Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Kasus Pemerasan Sertifikasi K3, Noel Singgung Partai Berinisial K

Kasus Pemerasan Sertifikasi K3, Noel Singgung Partai Berinisial K

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
  • visibility 395
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JakartaPemerasan sertifikasi K3 kembali menjadi sorotan publik. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menyampaikan pernyataan terkait dugaan keterlibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam perkara tersebut.

Noel menyampaikan keterangan itu kepada wartawan sebelum sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyebut adanya dugaan keterlibatan sebuah partai politik yang memiliki huruf “K” dalam namanya.

“Partainya ada huruf K-nya. Itu saja dulu petunjuknya,” kata Noel. Ia menolak menyebutkan identitas partai tersebut secara rinci dan menyatakan akan menyampaikannya pada waktu lain.

Pemerasan Sertifikasi K3 dan Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

Selain partai politik, Noel juga menyinggung dugaan keterlibatan organisasi kemasyarakatan. Ia menyebut ormas yang dimaksud tidak berbasis agama. Namun, ia memilih tidak memaparkan detail lebih jauh mengenai peran ormas tersebut.

Sebelumnya, Noel menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dalam perkara pemerasan sertifikasi K3 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam persidangan itu, ia menyatakan mengakui perbuatannya dan siap bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan.

“Saya mengakui kesalahan saya dan menghormati proses hukum yang berjalan,” ujar Noel usai persidangan.

Akui Kesalahan, Klaim Tidak Bertindak Sendiri

Meski mengakui kesalahan, Noel menyatakan bahwa ia tidak melakukan praktik tersebut seorang diri. Ia mengklaim terdapat pihak lain yang ikut menikmati aliran dana dari praktik pemerasan itu.

“Yang jelas ada satu partai dan satu ormas yang terlibat,” kata Noel. Ia menambahkan akan membuka identitas pihak-pihak tersebut kepada publik pada waktu yang akan datang.

Dakwaan Jaksa dalam Perkara K3

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa Noel meminta jatah Rp3,3 miliar dan satu unit sepeda motor Ducati. Jaksa mengaitkan permintaan tersebut dengan praktik pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain Noel, jaksa juga mendakwa sepuluh orang lain. Perkara pemerasan sertifikasi K3 ini masih bergulir, dan pengadilan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi untuk mengungkap peran masing-masing pihak.

Perkara pemerasan sertifikasi K3 ini menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola layanan di lingkungan kementerian. Proses sertifikasi K3 memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan kerja dan kepatuhan perusahaan terhadap standar keamanan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan mengusut perkara ini secara transparan dan profesional agar kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi tetap terjaga.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bareskrim Polri menangkap empat WNA China dalam kasus tambang ilegal Papua di kawasan hutan

    Bareskrim dan Kemenhut Tangkap 4 WNA China Diduga Terlibat Tambang Ilegal di Hutan Papua

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 268
    • 9Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) — Kasus tambang ilegal Papua kembali menjadi perhatian aparat penegak hukum. Bareskrim Polri bersama PPNS Kementerian Kehutanan menangkap empat warga negara asing asal China yang diduga menjalankan aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan hutan Papua. Operasi penindakan berlangsung sejak 22 hingga 26 Mei 2026 di wilayah hukum Polda Papua. Empat WNA yang diamankan berinisial […]

  • kpk panggil biro haji dalam kasus korupsi kuota haji di jakarta dan yogyakarta

    KPK panggil biro haji terkait kasus kuota haji Rp622 miliar

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 267
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil biro haji sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024. Penyidik menelusuri peran penyelenggara travel dan aliran dana dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp622 miliar. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan KPK menggelar pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dan Kantor Perwakilan BPKP di Daerah […]

  • Vidi Aldiano meninggal dunia penyanyi pop Indonesia

    Vidi Aldiano Meninggal Dunia, Penyanyi Pop Indonesia Tutup Usia

    • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 373
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Penyanyi dan penulis lagu Indonesia, Vidi Aldiano, meninggal dunia pada Sabtu (7/3). Kabar duka ini langsung menyebar luas di media sosial. Keluarga serta sejumlah rekan musisi segera menyampaikan ucapan belasungkawa. Salah satu pesan duka datang dari Deddy Corbuzier. Ia menuliskan pesan emosional melalui akun Instagram pribadinya. Deddy mengunggah ilustrasi hati retak dengan […]

  • Indonesia peringkat kesejahteraan dunia tercermin dari aktivitas sosial warga di ruang publik Jakarta

    Indonesia Peringkat Teratas Tingkat Kesejahteraan Global, Amerika Serikat Tertinggal

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 373
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Indonesia peringkat kesejahteraan dunia dalam studi global terbaru yang mengukur kualitas hidup masyarakat lintas negara. Temuan ini menempatkan Indonesia di atas Amerika Serikat dan sejumlah negara maju. Karena itu, hasil riset ini langsung memicu diskusi publik tentang cara baru menilai kesejahteraan, bukan sekadar lewat indikator ekonomi. Indonesia Peringkat Kesejahteraan Dunia Versi Studi […]

  • Mendagri Tito Karnavian menjelaskan WFH ASN pemda

    WFH ASN Pemda Diatur Mendagri Lewat SE Terbaru

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 410
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – WFH ASN pemda kini menjadi kebijakan resmi Kementerian Dalam Negeri. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong sistem kerja yang lebih fleksibel sekaligus mempercepat digitalisasi layanan publik. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.5/3349/SJ. Dalam aturan tersebut, pemerintah menggabungkan pola kerja dari kantor (WFO) dan kerja dari rumah (WFH) […]

  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau kawasan industri saat melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan pengelola baja di Kabupaten Tangerang, Banten.

    Sidak Pajak Perusahaan Baja, Menkeu Tagih PPN Rp500 Miliar

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 355
    • 0Komentar

    Tangerang, duasatunews.com — Sidak pajak perusahaan baja dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap dua perusahaan pengelola baja, PT PSM dan PT PSI, di Kawasan Milenium, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis. Melalui sidak tersebut, Purbaya langsung menagih kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mencapai potensi Rp500 miliar. Selain menagih pajak, Purbaya memimpin langsung pemeriksaan lapangan sebagai […]

expand_less