Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Langsung Diperiksa di Jakarta

KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Langsung Diperiksa di Jakarta

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
  • visibility 134
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA , (Duasatunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa (3/3/2026). Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama beberapa pihak lain. Langkah ini langsung menyita perhatian publik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, segera menyampaikan perkembangan itu kepada media. Menurut dia, tim penyelidik lebih dulu mengumpulkan informasi dan memverifikasi data. Setelah itu, tim bergerak cepat ke lokasi dan mengamankan pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, termasuk kepala daerah setempat,” kata Budi.

Selanjutnya, KPK Bawa ke Jakarta

Setelah melakukan penindakan di lapangan, tim KPK langsung membawa Fadia Arafiq ke Jakarta. Kemudian, penyidik memulai pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Melalui pemeriksaan itu, penyidik mendalami dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan operasi tersebut.

Sementara itu, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak. Dalam kurun waktu tersebut, penyidik memeriksa saksi, mengklarifikasi peran masing-masing pihak, serta meneliti barang bukti yang terkumpul.

Selain Itu, KPK Susun Konstruksi Perkara

Di sisi lain, penyidik terus menyusun konstruksi perkara berdasarkan fakta lapangan. Hingga kini, KPK belum mengungkap detail kasus secara terbuka. Namun demikian, lembaga antirasuah itu memastikan proses berjalan sesuai prosedur hukum.

Oleh karena itu, KPK mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil pemeriksaan secara resmi. Pada saat yang sama, KPK tetap menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap semua pihak.

Dengan demikian, publik kini menanti keputusan KPK terkait status hukum Fadia Arafiq dan pihak lain yang ikut terjaring dalam OTT tersebut.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Banjir Semarang menggenangi jalur pantura Semarang–Demak

    Banjir Semarang Rendam Permukiman dan Jalur Pantura

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 134
    • 0Komentar

    SEMARANG, (duasatunews.com) – Banjir Semarang kembali terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah kota sejak Minggu malam, 15 Februari 2026. Genangan air pada Senin dini hari langsung mengganggu aktivitas warga di sejumlah kawasan permukiman hingga jalur utama pantai utara Jawa. Hujan berintensitas sedang hingga tinggi menaikkan debit air secara cepat. Aliran air melampaui kapasitas drainase kota […]

  • Mantan Presiden ke-6 RI SBY Menapaki Kehidupan Baru sebagai Seniman Pasca Purna Jabatan

    Mantan Presiden ke-6 RI SBY Menapaki Kehidupan Baru sebagai Seniman Pasca Purna Jabatan

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 192
    • 0Komentar

    Jakarta  duasatunews.com — SBY tekuni dunia seni setelah menuntaskan masa baktinya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6. Pasca purna jabatan, Susilo Bambang Yudhoyono secara aktif mengisi keseharian dengan melukis, bermusik, dan menulis. Melalui langkah ini, ia menjadikan seni sebagai sarana ekspresi, refleksi pribadi, sekaligus bentuk pengabdian berkelanjutan kepada bangsa. (06/01/2025) SBY Tekuni Dunia Seni Lewat Lukisan […]

  • Ekonom Nilai Pasokan Pangan Lokal Kunci Keberlanjutan Program MBG

    Ekonom Nilai Pasokan Pangan Lokal Kunci Keberlanjutan Program MBG

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Pakar ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menegaskan bahwa pemanfaatan pangan lokal memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Integrasi Pangan Daerah Menopang Stabilitas Program Wijayanto menyatakan pemerintah perlu mengintegrasikan MBG dengan potensi pangan daerah secara konsisten. Langkah ini membantu pemerintah menjaga stabilitas pasokan bahan pangan sekaligus mengendalikan […]

  • Selat Hormuz jalur utama pengiriman minyak dunia

    Selat Hormuz: AS Siapkan Koalisi Pengawal Kapal

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Moskow, (duasatunews.com) – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyiapkan koalisi sejumlah negara untuk mengawal kapal yang melintasi Selat Hormuz. Rencana ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Teluk yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan energi dunia. Selat Hormuz dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Jalur ini menghubungkan Teluk Persia […]

  • Aktivitas Jual Beli Pasar Aceh Tamiang Pulih Pascabanjir, Warga Mulai Berbelanja

    Aktivitas Jual Beli Pasar Aceh Tamiang Pulih Pascabanjir, Warga Mulai Berbelanja

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 172
    • 0Komentar

    jakarta, duasatunews.com – Pasar Aceh Tamiang pulih secara bertahap setelah banjir melanda wilayah tersebut. Di Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, pedagang kembali membuka kios, sementara warga mulai berbelanja kebutuhan pokok meski daya beli belum sepenuhnya normal. Selain itu, pantauan di lokasi memperlihatkan warga kembali memadati pasar tradisional untuk membeli sayuran, ikan, telur, dan […]

  • Formulasi KONSEL Bebas Korupsi

    Formulasi KONSEL Bebas Korupsi

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Eni Samayati
    • visibility 354
    • 0Komentar

    Andoolo – DuaSatuNews.com | Upaya mewujudkan Konawe Selatan (KONSEL) bebas korupsi menjadi agenda penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, langkah ini juga memperkuat kepercayaan publik serta mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Korupsi tidak hanya menggerus keuangan negara, tetapi juga merusak moral birokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah […]

expand_less