Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Puskom Desak Kemenag Tindak IAI Rawa Aopa atas Dugaan Pembiaran Korban Kekerasan Seksual serta Dugaan Suap Izin Prodi

Puskom Desak Kemenag Tindak IAI Rawa Aopa atas Dugaan Pembiaran Korban Kekerasan Seksual serta Dugaan Suap Izin Prodi

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
  • visibility 417
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Duasatunews.com) – Pusat Studi Konstitusi Indonesia (Puskom) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Agama RI pada Rabu, 13 Mei 2026. Ratusan mahasiswa, masyarakat, dan orang tua mahasiswa IAI Rawa Aopa mengikuti aksi tersebut.

Massa aksi mendesak Menteri Agama RI menerima surat tuntutan evaluasi terhadap kinerja Diktis Kemenag RI. Puskom menilai jajaran Diktis lamban memberikan sanksi administratif kepada IAI Rawa Aopa dan Yayasan Rawa Aopa.

Massa Soroti Dugaan Pelanggaran Kampus

Puskom menyoroti dugaan kegagalan kampus melindungi korban kekerasan seksual di lingkungan akademik. Massa juga menyinggung dugaan suap izin operasional Program Studi Ekonomi Syariah yang menyeret pihak yayasan dan oknum yang diduga terkait Diktis Kemenag RI.

Aksi sempat memanas ketika massa mencoba masuk ke area Kantor Kementerian Agama RI. Aparat kepolisian yang berjaga langsung menghadang massa di lokasi.

Petugas keamanan menawarkan mediasi dengan unsur Diktis Kemenag RI. Namun, Koordinator Puskom, Robby Anggara, menolak tawaran tersebut.

“Kami datang untuk bertemu Menteri Agama. Kami tidak mau bertemu bawahan menteri yang kami duga mempersulit pengaduan kami,” ujar Robby saat berorasi.

Puskom Nilai Diktis Lamban

Puskom menyebut aksi itu sebagai aksi kedua setelah demonstrasi pada 22 April 2026. Hingga aksi kedua berlangsung, Puskom menilai Diktis belum mengambil langkah konkret terkait persoalan IAI Rawa Aopa.

Setelah beberapa jam berorasi, pihak Kemenag kembali menawarkan mediasi. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A., akhirnya menerima perwakilan massa aksi.

Empat perwakilan massa mengikuti pertemuan bersama Direktur PTKI serta jajaran Subdit Sarpras dan Kemahasiswaan Diktis Kemenag RI.

Puskom Paparkan Dugaan Penyimpangan

Dalam pertemuan itu, Robby Anggara memaparkan sejumlah dugaan persoalan di IAI Rawa Aopa. Ia menyinggung dugaan pelanggaran mutu pendidikan, dugaan suap izin operasional prodi, dan dugaan ketidakjelasan legalitas akademik.

Robby juga menyoroti indikasi komersialisasi pendidikan di lingkungan kampus. Menurutnya, kampus lebih fokus mengejar jumlah mahasiswa dan status kelembagaan daripada menjaga mutu pendidikan.

“Dugaan suap izin prodi, pembukaan prodi, hingga dugaan jual beli ijazah menunjukkan gejala komersialisasi pendidikan,” tegas Robby.

Ia menambahkan, Puskom siap menyerahkan bukti kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI untuk kebutuhan investigasi.

Kemenag Lakukan Klarifikasi

Dalam forum tersebut, Prof. Sahiron menyampaikan pihaknya telah mengirim surat klarifikasi kepada kampus. Kemenag juga meminta Kopertais melakukan pemeriksaan.

“Saat ini kami sudah melayangkan surat klarifikasi ke kampus dan permintaan pemeriksaan oleh Kopertais,” ujar Prof. Sahiron.

Salah satu peserta aksi, Apriansyah, juga menyinggung dugaan suap izin prodi. Ia menyebut pihaknya memiliki rekaman percakapan yang melibatkan oknum berinisial L yang diduga pejabat Diktis.

Direktur PTKI kemudian meminta peserta aksi menayangkan video tersebut dalam ruang mediasi. Setelah melihat rekaman itu, Prof. Sahiron meminta perwakilan aksi membuat laporan resmi ke Itjen Kemenag RI.

