Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Kasus Pemerasan Sertifikasi K3, Noel Singgung Partai Berinisial K

Kasus Pemerasan Sertifikasi K3, Noel Singgung Partai Berinisial K

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
  • visibility 586
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Pemerasan sertifikasi K3 kembali menjadi sorotan publik. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menyampaikan pernyataan terkait dugaan keterlibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam perkara tersebut.

Noel menyampaikan keterangan itu kepada wartawan sebelum sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyebut adanya dugaan keterlibatan sebuah partai politik yang memiliki huruf “K” dalam namanya.

“Partainya ada huruf K-nya. Itu saja dulu petunjuknya,” kata Noel. Ia menolak menyebutkan identitas partai tersebut secara rinci dan menyatakan akan menyampaikannya pada waktu lain.

Pemerasan Sertifikasi K3 dan Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

Selain partai politik, Noel juga menyinggung dugaan keterlibatan organisasi kemasyarakatan. Ia menyebut ormas yang dimaksud tidak berbasis agama. Namun, ia memilih tidak memaparkan detail lebih jauh mengenai peran ormas tersebut.

Sebelumnya, Noel menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dalam perkara pemerasan sertifikasi K3 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam persidangan itu, ia menyatakan mengakui perbuatannya dan siap bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan.

“Saya mengakui kesalahan saya dan menghormati proses hukum yang berjalan,” ujar Noel usai persidangan.

Akui Kesalahan, Klaim Tidak Bertindak Sendiri

Meski mengakui kesalahan, Noel menyatakan bahwa ia tidak melakukan praktik tersebut seorang diri. Ia mengklaim terdapat pihak lain yang ikut menikmati aliran dana dari praktik pemerasan itu.

“Yang jelas ada satu partai dan satu ormas yang terlibat,” kata Noel. Ia menambahkan akan membuka identitas pihak-pihak tersebut kepada publik pada waktu yang akan datang.

Dakwaan Jaksa dalam Perkara K3

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa Noel meminta jatah Rp3,3 miliar dan satu unit sepeda motor Ducati. Jaksa mengaitkan permintaan tersebut dengan praktik pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain Noel, jaksa juga mendakwa sepuluh orang lain. Perkara pemerasan sertifikasi K3 ini masih bergulir, dan pengadilan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi untuk mengungkap peran masing-masing pihak.

Perkara pemerasan sertifikasi K3 ini menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola layanan di lingkungan kementerian. Proses sertifikasi K3 memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan kerja dan kepatuhan perusahaan terhadap standar keamanan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan mengusut perkara ini secara transparan dan profesional agar kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi tetap terjaga.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Idul Fitri 2026 21 Maret ditetapkan melalui Sidang Isbat Kemenag

    Idul Fitri 2026 21 Maret, Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1447 H

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 425
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Idul Fitri 2026 resmi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah melalui Sidang Isbat yang digelar di Jakarta. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa tim menggunakan metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal Syawal. Hasil pengamatan menunjukkan hilal belum terlihat di seluruh wilayah Indonesia. […]

  • Pengunjung BBWI Travel Fair 2026 mencari paket wisata keluarga di Surabaya

    BBWI Travel Fair x BINA 2026 Hadirkan Inspirasi Wisata Keluarga Saat Libur Sekolah

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 302
    • 2Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Kementerian Pariwisata menghadirkan “BBWI Travel Fair x BINA 2026” untuk memberi inspirasi wisata keluarga saat libur sekolah. Melalui acara ini, masyarakat diajak menikmati perjalanan yang dekat, fleksibel, dan tetap berkesan. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan masyarakat dapat menemukan pengalaman baru lewat wisata domestik. “ Kami ingin mengajak masyarakat menemukan pengalaman baru melalui perjalanan […]

  • tarif panel surya RI kebijakan Amerika Serikat terhadap impor panel surya Indonesia

    AS Naikkan Tarif Impor Panel Surya Indonesia hingga 104%

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 465
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Amerika Serikat menjatuhkan tarif tinggi terhadap impor sel dan panel surya dari Indonesia. Pemerintah AS menetapkan bea masuk imbalan sebesar 104,38% untuk produk asal RI. Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan kebijakan ini pada Selasa waktu setempat. Otoritas AS menyebut langkah tersebut sebagai respons atas subsidi pemerintah yang dinilai merugikan industri domestik. Indonesia […]

  • Mangrove PT DMS menjadi sorotan dalam aksi demonstrasi di depan Mabes Polri

    Laporkan PT (DMS) Ke Mabes Polri, Desak Pemanggilan dan Pemeriksaan Pimpinan atas Dugaan Perusakan Hutan Mangrove serta Temuan Tepi Galian yang Menambah Kekhawatiran Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 452
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Kajian dan Riset Hukum menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Kamis (4/6/2026). Massa mendesak penyidik segera memanggil pimpinan PT Dwimitra Multiguna Sejahtera (PT DMS). Mereka menduga perusahaan merusak hutan mangrove untuk pembangunan jetty di Desa Tokowuta, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Ketua […]

  • tambang ilegal PT KNI dengan alat berat di lokasi galian C

    Main Ilegal di Balik Proyek Besar? PT KNI dan Aliran Material ke IPIP Dipertanyakan

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 470
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Dugaan praktik pertambangan ilegal kembali memicu kemarahan publik. PT Kolaka Nikel Indonesia (KNI) mengeksploitasi batuan (Galian C) tanpa izin resmi di wilayah IUP milik PT Surya Lintas Gemilang (SLG). Tindakan ini melanggar hukum sekaligus menyerobot hak perusahaan lain. Karena itu, publik menilai kasus ini sebagai pelanggaran serius. Aliran Material ke Proyek Nasional […]

  • Formasi desak KPK periksa RB terkait dugaan korupsi

    Formasi Kembali Desak KPK Periksa Oknum Anggota DPR RI Dapil Sultra Inisial RB, Terkait Kasus Korupsi Proyek Rel Kereta Api dan P3 TGAI

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 624
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Forum Mahasiswa Anti Korupsi (Formasi) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (14/1/2026). Melalui aksi tersebut, Formasi mendesak KPK RI segera memanggil dan memeriksa oknum anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara berinisial RB. Massa aksi menilai RB diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek jalur […]

expand_less