Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Langsung Diperiksa di Jakarta

KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Langsung Diperiksa di Jakarta

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
  • visibility 322
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA , (Duasatunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa (3/3/2026). Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama beberapa pihak lain. Langkah ini langsung menyita perhatian publik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, segera menyampaikan perkembangan itu kepada media. Menurut dia, tim penyelidik lebih dulu mengumpulkan informasi dan memverifikasi data. Setelah itu, tim bergerak cepat ke lokasi dan mengamankan pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, termasuk kepala daerah setempat,” kata Budi.

Selanjutnya, KPK Bawa ke Jakarta

Setelah melakukan penindakan di lapangan, tim KPK langsung membawa Fadia Arafiq ke Jakarta. Kemudian, penyidik memulai pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Melalui pemeriksaan itu, penyidik mendalami dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan operasi tersebut.

Sementara itu, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak. Dalam kurun waktu tersebut, penyidik memeriksa saksi, mengklarifikasi peran masing-masing pihak, serta meneliti barang bukti yang terkumpul.

Selain Itu, KPK Susun Konstruksi Perkara

Di sisi lain, penyidik terus menyusun konstruksi perkara berdasarkan fakta lapangan. Hingga kini, KPK belum mengungkap detail kasus secara terbuka. Namun demikian, lembaga antirasuah itu memastikan proses berjalan sesuai prosedur hukum.

Oleh karena itu, KPK mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil pemeriksaan secara resmi. Pada saat yang sama, KPK tetap menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap semua pihak.

Dengan demikian, publik kini menanti keputusan KPK terkait status hukum Fadia Arafiq dan pihak lain yang ikut terjaring dalam OTT tersebut.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mengenal Lebih Jauh Sosok Kolonel Imran Ali dan Sikap Tegasnya Menjaga Kedaulatan di Aceh

    Mengenal Lebih Jauh Sosok Kolonel Imran Ali dan Sikap Tegasnya Menjaga Kedaulatan di Aceh

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 435
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Penegakan aturan terkait simbol negara kembali menjadi sorotan publik. Di Aceh, isu ini tidak berdiri sendiri. Setiap keputusan aparat keamanan terkait simbol politik dapat berdampak langsung pada stabilitas sosial dan rasa aman masyarakat. Wilayah Aceh memiliki pengalaman panjang dengan konflik bersenjata. Karena itu, kebijakan negara terhadap simbol separatisme kerap memicu perdebatan, baik di […]

  • bansos belum cair 2026 bagi penerima manfaat baru

    Bansos Belum Cair 2026, Kemensos Catat 3 Juta Penerima Baru

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 306
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Bansos belum cair 2026 bagi sekitar tiga juta penerima manfaat baru karena masih dalam proses administrasi. Kementerian Sosial menyatakan sebagian besar penerima tersebut merupakan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah memperbarui data penerima manfaat setiap triwulan. Melalui pembaruan tersebut, pemerintah menemukan keluarga […]

  • Sekolah Rakyat anak jalanan dengan pendampingan pendidikan oleh petugas sosial di Jakarta

    Sekolah Rakyat Anak Jalanan Butuh Pendampingan Berkelanjutan

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Jakarta,{duasatunews.com}-Atalia Praratya mendorong pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat untuk anak jalanan berjalan berkelanjutan. Ia menilai program ini tidak boleh berhenti pada tahap pendataan dan rekrutmen awal. Menurutnya, pemerintah sudah menunjukkan kehadiran nyata melalui pendekatan “jemput bola” untuk menjaring anak jalanan. Namun, pemerintah tetap perlu memberikan pendampingan jangka panjang agar anak-anak dapat bertahan dalam pendidikan. Apresiasi […]

  • Rapat DPRD dalam sistem pilkada melalui DPRD

    Pilkada Melalui DPRD Dinilai KPK Lebih Rentan Korupsi

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 344
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Pilkada melalui DPRD dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih berisiko memicu praktik korupsi dibandingkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Menurut KPK, mekanisme ini membuka ruang transaksi kekuasaan yang lebih besar. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut pemilihan kepala daerah oleh DPRD memusatkan pengambilan keputusan pada ruang-ruang terbatas. Kondisi tersebut meningkatkan peluang […]

  • Pemeriksaan Bupati Pati di Polres Kudus oleh KPK

    Pemeriksaan Bupati Pati di Polres Kudus oleh KPK

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 363
    • 0Komentar

    Kudus, (duasatunews.com) – Pemeriksaan Bupati Pati di Mapolres Kudus dimulai pada Senin (19/1) dini hari. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba sekitar pukul 03.30 WIB. Sebelum datang, tim KPK berkoordinasi dengan jajaran kepolisian setempat. Setibanya di lokasi, penyidik langsung memulai pemeriksaan. Kapolres Kudus, Heru Dwi Purnomo, menyatakan bahwa jajarannya menyediakan satu ruangan dan menyiapkan pengamanan. […]

  • indikasi suap pemilu oleh KPK dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia

    Indikasi Suap Pemilu Terungkap, KPK Soroti Celah Rekrutmen dan Integritas Sistem

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 283
    • 0Komentar

    Jakarta,{duasatunews.com} —Indikasi suap pemilu menjadi isu utama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan serius dalam kajian terbaru. Indikasi suap pemilu ini memperlihatkan adanya upaya memengaruhi hasil pemilu secara tidak sah, sehingga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi penyuapan yang menyasar penyelenggara pemilu. Direktorat Monitoring KPK mengungkap temuan ini saat […]

expand_less