Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Wamenkum Tegaskan Terdakwa yang Akui Bersalah Tetap Disidangkan

Wamenkum Tegaskan Terdakwa yang Akui Bersalah Tetap Disidangkan

  • account_circle Darman
  • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
  • visibility 502
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com – Terdakwa mengaku bersalah tetap diadili dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa pengakuan bersalah atau plea bargain tidak menghentikan proses persidangan.

Wamenkum menyampaikan penegasan tersebut saat Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Gedung Kementerian Hukum RI, Jakarta, Kamis. Menurutnya, banyak pihak masih salah memahami konsep pengakuan bersalah dalam perkara pidana.

Pada praktiknya, terdakwa yang mengakui perbuatan pidana tetap menghadapi sidang di pengadilan. Dengan demikian, hakim memimpin persidangan, memeriksa perkara, dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan jaksa.

Selain itu, pengadilan memastikan terdakwa menyampaikan pengakuan secara sadar dan sukarela. Karena alasan tersebut, aparat penegak hukum harus menjamin tidak adanya tekanan selama proses pemeriksaan.

Wamenkum menjelaskan bahwa mekanisme plea bargain bertujuan meningkatkan efisiensi penanganan perkara pidana. Namun demikian, mekanisme ini tidak boleh mengurangi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, ia menilai plea bargain membantu pengadilan mengurangi penumpukan perkara. Sementara itu, korban tetap memperoleh kepastian hukum, dan terdakwa memahami konsekuensi atas perbuatannya.

Meski begitu, Wamenkum menegaskan bahwa hakim memegang peran sentral dalam setiap tahap peradilan. Dengan kata lain, hakim menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan hak terdakwa.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya transparansi proses hukum. Sebab itu, keterbukaan persidangan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Pemerintah, kata Wamenkum, terus menjalankan sosialisasi KUHAP kepada masyarakat, akademisi, dan aparat penegak hukum. Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin menyamakan pemahaman mengenai pembaruan hukum acara pidana.

Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa setiap terdakwa, termasuk yang mengakui kesalahan, tetap menjalani proses hukum secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab.

Darman

Penulis

Cepat, Akurat & Terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Solusi preventif bagi kesehatan Mental health Generasi muda

    Solusi preventif bagi kesehatan Mental health Generasi muda

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 478
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Kesehatan mental generasi muda kini menjadi isu krusial di tengah masyarakat modern. Namun, masih banyak anak muda yang merasa canggung membahas kesehatan mental atau belum memahami cara menjaga keseimbangan emosional sejak dini. Akibatnya, kesadaran publik terhadap isu ini belum berkembang secara optimal. (12/01/2026) Menurut seorang ahli psikologi, masyarakat sering memprioritaskan kesehatan fisik. […]

  • Manajer Kopdes Merah Putih mengikuti pelatihan manajerial sebelum ditempatkan di koperasi desa dan kelurahan seluruh Indonesia.

    30 Ribu Manajer Kopdes Merah Putih Mulai Bertugas Awal Agustus 2026

    • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 310
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Kementerian Koperasi akan menempatkan sekitar 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih mulai awal Agustus 2026. Para manajer saat ini mengikuti pelatihan sebelum bertugas di koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan pemerintah menyiapkan penempatan secara bertahap. Jadwal tersebut mengikuti penyelesaian pembangunan gudang, gerai, dan fasilitas pendukung Kopdes Merah […]

  • rekor penonton Persipura Jayapura 20.270 orang di Stadion Lukas Enembe

    Peca Rekor Penonton Persipura Jayapura di Liga 2 2025–2026

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 594
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Rekor penonton Persipura Jayapura kembali tercipta di Liga 2 Championship musim 2025–2026. Pada laga tersebut, Persipura menjamu Barito Putera di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua, Minggu. Sebanyak 20.270 penonton memadati stadion dan menyaksikan pertandingan secara langsung. Selain mencetak rekor, Persipura juga menunjukkan kekuatan dukungan publik Papua. Karena itu, Manajer Persipura Jayapura, […]

  • "Parkir nontunai Tanah Abang, QR code pembayaran e-Parking, petugas Dishub mengatur lalu lintas di Jakarta."

    “Solusi Parkir Liar: DPRD DKI Dorong Penerapan Sistem Nontunai di Tanah Abang”

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 409
    • 0Komentar

    Jakarta,{duasatunews.com}— Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, mengusulkan penerapan sistem parkir nontunai Tanah Abang sebagai langkah awal untuk mengatasi masalah parkir liar yang semakin berkembang. Tanah Abang, yang dikenal sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta, sering kali menjadi sorotan publik terkait maraknya parkir ilegal yang mengganggu ketertiban umum dan arus lalu lintas. Dengan […]

  • “Pembahasan RUU Pemerintahan Aceh terkait dana Otsus oleh Baleg DPR RI”

    Baleg DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Dana Otsus dalam Revisi UUPA Aceh

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 275
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)— Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memasukkan RUU Pemerintahan Aceh ke dalam agenda pembahasan. DPR fokus membahas masa depan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh dan sistem pengawasannya. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pemerintah membuka peluang memperpanjang status Otsus Aceh. Pemerintah juga mempertimbangkan kelanjutan dana Otsus yang akan berakhir tahun depan. Doli […]

  • 2 Kabupaten di Sumatera Utara Nyatakan Tak Sanggup Tangani Bencana Banjir, Presiden Prabowo: Negara Kita Kuat untuk Mengatasi Ini

    2 Kabupaten di Sumatera Utara Nyatakan Tak Sanggup Tangani Bencana Banjir, Presiden Prabowo: Negara Kita Kuat untuk Mengatasi Ini

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 798
    • 0Komentar

    SUMATERA UTARA, Duasatunews.com – Sejumlah pemerintah daerah di Sumatera secara terbuka mengakui keterbatasan mereka dalam menangani bencana banjir. Kondisi tersebut langsung memicu perhatian publik nasional karena dampaknya meluas dan berulang. Dalam beberapa pekan terakhir, curah hujan tinggi terus mengguyur wilayah Sumatera. Akibatnya, banjir merendam permukiman warga dan memutus akses transportasi. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat […]

expand_less