Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Layak Masuk Kabinet, Anton Timbang, Representasi Keadilan Pembangunan dan Masa Depan Indonesia Inklusif

Layak Masuk Kabinet, Anton Timbang, Representasi Keadilan Pembangunan dan Masa Depan Indonesia Inklusif

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
  • visibility 961
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Anton Timbang Ajak Masyarakat Bersatu Dukung Kepala Daerah Terpilih di Sultra - tirtamedia.id

doc : Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang saat mendampingi presiden prabowo Subianto

Oleh: Arin Fahrul Sanjaya, S.I.Kom.
Analis Komunikasi Politik & Aktivis Muda Sultra-Jakarta

 

“Kita tidak sedang meminta belas kasihan kekuasaan. Kita hanya menuntut keadilan representasi.”

Selama puluhan tahun, elite di pusat kekuasaan mengendalikan narasi pembangunan Indonesia. Jakarta dan lingkar politik nasional menentukan arah kebijakan, membagi anggaran, menunjuk pejabat, bahkan menafsirkan kebutuhan rakyat. Semua keputusan penting lahir dari pusat.

Di saat yang sama, daerah di luar Pulau Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia hanya menerima hasil keputusan. Mereka jarang ikut menyusun strategi. Akibatnya, banyak program pembangunan gagal menyentuh persoalan nyata di lapangan.

Daerah Kaya, Tapi Tetap Menjadi Penonton

Wilayah Timur Indonesia menyimpan sumber daya alam dan kekayaan budaya yang besar. Namun negara belum memberi ruang yang setara bagi daerah-daerah ini dalam pengambilan keputusan strategis.

Sulawesi Tenggara menjadi contoh nyata. Provinsi ini menopang industri nikel nasional dan agenda hilirisasi. Namun masyarakat lokal belum merasakan kesejahteraan yang sebanding. Pemerintah pusat masih merumuskan kebijakan tanpa melibatkan suara daerah secara utuh.

Masalah ini bukan sekadar ketimpangan ekonomi, melainkan ketimpangan kekuasaan.

Ketimpangan Representasi dalam Kabinet

Sejarah kabinet Indonesia menunjukkan kecenderungan Jawa-sentris. Meski beberapa tokoh dari luar Jawa masuk kabinet, jumlah dan perannya belum mencerminkan kontribusi daerah terhadap negara.

Pemerintah perlu mengakhiri pola lama ini. Negara harus berani membangun kabinet yang mencerminkan keadilan struktural, bukan sekadar kompromi politik.

Mengapa Anton Timbang Layak Dipertimbangkan?

Anton Timbang memimpin KADIN Sulawesi Tenggara dengan rekam jejak yang jelas. Ia membina UMKM, mendorong investasi yang sehat, dan menguatkan ekonomi berbasis potensi lokal.

Lebih dari itu, Anton menyatukan kepentingan daerah dengan agenda nasional. Ia memahami persoalan pelaku usaha kecil, hambatan regulasi, dan kebutuhan pembangunan manusia. Ia tidak berbicara dari menara gading, tetapi dari pengalaman langsung di lapangan.

Anton juga konsisten mendorong praktik usaha berkelanjutan. Ia menyuarakan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal, terutama di sektor pertambangan. Sikap ini relevan dengan tantangan global hari ini.

Kabinet Inklusif Menentukan Efektivitas Pemerintahan

Pemerintahan hanya akan efektif jika rakyat merasa terwakili. Untuk itu, komposisi kabinet harus mencerminkan keragaman geografis dan kepentingan nasional secara nyata.

Pemerintah ke depan tidak bisa lagi menyusun kabinet hanya demi kepentingan partai atau elite. Kabinet harus menjadi ruang representasi nasional—tempat suara dari daerah ikut menentukan arah kebijakan.

Sulawesi Tenggara dan wilayah Timur Indonesia harus hadir bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek pengambil keputusan.

Tantangan Global Membutuhkan Wajah Baru

Indonesia menghadapi tekanan global yang kompleks: transisi energi, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi. Negara membutuhkan figur yang memahami dunia usaha sekaligus realitas sosial.

