Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Percepatan Huntap Pidie Jaya Jadi Prioritas Mendagri Tito

Percepatan Huntap Pidie Jaya Jadi Prioritas Mendagri Tito

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
  • visibility 233
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (duasatunews.com) – Percepatan huntap Pidie Jaya menjadi agenda utama pemerintah pusat dalam pemulihan pascabencana di Aceh. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen tersebut melalui percepatan pembangunan hunian tetap dan infrastruktur pendukung bagi warga terdampak.

Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Tito menempatkan hunian tetap sebagai kebutuhan paling mendesak. Pemerintah ingin memastikan warga yang kehilangan rumah segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.

Peran Pemerintah Daerah Menentukan Kecepatan Huntap

Tito menegaskan bahwa percepatan huntap Pidie Jaya sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memegang peran penting dalam menyiapkan data penerima bantuan secara akurat dan lengkap.

Ia meminta kepala daerah mengerahkan petugas untuk mendata warga terdampak secara langsung. Petugas harus memverifikasi kondisi warga satu per satu agar bantuan tepat sasaran. Langkah ini juga mencegah kesalahan administrasi yang dapat menghambat pembangunan hunian tetap.

Pembangunan Infrastruktur Dukung Pemulihan Warga

Selain hunian tetap, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Tito mendorong percepatan pembangunan jembatan penghubung yang rusak akibat bencana. Infrastruktur ini mendukung mobilitas warga dan memperlancar distribusi logistik.

Tito menyampaikan bahwa koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum telah berjalan. Pemerintah akan membangun jembatan permanen dua jalur di sekitar lokasi jembatan sementara yang roboh. Jalur tersebut menghubungkan Medan dan Banda Aceh serta dilalui kendaraan bertonase besar setiap hari.

Penanganan Dampak Lanjutan Pascabencana

Pemerintah juga mencermati persoalan lanjutan di lapangan. Lumpur masih menggenangi sejumlah rumah warga. Selain itu, sekitar 1.500 hektare lahan sawah belum pulih sepenuhnya sehingga menghambat aktivitas pertanian masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan langkah jangka panjang. Pemerintah merencanakan pembangunan sabo dam dan penguatan tanggul sungai guna mengurangi risiko banjir susulan.

Target Pemulihan Menyeluruh dan Berkelanjutan

Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah, pemerintah menargetkan percepatan huntap Pidie Jaya berjalan efektif dan terukur. Pemerintah ingin pemulihan berlangsung menyeluruh sehingga masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas dan membangun kehidupan secara normal.

Rekomendasi Untuk Anda

  • hauling batu bara di jalan umum Barito Utara

    Warga Desa Sikui Protes Hauling Batu Bara di Jalan Umum Barito Utara

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle Usupriyadi
    • visibility 483
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Aktivitas hauling batu bara di jalan umum Barito Utara kembali memicu keluhan masyarakat. Warga Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, menilai lalu lintas truk tambang mengganggu keselamatan pengguna jalan. Selain itu, aktivitas tersebut juga mengurangi kenyamanan warga di sekitar jalur hauling. Truk angkutan batu bara melintas dari Desa Sikui menuju Desa Hajak Kilometer […]

  • Formasi desak KPK periksa RB terkait dugaan korupsi

    Formasi Kembali Desak KPK Periksa Oknum Anggota DPR RI Dapil Sultra Inisial RB, Terkait Kasus Korupsi Proyek Rel Kereta Api dan P3 TGAI

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 345
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Forum Mahasiswa Anti Korupsi (Formasi) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (14/1/2026). Melalui aksi tersebut, Formasi mendesak KPK RI segera memanggil dan memeriksa oknum anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara berinisial RB. Massa aksi menilai RB diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek jalur […]

  • KSP awasi program saat Dudung Abdurachman memberi keterangan kepada wartawan di Jakarta

    KSP Perketat Pengawasan Program Prioritas, Pastikan Tepat Sasaran

    • calendar_month Sabtu, 2 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) — Dudung Abdurachman menegaskan Kantor Staf Presiden (KSP) mengawasi dan mengevaluasi program prioritas pemerintah. Langkah ini bertujuan memastikan program berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. KSP memantau langsung program utama, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR). KSP juga mengawasi program kesejahteraan lainnya. Tim KSP mengidentifikasi hambatan di lapangan dan segera berkoordinasi […]

  • THR Forkopimda Cilacap: KPK Sebut Kapolresta Masuk Daftar

    THR Forkopimda Cilacap: KPK Sebut Kapolresta Masuk Daftar

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 181
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — THR Forkopimda Cilacap menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap rencana pemberian tunjangan hari raya kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan, penyidik menemukan bahwa Kapolresta Cilacap masuk dalam daftar pihak yang direncanakan menerima dana tersebut. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep […]

  • Menambang Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin,IMPH Desak Dirjen Minerba Untuk Tidak Mengeluarkan RKAB PT.AMI & PT.AMINDO

    Menambang Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin,IMPH Desak Dirjen Minerba Untuk Tidak Mengeluarkan RKAB PT.AMI & PT.AMINDO

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 368
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Senin (12/01/2026) Aksi IMPH di Dirjen Minerba menjadi sorotan publik setelah Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum menggelar unjuk rasa terkait dugaan tambang ilegal di Sulawesi Tenggara. Pertama, Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum (IMPH) menggelar aksi unjuk rasa. Aksi tersebut berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya […]

  • bupati muna viral diprotes pemuda terkait keuangan daerah

    Bupati Muna Viral, Pemuda Desak KPK Audit Keuangan Daerah

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 102
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Bupati Muna viral setelah menyampaikan pernyataan terkait kondisi kas daerah yang disebut “tidak ada uang”. Pernyataan Bupati Muna viral itu memicu perhatian publik karena menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan anggaran daerah. Sejak itu, video pernyataan tersebut menyebar di media sosial. Akibatnya, sejumlah pemuda di Kabupaten Muna menggelar aksi dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi […]

expand_less