Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Dikaji Pemerintah

Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Dikaji Pemerintah

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
  • visibility 777
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatunews.com) — Pemerintah masih mengkaji rencana kenaikan gaji PNS 2026. Kementerian Keuangan memilih menunggu hasil evaluasi kondisi ekonomi nasional sebelum mengambil keputusan yang berdampak langsung pada belanja negara dan kesinambungan fiskal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah memerlukan waktu sekitar satu triwulan untuk membaca arah ekonomi secara lebih jelas. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan ekonomi menjadi kunci agar proyeksi penerimaan negara tetap akurat dan realistis.

“Kalau semuanya sudah sinkron sejak awal, saya bisa melihat ke mana arah pendapatan negara. Namun, saya masih menunggu satu triwulan lagi untuk memastikan arah ekonomi,” ujar Purbaya saat media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Evaluasi Ekonomi Jadi Dasar Penyesuaian Gaji ASN 2026

Purbaya menjelaskan, pemerintah baru akan membahas kebijakan belanja negara yang berpotensi meningkatkan pengeluaran setelah evaluasi ekonomi rampung. Kebijakan tersebut mencakup berbagai pos belanja strategis, termasuk belanja pegawai, subsidi, dan program prioritas pemerintah.

Ia memperkirakan pembahasan kebijakan yang berdampak pada peningkatan belanja pemerintah baru masuk agenda pada triwulan II 2026. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan kapasitas fiskal, target pembangunan, serta stabilitas ekonomi makro.

“Setelah itu, kemungkinan pada triwulan kedua kita mulai membahas kebijakan yang berdampak pada belanja pemerintah,” katanya.

MenPAN RB: Peluang Penyesuaian Gaji ASN Tetap Terbuka

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait peluang penyesuaian gaji aparatur sipil negara pada 2026. Namun, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Menteri Keuangan sebagai pemegang otoritas anggaran.

Rini menilai peluang penyesuaian gaji ASN tetap ada. Meski begitu, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi fiskal, prioritas belanja nasional, serta kesinambungan anggaran agar kebijakan tersebut tidak membebani APBN di tahun berjalan.

Riwayat Kenaikan Gaji PNS dan Dampaknya

Sebagai catatan, pemerintah terakhir kali menaikkan gaji PNS pada 2024 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Saat itu, pemerintah menetapkan kenaikan sebesar 8 persen melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.

Kebijakan tersebut bertujuan menjaga daya beli aparatur negara di tengah tekanan inflasi. Pemerintah berharap kebijakan gaji ke depan juga mampu mendorong kinerja birokrasi tanpa mengganggu keseimbangan anggaran negara.

Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi terkait kenaikan gaji PNS 2026. Pemerintah menegaskan akan mengambil kebijakan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, fiskal, serta kepentingan jangka panjang keuangan negara.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapal patroli Angkatan Laut Thailand menghadapi kapal pukat Malaysia ilegal di perairan Thailand

    Kapal Pukat Malaysia Ilegal Tenggelam Ditabrak Patroli Thailand

    • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 481
    • 0Komentar

    Bangkok, (duasatunews.com) – Insiden penegakan hukum laut terjadi di perairan selatan Thailand ketika kapal pukat Malaysia ilegal menabrak kapal patroli Angkatan Laut Thailand. Aparat melepaskan tembakan peringatan setelah kapal nelayan tersebut bermanuver berbahaya saat petugas mendekat untuk pemeriksaan. Juru bicara Angkatan Laut Thailand, Laksamana Muda Parach Rattanachaiyapan, menyampaikan keterangan pada 20 Februari 2026. Nelayan Thailand […]

  • Bahlil Lahadalia Kilau Timur di Panggung Nasional saat menjabat Menteri ESDM

    BAHLIL LAHADALIA: KILAU TIMUR DI PANGGUNG NASIONAL

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle Admin 21
    • visibility 1.285
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com | Di tengah dinamika politik dan pembangunan nasional, nama Bahlil Lahadalia semakin menonjol sebagai putra terbaik dari Timur Indonesia. Ia lahir di Banda Neira, Maluku Tengah. Sementara itu, masa kecilnya ia habiskan di Fakfak, Papua Barat. Selain itu, darah Sulawesi Tenggara mengalir dari sang ibu yang berasal dari Tomia, Wakatobi. Dari wilayah yang […]

  • Mahasiswa dan Rakyat Sultra: Benteng Terakhir Melawan Tambang Ilegal di Tanah Anoa

    Mahasiswa dan Rakyat Sultra: Benteng Terakhir Melawan Tambang Ilegal di Tanah Anoa

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 687
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Penambangan ilegal di Sulawesi Tenggara kini tidak lagi tersembunyi. Sebaliknya, aktivitas ini berlangsung terang-terangan, bahkan merobek hutan, mencemari sungai, dan menggerus ruang hidup masyarakat. Dalam konteks ini, kehadiran mahasiswa yang bersatu dengan warga bukan sekadar simbol perlawanan. Lebih jauh, mereka menjadi alarm keras atas kegagalan negara menjaga Tanah Anoa. Tambang Ilegal Terus […]

  • IPPMIK Konawe-Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK terkait dugaan korupsi anggaran makan minum Konawe Rp9,2 miliar

    IPPMIK Konawe-Jakarta Demo di KPK, Soroti Dugaan Korupsi Anggaran Makan Minum Bupati Konawe Rp 9,2 M

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 257
    • 3Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Konawe-Jakarta (IPPMIK Konawe-Jakarta) kembali menggelar aksi demonstrasi jilid IV di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (22/5/2026). Massa aksi menyoroti dugaan tindak pidana korupsi anggaran makan dan minum Bupati Konawe Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Umum dan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe. Ketua Umum […]

  • PW GPA Sumut Desak Pemkab Dairi dan Dinas P3AP2KB Bertanggung Jawab Atas Penganiayaan Bocah di Sidikalang

    PW GPA Sumut Desak Pemkab Dairi dan Dinas P3AP2KB Bertanggung Jawab Atas Penganiayaan Bocah di Sidikalang

    • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 257
    • 0Komentar

    Dairi, (duasatunews.com) — Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Sumatera Utara mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (P3AP2KB) Provinsi Sumatera Utara untuk bertanggung jawab penuh atas kasus kekerasan yang menimpa bocah, AP (7), di Sidikalang. Wakil ketua PW GPA Sumut, H. Limbong , menegaskan bahwa negara […]

  • mahasiswa Indonesia di AS apresiasi Prabowo Subianto

    Apresiasi Prabowo AS dari Mahasiswa Indonesia

    • calendar_month Rabu, 18 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 484
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — apresiasi Prabowo AS datang dari mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Mahasiswa tersebut menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu menjaga optimisme Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang. Mahasiswa bernama Andi Pratama, asal Jakarta, menyampaikan pandangannya setelah mengikuti berbagai pemberitaan terkait kebijakan dan aktivitas Presiden Prabowo di kancah […]

expand_less