Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Pilkada Melalui DPRD Dinilai KPK Lebih Rentan Korupsi

Pilkada Melalui DPRD Dinilai KPK Lebih Rentan Korupsi

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
  • visibility 497
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com — Pilkada melalui DPRD dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih berisiko memicu praktik korupsi dibandingkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Menurut KPK, mekanisme ini membuka ruang transaksi kekuasaan yang lebih besar.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut pemilihan kepala daerah oleh DPRD memusatkan pengambilan keputusan pada ruang-ruang terbatas. Kondisi tersebut meningkatkan peluang terjadinya transaksi politik.

“Keputusan terjadi di ruang komisi, fraksi, dan sidang DPRD. Menurut kami, risiko transaksi kekuasaan justru semakin besar,” kata Setyo di Jakarta, Jumat.

Pilkada Melalui DPRD dan Risiko State Capture Corruption

Setyo menjelaskan, pilkada melalui DPRD berpotensi melahirkan state capture corruption. Dalam kondisi ini, kelompok tertentu dapat mengendalikan kebijakan publik.

Akibatnya, fungsi pengawasan melemah. Kepala daerah juga berpotensi merasa berutang budi kepada DPRD, bukan kepada rakyat sebagai pemilih.

Ia mengibaratkan mekanisme tersebut seperti piramida terbalik. Segelintir elite politik menentukan nasib jutaan warga.

“Selama monopoli dan diskresi kekuasaan tinggi, sementara akuntabilitas rendah, korupsi akan terus berulang,” tegas Setyo.

OTT KPK Dorong Evaluasi Sistem Pilkada dan Mekanisme DPRD

Sebelumnya, KPK melakukan sejumlah operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah hasil Pilkada 2024. Para kepala daerah tersebut terpilih melalui pemungutan suara langsung.

Penindakan itu mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada. Dalam diskursus politik nasional, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mengemuka.

DPR dan Pemerintah Belum Bahas Perubahan Pilkada oleh DPRD

Pada 19 Januari 2026, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR belum membahas perubahan sistem pilkada.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan pemerintah tidak merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada tahun ini.

Dasco menambahkan, DPR belum memikirkan opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

PKB Dorong Opsi Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD

Meski demikian, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan partainya sempat membahas opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD dengan Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 4 Februari 2026.

Muhaimin menyebut Presiden menginginkan kompetisi politik berjalan lebih terkendali agar tidak memicu perpecahan sosial. Karena itu, PKB mengusulkan pilkada melalui DPRD sebagai alternatif yang dinilai lebih kondusif dan produktif.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Periksa Bobby Rizaldi sebagai saksi kasus dugaan pengaturan opini WTP Muara Enim

    KPK Periksa Bobby Rizaldi, Dalami Dugaan Pengaturan Opini WTP Muara Enim

    • calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 220
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – KPK Periksa Bobby Rizaldi sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten Muara Enim, Kamis (16/7/2026). Selain itu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali keterangannya untuk mengungkap dugaan pengaturan opini audit dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, penyidik berharap dapat […]

  • Perundingan nuklir AS Iran di Oman

    Perundingan Nuklir AS Iran Dinilai Sulit Ditebak

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 624
    • 0Komentar

    Teheran, duasatunews.com – Seorang sumber Iran menilai hasil perundingan nuklir antara Amerika Serikat (AS) dan Iran sulit diprediksi. Ia menyampaikan penilaian tersebut kepada RIA Novosti, Jumat. Menurut sumber itu, situasi politik yang kompleks serta sikap Washington memicu ketidakpastian dialog. Ia menilai para perunding belum membangun proses negosiasi di atas fondasi kepercayaan yang kuat. Akibatnya, pembahasan […]

  • Bandara khusus IMIP Morowali Jadi Sorotan Nasional, Panda Nababan Pertanyakan Peran Intelejen Negara

    Bandara khusus IMIP Morowali Jadi Sorotan Nasional, Panda Nababan Pertanyakan Peran Intelejen Negara

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 787
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Keberadaan bandara khusus di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, kini menuai sorotan nasional. Publik mempertanyakan minimnya pengawasan negara terhadap bandara tersebut, meski fasilitas itu telah beroperasi selama bertahun-tahun. Isu ini mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi bandara tersebut. Ia secara terbuka mempertanyakan sistem pengamanan dan pengawasan negara terhadap […]

  • Tol Sibanceh Seksi Padang Tiji–Seulimeum Dibuka Fungsional 24 Jam hingga 22 Januari 2026

    Tol Sibanceh Seksi Padang Tiji–Seulimeum Dibuka Fungsional 24 Jam hingga 22 Januari 2026

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 703
    • 0Komentar

    jakarta, duasatunews.com – Gangguan jalur darat di Aceh berpotensi menghambat distribusi bantuan dan respons darurat. Ketergantungan pada jalan nasional membuat mobilitas warga dan relawan rawan tersendat ketika terjadi bencana alam. Tol Sibanceh Jadi Jalur Alternatif Strategis Pemerintah memperpanjang pembukaan fungsional Tol Sibanceh hingga 22 Januari 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat akses logistik Aceh, terutama untuk […]

  • warga Jakarta lapor RT sebelum mudik

    Lapor RT Sebelum Mudik, Pramono Imbau Warga Jakarta

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 430
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengimbau warga untuk lapor RT sebelum mudik Lebaran 2026. Ia meminta warga memberi tahu pengurus RT atau RW jika mereka meninggalkan rumah dalam waktu lama. Pramono menilai laporan tersebut membantu pengurus lingkungan memantau rumah yang kosong selama masa mudik. “Kami meminta para pemudik sebelum pulang mereka lapor pada […]

  • Renovasi Sekolah Nasional Jadi Prioritas Pemerintah Prabowo

    Renovasi Sekolah Nasional Jadi Prioritas Pemerintah Prabowo

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 641
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — renovasi sekolah nasional menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi infrastruktur pendidikan. Pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat peningkatan kualitas sarana pendidikan melalui pembenahan dan revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Perbaikan dan Renovasi Sekolah Jadi Agenda Utama Presiden Prabowo menyampaikan kebijakan perbaikan sekolah saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus […]

expand_less