Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Kejagung Jadi Harapan Terakhir! KMSJ Minta Kasus Tri Firdaus Diambil Alih Pusat

Kejagung Jadi Harapan Terakhir! KMSJ Minta Kasus Tri Firdaus Diambil Alih Pusat

  • account_circle Arin fahrul Sanjaya
  • calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
  • visibility 690
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Duasatunews.com Puluhan mahasiswa asal Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Sultra Jakarta (KMSJ) menggelar aksi unjuk rasa di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Mereka menuntut penegakan hukum tegas atas dugaan skandal pertambangan nikel oleh PT Tristaco Mineral Makmur (TMM).

Aksi tersebut menjadi tindak lanjut dari pernyataan resmi KMSJ beberapa hari sebelumnya. Dalam pernyataan itu, mereka menegaskan komitmen untuk turun ke jalan guna menagih tanggung jawab aparat penegak hukum dan pemerintah pusat.

KMSJ Tagih Komitmen Penegakan Hukum

Koordinator KMSJ, Eghy Seftiawan, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk protes. Menurutnya, mahasiswa ingin menyampaikan desakan moral agar negara tidak lagi diam terhadap dugaan kejahatan tambang di Sulawesi Tenggara.

Selain itu, Eghy menilai praktik pertambangan bermasalah telah merugikan rakyat dan mencederai rasa keadilan. Karena itu, ia meminta pemerintah bertindak tegas tanpa pandang bulu.

“Kami sudah menyampaikan sikap di media, dan hari ini kami buktikan dengan turun langsung. Kami mendesak ESDM dan Kejagung agar tidak memberi ruang bagi korporasi bermasalah,” tegas Eghy di depan Gedung Kejagung RI, Kamis (16/10).

Desakan Tolak RKAB PT Tristaco

Dalam aksinya, KMSJ menyoroti dua tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak Kementerian ESDM menolak Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Tristaco Mineral Makmur.

Menurut mereka, perusahaan tersebut tidak layak memperoleh persetujuan RKAB karena terseret dugaan skandal hukum. Oleh sebab itu, ESDM dinilai harus mempertimbangkan aspek moral dan hukum sebelum mengambil keputusan.

Minta Kejagung Ambil Alih Kasus

Kedua, KMSJ meminta Kejaksaan Agung RI mengambil alih penanganan dugaan kasus korupsi tambang yang saat ini berada di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Eghy menyebut Kejati Sultra belum menunjukkan ketegasan. Bahkan, ia menduga adanya upaya perlindungan terhadap aktor besar di balik kasus tersebut.

“Kami mendesak Jaksa Agung turun langsung. Negara harus membersihkan mafia tambang yang selama ini kebal hukum,” ujarnya.

Mahasiswa Siap Kawal Hingga Tuntas

Sementara itu, Sekbid Hukum dan Advokasi KMSJ, Robby Anggara, menegaskan bahwa aksi ini mencerminkan konsistensi mahasiswa dalam mengawal penegakan hukum di sektor sumber daya alam.

Menurut Robby, sikap ESDM dan Kejagung akan menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah pusat. Ia menilai pembiaran hanya akan memperburuk kepercayaan publik.

“Ini bukan isu lokal. Ini soal integritas hukum nasional. Jika negara diam, maka negara ikut bertanggung jawab,” tegasnya.

Robby menambahkan, KMSJ akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Bahkan, mereka siap menggelar aksi lanjutan jika tidak melihat langkah konkret dari lembaga terkait.

“Kami tidak akan berhenti sampai proses hukum berjalan. Keadilan di sektor tambang adalah hak rakyat Sultra,” pungkasnya.

Aksi di dua lembaga negara tersebut berlangsung tertib dan kondusif. Para mahasiswa membentangkan spanduk berisi tuntutan penolakan RKAB PT Tristaco serta seruan pemberantasan mafia tambang di Sulawesi Tenggara.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • kerja sama Jepang Indonesia bahas konflik Timur Tengah

    Kerja Sama Jepang Indonesia Atasi Dampak Konflik Timur Tengah

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Tokyo (duasatunews.com) – Pemerintah Jepang dan Indonesia sepakat memperkuat kerja sama Jepang Indonesia untuk menghadapi dampak konflik di Timur Tengah. Fokus utama mencakup energi, ekonomi, dan keamanan kawasan. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan kesepakatan itu dalam konferensi pers di Tokyo, Selasa (31/3). Kerja Sama Jepang Indonesia Fokus Energi dan […]

  • Ilustrasi program RTLH Sultra 2026 yang menampilkan pembangunan 600 rumah layak huni oleh Pemprov Sulawesi Tenggara dengan pekerja konstruksi di lokasi proyek

    Pemprov Sultra Gelontorkan Rp30 Miliar, 600 Rumah RTLH Bakal Diganti Hunian Layak

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 202
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)membangun 600 rumah layak huni dengan anggaran Rp30 miliar. Program ini menyasar warga berpenghasilan rendah yang masih tinggal di rumah tidak layak di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara. Selain itu, Pemprov Sultra menjalankan program ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah menargetkan warga menempati rumah yang lebih aman, sehat, dan layak huni. Survei Lapangan di 10 […]

  • Pembongkaran Tiang Monorel Jakarta Ditarget Januari 2026

    Pembongkaran Tiang Monorel Jakarta Ditarget Januari 2026

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 411
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Pembongkaran Tiang Monorel Jakarta kembali mencuat setelah hampir dua dekade proyek tersebut mangkrak dan membebani wajah ibu kota. Kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tenggat waktu tegas untuk mengakhiri kebuntuan yang berkepanjangan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pemerintah akan memulai pembongkaran pada minggu ketiga Januari 2026. Pemprov DKI memberi waktu satu […]

  • Warga terdampak longsor Pasirlangu mengungsi sementara

    Relokasi Korban Longsor Pasirlangu Disiapkan Pemprov Jabar

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 283
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Relokasi korban longsor Pasirlangu menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani dampak bencana di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sejak awal, pemerintah mengarahkan langkah penanganan pada pemindahan warga dari zona rawan ke lokasi yang lebih aman. Dengan demikian, pemerintah berupaya menekan risiko longsor susulan yang masih mengancam kawasan perbukitan. […]

  • Prajurit TNI AL memeriksa kapal pengangkut nikel ilegal di perairan Teluk Weda saat penangkapan kapal nikel ilegal

    Penangkapan Kapal Nikel Ilegal oleh TNI AL di Teluk Weda

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 358
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Penangkapan kapal nikel ilegal kembali terjadi di perairan Indonesia. TNI Angkatan Laut menindak dua kapal pengangkut nikel yang melanggar aturan pelayaran dan ketentuan pertambangan di Teluk Weda, Selasa (10/2). Langkah ini menunjukkan keseriusan TNI AL dalam menjaga keamanan laut nasional. Selain itu, kawasan Teluk Weda berperan penting sebagai jalur distribusi hasil tambang […]

  • Polda NTB ungkap kasus narkoba dan sita sabu serta uang Rp3 miliar

    Polda NTB Narkoba Rilis Sabu dan Uang Tunai Kasus AKBP Didik

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Mataram, (duasatunews.com) — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menampilkan barang bukti sabu dan uang tunai hasil sitaan dari pengungkapan sejumlah kasus narkoba, termasuk perkara yang melibatkan AKBP Didik Putra Kuncoro. Dengan demikian, publik dapat melihat secara langsung hasil kerja aparat penegak hukum. Pengungkapan Ratusan Kasus Narkotika Awal 2026 Kapolda NTB Edy Murbowo menjelaskan bahwa jajaran […]

expand_less