusantara. Ia menilai posisinya sangat strategis karena berada di antara Istana Negara dan kompleks yudikatif. Menurut Muzani, kawasan tersebut memiliki kontur yang lebih tinggi dibandingkan bangunan pemerintahan lain. Ia juga menyoroti perbukitan di sekitar lokasi yang menambah kesan megah […]

  • perpanjangan IUPK Freeport 2041 antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia

    IUPK Freeport Diperpanjang hingga 2041, RI Perkuat Kendali Saham Jadi 63%

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 446
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Perpanjangan IUPK Freeport 2041 menjadi kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat kendali negara atas sektor pertambangan. Melalui langkah ini, kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia meningkat hingga 63 persen. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers terkait kerja sama perdagangan Indonesia & Amerika Serikat. […]

  • Kapolsek Puriala mendapat apresiasi atas penangkapan pemakai sabu. Warga berharap jaringan pengedar narkoba segera diungkap dan ditindak

    Kapolsek Puriala Diapresiasi Usai Tangkap Pemakai Sabu, Rahman: Jaringan Pengedar Juga Harus Ditindak

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 229
    • 0Komentar

    KONAWE, (duasatunews.com) — Keberhasilan jajaran Polsek Puriala dalam mengungkap dan menangkap seorang pemakai narkotika jenis sabu mendapat apresiasi dari masyarakat. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen aparat kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe. Salah seorang warga Kecamatan Puriala, Rahman, menyampaikan apresiasi kepada Kapolsek Puriala beserta jajarannya atas tindakan cepat dalam […]

  • Penyerapan Tenaga Kerja Jadi Fokus Kadin Dorong Peran Swasta

    Penyerapan Tenaga Kerja Jadi Fokus Kadin Dorong Peran Swasta

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 789
    • 0Komentar

    Jakarta, dusatunews.com — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menempatkan penyerapan tenaga kerja sebagai agenda utama untuk memperkuat kelas menengah dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Kadin mendorong sektor swasta memperluas penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Aviliani, menegaskan bahwa dunia usaha perlu bergerak aktif membantu pemerintah. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara […]

  • Kurikulum Pemuda 21 dibahas dalam rapat pengkaderan Pemuda 21

    Duta Adrian Saputra: Finalisasi Kurikulum Pengkaderan Pemuda 21 Menjadi Prioritas

    • calendar_month Minggu, 14 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 274
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Direktur Pengkaderan Pemuda 21, Duta Adrian Saputra, memprioritaskan finalisasi Kurikulum Pengkaderan Pemuda 21. Langkah ini bertujuan memperkuat sistem kaderisasi organisasi. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kualitas pembinaan bagi seluruh kader. Menurut Duta Adrian Saputra, kurikulum menjadi fondasi utama dalam proses kaderisasi. Dengan demikian, setiap kader akan memperoleh arah pembelajaran yang jelas. […]

expand_less