“Kami juga akan memanggil pihak berinisial L untuk dimintai keterangan terkait video percakapan tersebut,” jelasnya.

Puskom Siap Lapor ke KPK

Usai mediasi, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Puskom menegaskan akan melanjutkan advokasi dengan mendatangi KPK RI.

Puskom berencana melaporkan dugaan suap dalam proses izin operasional Program Studi Ekonomi Syariah IAI Rawa Aopa.

“Pendidikan Islam harus bersih dari transaksi. Izin prodi tidak boleh diperjualbelikan,” tutup Robby.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puskom kecam IAI terkait dugaan tekanan korban kekerasan seksual

    Enggan berdamai, kampus tagih uang KIP ke korban dugaan kekerasan seksual

    • calendar_month Minggu, 24 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 392
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pusat Studi Konstitusi Indonesia (Puskom Indonesia) mengecam keras dugaan tindakan Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa yang tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual. Menurut Puskom, pihak kampus justru menambah tekanan terhadap korban melalui pemanggilan terkait dana KIP Kuliah, padahal korban memilih mengundurkan diri karena trauma. Surat tertanggal 18 Mei 2026 memicu polemik […]

  • POTENSI DAN RISIKO ARTIFICIAL INTELLIGENCE BAGI GENERASI MUDA

    POTENSI DAN RISIKO ARTIFICIAL INTELLIGENCE BAGI GENERASI MUDA

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle Admin 21
    • visibility 721
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – AI dan generasi muda kini menjadi kombinasi yang tak terpisahkan dalam kehidupan modern. Artificial Intelligence (AI) hadir dalam cara belajar, bekerja, dan berkomunikasi generasi muda. Teknologi ini mendorong perubahan besar karena generasi muda tumbuh di dunia yang sepenuhnya terkoneksi. Meski menawarkan banyak peluang, AI juga menghadirkan risiko yang perlu disikapi secara bijak. […]

  • Uji materi Pasal 218 KUHP di Mahkamah Konstitusi

    Uji Materi Pasal 218 KUHP Masuk Mahkamah Konstitusi

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 825
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Sejumlah mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Terbuka mengajukan uji materi Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Melalui permohonan ini, para mahasiswa menggunakan hak konstitusional mereka. Selain itu, mereka menuntut kepastian hukum […]

  • peran Kadin Sulawesi Tenggara di bawah Anton Timbang di tengah tudingan yang beredar

    Mahasiswa Institut Stiami: Tudingan terhadap Anton Timbang Cederai Praduga Tak Bersalah

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 967
    • 1Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com — Sejumlah pihak mengaitkan Anton Timbang dengan dugaan kejahatan penambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara. Namun, tudingan tersebut dinilai tidak berdasar dan bersifat spekulatif. Selain itu, narasi yang beredar mengabaikan asas praduga tak bersalah. Saat ini, Anton Timbang menjabat sebagai Ketua Kadin Sulawesi Tenggara. Meski demikian, sejumlah isu menyebut namanya tanpa menyertakan bukti hukum yang […]

  • KPPL Kecam Dugaan Perusakan Mangrove oleh PT Artha Graha di Teluk Kendari

    KPPL Kecam Dugaan Perusakan Mangrove oleh PT Artha Graha di Teluk Kendari

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 742
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Dugaan perusakan mangrove Kendari kembali mencuat ke publik. Isu ini muncul setelah Koalisi Pemuda Penggiat Lingkungan (KPPL) mengecam aktivitas penimbunan di Jalan Baru, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. KPPL menilai kegiatan tersebut mengancam kawasan mangrove yang berfungsi melindungi pesisir Teluk Kendari. KPPL mengaitkan aktivitas penimbunan itu dengan PT Artha Graha. Menurut hasil pemantauan […]

  • Prabowo kerukunan bangsa dalam peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara

    Prabowo Kerukunan Bangsa Jadi Modal Jaga NKRI

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 515
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kerukunan bangsa menjadi modal utama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam berbagai kesempatan, Prabowo kerukunan bangsa sebagai kekuatan penting bagi Indonesia untuk menghadapi dinamika global. Presiden menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri Peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Kenegaraan 1447 H/2026 M di Istana Negara, Jakarta, Selasa […]

expand_less