Anton Timbang membawa perspektif tersebut. Ia memahami pasar, regulasi, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Ia mewakili wajah Indonesia yang tumbuh dari daerah dan berpikir untuk kepentingan nasional.

Kesimpulan: Timur Harus Hadir di Ruang Kekuasaan

Sebagai pemuda dari Sulawesi Tenggara, saya menolak melihat daerah saya terus menjadi catatan kaki pembangunan nasional. Saya ingin melihat perwakilan Timur Indonesia duduk di ruang pengambilan keputusan strategis.

Kabinet Indonesia harus mencerminkan Indonesia yang sesungguhnya—adil, inklusif, dan berimbang.

Anton Timbang bukan hanya tokoh daerah. Ia mewakili harapan banyak wilayah yang selama ini terpinggirkan. Jika kabinet mendatang ingin mencerminkan perubahan nyata, pemerintah harus memberi ruang bagi figur seperti dirinya.

Tentang Penulis

Arin Fahrul Sanjaya adalah analis komunikasi politik dan aktivis muda asal Sulawesi Tenggara. Ia aktif dalam advokasi kebijakan publik, isu keterwakilan daerah, dan pemberdayaan pemuda di bidang sosial-politik.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ilustrasi makan bergizi gratis untuk anak sekolah

    Makan Bergizi Gratis Disorot, Prabowo Tegaskan Tetap Jalan

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 546
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Makan bergizi gratis kembali menarik perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik dari kalangan terdidik. Prabowo menilai sebagian kritik tidak lagi bersifat objektif dan justru meremehkan kebijakan pemerintah yang menyasar kelompok rentan. Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat, 13 Februari […]

  • Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembangunan gedung MUI di Bundaran HI

    Gedung MUI di Bundaran HI Masuk Agenda Strategis Pemerintah

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 662
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Gedung MUI Bundaran HI menjadi agenda strategis pemerintah untuk memperkuat kelembagaan umat Islam di pusat ibu kota. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Presiden menyampaikan rencana itu saat memberikan taklimat pada pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia […]

  • KSP awasi program saat Dudung Abdurachman memberi keterangan kepada wartawan di Jakarta

    KSP Perketat Pengawasan Program Prioritas, Pastikan Tepat Sasaran

    • calendar_month Sabtu, 2 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 285
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) — Dudung Abdurachman menegaskan Kantor Staf Presiden (KSP) mengawasi dan mengevaluasi program prioritas pemerintah. Langkah ini bertujuan memastikan program berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. KSP memantau langsung program utama, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR). KSP juga mengawasi program kesejahteraan lainnya. Tim KSP mengidentifikasi hambatan di lapangan dan segera berkoordinasi […]

  • Mendagri: Pemerintah Kembalikan TKD untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar Senilai Rp10,6 Triliun

    Mendagri: Pemerintah Kembalikan TKD untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar Senilai Rp10,6 Triliun

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 592
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — pengembalian TKD Sumatera menjadi kebijakan strategis pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengucurkan kembali dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun kepada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan […]

  • Andika Saputra: Desakan Penyelidikan dan Audit Investigatif Pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 6 Kendari Tahun Anggaran 2023–2025

    Andika Saputra: Desakan Penyelidikan dan Audit Investigatif Pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 6 Kendari Tahun Anggaran 2023–2025

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 194
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Ketua (LKRH) lembaga kajian dan riset hukum,Andika Saputra menyampaikan keprihatinan terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai anggaran negara yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan Dana BOS harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, terbuka, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sehubungan […]

  • Seskab Teddy Mensos Sekolah Rakyat Bansos rapat di Jakarta

    Seskab Teddy dan Mensos bahas Sekolah Rakyat hingga bansos

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 487
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) –  Seskab Teddy bansos menjadi fokus dalam pertemuan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Senin (6/4). Pertemuan ini membahas peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial sekaligus perkembangan program Sekolah Rakyat. Pertemuan berlangsung di Kantor Sekretariat Kabinet. Kedua pihak menekankan pentingnya penguatan pendidikan dan ketepatan distribusi bansos. Selain itu, pemerintah menggunakan […]

expand_less