Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Dikaji Pemerintah

Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Dikaji Pemerintah

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
  • visibility 559
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatunews.com) — Pemerintah masih mengkaji rencana kenaikan gaji PNS 2026. Kementerian Keuangan memilih menunggu hasil evaluasi kondisi ekonomi nasional sebelum mengambil keputusan yang berdampak langsung pada belanja negara dan kesinambungan fiskal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah memerlukan waktu sekitar satu triwulan untuk membaca arah ekonomi secara lebih jelas. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan ekonomi menjadi kunci agar proyeksi penerimaan negara tetap akurat dan realistis.

“Kalau semuanya sudah sinkron sejak awal, saya bisa melihat ke mana arah pendapatan negara. Namun, saya masih menunggu satu triwulan lagi untuk memastikan arah ekonomi,” ujar Purbaya saat media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Evaluasi Ekonomi Jadi Dasar Penyesuaian Gaji ASN 2026

Purbaya menjelaskan, pemerintah baru akan membahas kebijakan belanja negara yang berpotensi meningkatkan pengeluaran setelah evaluasi ekonomi rampung. Kebijakan tersebut mencakup berbagai pos belanja strategis, termasuk belanja pegawai, subsidi, dan program prioritas pemerintah.

Ia memperkirakan pembahasan kebijakan yang berdampak pada peningkatan belanja pemerintah baru masuk agenda pada triwulan II 2026. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan kapasitas fiskal, target pembangunan, serta stabilitas ekonomi makro.

“Setelah itu, kemungkinan pada triwulan kedua kita mulai membahas kebijakan yang berdampak pada belanja pemerintah,” katanya.

MenPAN RB: Peluang Penyesuaian Gaji ASN Tetap Terbuka

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait peluang penyesuaian gaji aparatur sipil negara pada 2026. Namun, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Menteri Keuangan sebagai pemegang otoritas anggaran.

Rini menilai peluang penyesuaian gaji ASN tetap ada. Meski begitu, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi fiskal, prioritas belanja nasional, serta kesinambungan anggaran agar kebijakan tersebut tidak membebani APBN di tahun berjalan.

Riwayat Kenaikan Gaji PNS dan Dampaknya

Sebagai catatan, pemerintah terakhir kali menaikkan gaji PNS pada 2024 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Saat itu, pemerintah menetapkan kenaikan sebesar 8 persen melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.

Kebijakan tersebut bertujuan menjaga daya beli aparatur negara di tengah tekanan inflasi. Pemerintah berharap kebijakan gaji ke depan juga mampu mendorong kinerja birokrasi tanpa mengganggu keseimbangan anggaran negara.

Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi terkait kenaikan gaji PNS 2026. Pemerintah menegaskan akan mengambil kebijakan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, fiskal, serta kepentingan jangka panjang keuangan negara.

Rekomendasi Untuk Anda

  • KTT D-8 2026 membahas kerja sama ekonomi negara berkembang

    KTT D-8 2026: Indonesia Dorong Kerja Sama Ekonomi Konkret

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 342
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight (D-8) yang akan berlangsung di Jakarta pada April 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara berkembang. Pemerintah menargetkan forum ini menghasilkan kesepakatan nyata yang memberi dampak langsung, bukan sekadar pertemuan simbolik. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa pemerintah kini menyusun agenda […]

  • masyarakat adat Tolaki menolak penghinaan terhadap Suku Tolaki

    Penghinaan terhadap Suku Tolaki di Media Sosial

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 846
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Kami menyoroti beredarnya unggahan di media sosial Facebook yang memuat dugaan penghinaan terhadap Suku Tolaki. Unggahan tersebut memicu perhatian publik karena menyentuh isu sensitif yang berkaitan langsung dengan identitas suku, martabat masyarakat adat, dan nilai kebhinekaan bangsa, Selasa (6/1/2025). Suku Tolaki memegang peran penting dalam sejarah dan kekayaan budaya Indonesia, khususnya di […]

  • Dugaan korupsi pengadaan EDC BRI diperiksa KPK di Gedung Merah Putih

    korupsi pengadaan EDC BRI: KPK Periksa GM Telkomsel

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 248
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penyidikan kasus korupsi pengadaan EDC BRI. Kali ini, penyidik memeriksa General Manager PT Telkomsel berinisial NA sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat. Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, pemeriksaan tersebut penting untuk melengkapi alat bukti. Selain itu, penyidik ingin menggali keterangan soal dukungan […]

  • Kaesang PSI Jateng saat Rakorwil

    Sebutan “Kandang Gajah”, Kaesang Pacu PSI Jadikan Jawa Tengah Basis Kemenangan 2029

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 524
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Kaesang PSI Jateng Alasan menegaskan Jawa Tengah sebagai basis utama kekuatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kaesang menyampaikan alasan tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Jawa Tengah di Solo, Kamis (8/1/2025). Ketua Umum Kaesang Pangarep menilai Jawa Tengah memiliki potensi elektoral besar. Karena itu, Kaesang PSI Jateng Alasan menyebut wilayah […]

  • Eks Ketua PN Jaksel: Kalau Tahu Suap Rp60 Miliar, Saya Pasti Tagih

    Eks Ketua PN Jaksel: Kalau Tahu Suap Rp60 Miliar, Saya Pasti Tagih

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 437
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Ketidakjelasan alur uang suap dalam perkara vonis lepas crude palm oil (CPO) kembali memicu pertanyaan publik soal pengawasan internal peradilan. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta mengaku tidak mengetahui besaran uang yang diterima panitera pengadilan, meski perkara tersebut berakhir dengan putusan lepas bagi tiga korporasi besar. Pengakuan itu menempatkan […]

  • bull trap Bitcoin di tengah pergerakan harga kripto

    Waspada Reli Palsu Bitcoin, Area US$72.000–US$76.000 Dinilai Rawan Tekanan Jual

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 254
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com Harga Bitcoin belum menunjukkan kekuatan yang konsisten setelah berulang kali gagal menutup perdagangan harian di atas US$70.000. Hingga Jumat (20/2/2026), aset kripto terbesar ini bergerak terbatas di bawah level tersebut, sehingga pelaku pasar masih memperdebatkan arah selanjutnya. Data dari TradingView menunjukkan tekanan jual masih mendominasi pergerakan jangka pendek. Meski sebagian analis melihat peluang penguatan […]

expand_less