Breaking News
light_mode
Beranda » Ekonomi & Bisnis » Sidak Pajak Perusahaan Baja, Menkeu Tagih PPN Rp500 Miliar

Sidak Pajak Perusahaan Baja, Menkeu Tagih PPN Rp500 Miliar

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
  • visibility 496
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tangerang, duasatunews.com — Sidak pajak perusahaan baja dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap dua perusahaan pengelola baja, PT PSM dan PT PSI, di Kawasan Milenium, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis. Melalui sidak tersebut, Purbaya langsung menagih kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mencapai potensi Rp500 miliar.

Selain menagih pajak, Purbaya memimpin langsung pemeriksaan lapangan sebagai bentuk penegakan hukum perpajakan. Karena itu, ia menegaskan pemerintah tidak memberi ruang bagi praktik penghindaran pajak yang merugikan negara.

“Langkah ini memberi sinyal tegas kepada para pelaku usaha. Jangan ulangi praktik seperti ini. Kami tidak bisa disogok, dan jika ada yang main-main, kami tindak tegas,” kata Purbaya usai sidak di PT PSI.

Sidak Pajak Perusahaan Baja di Kawasan Industri Tangerang

Selanjutnya, Purbaya menjelaskan kepemilikan dua perusahaan tersebut berada di tangan investor asing dan pengusaha dalam negeri. Kedua perusahaan itu menjalankan usaha pengelolaan baja dan menjual produk langsung ke klien secara tunai. Dengan skema tersebut, perusahaan berupaya menghindari pemungutan PPN.

Purbaya menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan menerima informasi awal mengenai potensi kebocoran pajak hingga Rp500 miliar dari dua perusahaan tersebut. Oleh karena itu, ia menilai praktik tersebut sangat merugikan penerimaan negara.

“Kami menerima informasi potensi Rp500 miliar hanya dari dua perusahaan ini. Angkanya besar, apalagi jika pola yang sama muncul di banyak perusahaan lain,” ujarnya.

Dugaan Penghindaran Pajak di Sektor Baja

Di sisi lain, Purbaya melihat langsung kondisi fisik perusahaan yang kumuh dan kurang terawat. Namun, pada saat yang sama, ia juga menyaksikan kapasitas produksi yang besar serta aktivitas usaha bernilai tinggi.

Dengan kondisi tersebut, Purbaya menilai skala produksi tidak sejalan dengan kepatuhan pajak perusahaan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional yang positif seharusnya mendorong pelaku usaha meningkatkan kontribusi pajak.

“Ketika ekonomi tumbuh lebih cepat, usaha mereka ikut bergerak. Karena itu, mereka wajib membayar pajak sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan distorsi di pasar,” ujarnya.

Kemenkeu Kejar Puluhan Perusahaan Baja

Selanjutnya, Purbaya memastikan Kementerian Keuangan terus menyisir perusahaan pengemplang pajak, baik milik asing maupun dalam negeri. Saat ini, kementeriannya membidik sekitar 40 perusahaan yang menghindari kewajiban pajak.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa satu perusahaan saja mampu mencatatkan pendapatan Rp4 triliun hingga Rp5 triliun per tahun. Dengan demikian, praktik penghindaran pajak tersebut berpotensi menggerus penerimaan negara dalam jumlah besar.

“Jika jumlahnya mencapai 40 perusahaan, nilainya sangat besar. Negara berpotensi kehilangan Rp4 triliun hingga Rp5 triliun. Oleh karena itu, sekarang giliran perusahaan-perusahaan itu memenuhi kewajiban pajaknya,” tegas Purbaya.

Akhirnya, langkah sidak pajak perusahaan baja ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menutup kebocoran penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan pajak di sektor industri strategis.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Direktorat PPA PPO Polri diluncurkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo

    Polri Resmi Luncurkan Direktorat PPA–PPO di 11 Polda dan 22 Polres

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 696
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi meluncurkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA–PPO) di 11 kepolisian daerah (polda) dan 22 kepolisian resor (polres). Peluncuran ini berlangsung di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu. Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pembentukan direktorat tersebut menjadi langkah strategis Polri untuk […]

  • Ilustrasi bendera Iran dan Amerika Serikat terkait ancaman Trump Iran

    Ancaman Trump Iran Dibalas Keras oleh Teheran

    • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 477
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – ancaman Trump Iran memicu respons keras dari Teheran. Iran menegaskan peradaban mereka telah berusia lebih dari 7.000 tahun, jauh melampaui usia Amerika Serikat yang sekitar 250 tahun. Selain itu, pernyataan ini muncul setelah Presiden Donald Trump mengancam akan “mengebom Iran hingga kembali ke zaman batu”. Pernyataan tersebut segera memicu reaksi diplomatik dari […]

  • THR Forkopimda Cilacap: KPK Sebut Kapolresta Masuk Daftar

    THR Forkopimda Cilacap: KPK Sebut Kapolresta Masuk Daftar

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 395
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — THR Forkopimda Cilacap menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap rencana pemberian tunjangan hari raya kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan, penyidik menemukan bahwa Kapolresta Cilacap masuk dalam daftar pihak yang direncanakan menerima dana tersebut. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep […]

  • KPK mengusut pemerasan sertifikat K3 Kemnaker di Gedung Merah Putih

    Pemerasan Sertifikat K3 Kemnaker, KPK Periksa Empat Saksi

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 450
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Pemerasan sertifikat K3 Kemnaker kini menjadi fokus penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu menelusuri dugaan permintaan dan penerimaan uang dalam proses penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Sebagai bagian dari pengusutan kasus pemerasan sertifikat K3 Kemnaker, tim penyidik KPK memeriksa empat orang saksi. Pemeriksaan berlangsung […]

  • Menambang Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin,IMPH Desak Dirjen Minerba Untuk Tidak Mengeluarkan RKAB PT.AMI & PT.AMINDO

    Menambang Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin,IMPH Desak Dirjen Minerba Untuk Tidak Mengeluarkan RKAB PT.AMI & PT.AMINDO

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 671
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Senin (12/01/2026) Aksi IMPH di Dirjen Minerba menjadi sorotan publik setelah Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum menggelar unjuk rasa terkait dugaan tambang ilegal di Sulawesi Tenggara. Pertama, Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum (IMPH) menggelar aksi unjuk rasa. Aksi tersebut berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya […]

  • orban penipuan izin dapur MBG melapor ke Mapolres Pamekasan

    Polisi usut dugaan penipuan pengurusan izin dapur MBG

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 401
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatuews.com) – Kasus penipuan izin dapur MBG di Pamekasan, Jawa Timur, kini diselidiki aparat kepolisian. Warga melaporkan kerugian puluhan juta rupiah setelah pelaku menjanjikan pengurusan izin operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polres Pamekasan langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Selanjutnya, penyidik mengumpulkan bukti dan memeriksa keterangan korban. Kronologi Kasus Awalnya, terduga pelaku menawarkan jasa […]

expand_less