Breaking News
light_mode
Beranda » Opini » Kriminalisasi Konten Digital Kembali Berujung Penjara

Kriminalisasi Konten Digital Kembali Berujung Penjara

  • account_circle Brian Putra
  • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
  • visibility 625
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com – Kriminalisasi konten digital kembali menjadi sorotan publik setelah aparat memproses warga karena unggahan di media sosial. Praktik kriminalisasi konten digital ini memicu kekhawatiran luas terhadap perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia (20/01/2026).

Ruang digital seharusnya menjadi tempat warga bertukar gagasan dan menyampaikan kritik. Namun, aparat kerap menggunakan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat opini yang tidak mengandung unsur kekerasan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen negara terhadap hak asasi manusia.

Konstitusi melalui Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga untuk berbicara dan berpendapat. Indonesia juga telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang melindungi kebebasan berekspresi. Penjelasan mengenai standar kebebasan berekspresi global dapat dibaca di situs resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa:
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

Dampak Kriminalisasi Konten Digital terhadap Demokrasi

Kriminalisasi konten digital tidak hanya merugikan individu yang diproses hukum. Praktik ini menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Banyak warga akhirnya memilih diam karena khawatir aparat menafsirkan kritik sebagai pelanggaran pidana.

Ketika warga takut berbicara, kualitas demokrasi menurun. Partisipasi publik melemah, pengawasan terhadap kebijakan berkurang, dan ruang diskusi menyempit. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Ultimum Remedium dan Alternatif Non-Pidana

Dalam sistem hukum modern, pidana harus menjadi langkah terakhir. Negara dapat mendorong penyelesaian melalui klarifikasi, hak jawab, atau mediasi sebelum membawa perkara ke ranah pengadilan. Pendekatan ini lebih proporsional dan sejalan dengan prinsip demokrasi.

Berbagai organisasi masyarakat sipil juga mendorong evaluasi terhadap penerapan pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi konten digital. Kritik terhadap kebijakan publik seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman, selama tidak mengandung hasutan kekerasan.

Untuk membaca analisis lain seputar isu hukum dan demokrasi, lihat juga artikel kami sebelumnya di rubrik Hukum & Politik:
https://duasatunews.com/rubrik/hukum-politik

Kriminalisasi konten digital bukan sekadar isu hukum, tetapi juga persoalan arah demokrasi Indonesia. Negara perlu memastikan hukum melindungi warga, bukan membatasi ruang ekspresi yang sah. Demokrasi hanya tumbuh ketika warga merasa aman untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut.

  • Penulis: Brian Putra
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • krisis energi Afrika antrean panjang SPBU

    Krisis Energi Afrika Meningkat Akibat Konflik Timur Tengah

    • calendar_month Jumat, 20 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 364
    • 0Komentar

    Afrika, (duasatunews.com) – Krisis energi Afrika semakin memburuk akibat konflik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi minyak global. Dampak gangguan ini mulai terasa di berbagai negara dalam bentuk kelangkaan bahan bakar, kenaikan harga, serta tekanan pada cadangan energi nasional. Tekanan pada Cadangan BBM Di Zambia, pemerintah mencatat cadangan bensin sekitar 40 juta liter. Jumlah tersebut […]

  • tarif impor global Trump diumumkan di Washington DC

    Trump Umumkan Tarif Impor Global Baru Usai MA AS Batalkan

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 535
    • 0Komentar

    WASHINGTON DC, (duasatunews.com) — Tarif impor global Trump kembali menjadi sorotan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen untuk seluruh negara pada Jumat (20/2). Langkah ini muncul setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif impor sebelumnya yang ia terapkan secara sepihak. Dalam konferensi pers, Trump menyampaikan langsung kebijakan tersebut kepada […]

  • Remote Ready: Essential Tech Tools for the Digital Nomad

    Remote Ready: Essential Tech Tools for the Digital Nomad

    • calendar_month Minggu, 23 Feb 2025
    • account_circle Lili Cheng
    • visibility 1.120
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Teknologi gadget 2023 menghadirkan gelombang inovasi yang semakin menyatu dengan kehidupan manusia, mulai dari wearable pintar hingga sistem smart home berbasis kecerdasan buatan. Gadget kini tidak lagi sekadar alat bantu, tetapi solusi cerdas yang meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan efisiensi energi. Seiring waktu, perangkat pintar semakin menyatu dengan rutinitas harian. Gadget membantu […]

  • Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menanggapi tewasnya El Mencho

    Tewasnya El Mencho, Warga Meksiko Diminta Tetap Tenang

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 372
    • 0Komentar

    Istanbul, (duasatunews.com) – Tewasnya El Mencho, pemimpin Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG), memicu ketegangan keamanan di sejumlah wilayah Meksiko. Menyikapi situasi tersebut, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum pada Senin (23/2) meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Pemerintah Pusat Perkuat Koordinasi Melalui platform X, Sheinbaum menyatakan pemerintah pusat telah berkoordinasi penuh dengan seluruh pemerintah negara bagian. […]

  • Selat Hormuz jalur utama pengiriman minyak dunia

    Selat Hormuz: AS Siapkan Koalisi Pengawal Kapal

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 529
    • 0Komentar

    Moskow, (duasatunews.com) – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyiapkan koalisi sejumlah negara untuk mengawal kapal yang melintasi Selat Hormuz. Rencana ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Teluk yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan energi dunia. Selat Hormuz dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Jalur ini menghubungkan Teluk Persia […]

  • Obligasi daerah menjadi alternatif pembiayaan pembangunan bagi pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat.

    Obligasi Daerah Efektif bagi Pemda dengan Kapasitas Fiskal Kuat, Kata Ekonom

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 402
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menyatakan Obligasi Daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan ketika anggaran pemerintah daerah mengalami tekanan. Namun, setiap pemerintah daerah harus memiliki kapasitas fiskal yang kuat agar mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang. Obligasi Daerah Jadi Alternatif Pembiayaan Yusuf mengatakan pemerintah daerah dapat memanfaatkan instrumen ini untuk […]

expand_less