Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » IMPH: Tekan Kejagung Bongkar Aktor Korporasi di Balik Suap Ketua Ombudsman RI

IMPH: Tekan Kejagung Bongkar Aktor Korporasi di Balik Suap Ketua Ombudsman RI

  • account_circle Brian Putra
  • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
  • visibility 890
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com – Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum (IMPH) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera memeriksa Direktur Utama PT Toshida Indonesia (TSHI) berinisial LSO. IMPH menilai LSO terlibat dalam kasus suap yang menyeret pimpinan Ombudsman Republik Indonesia terkait persoalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode 2013–2025, Jumat (9/5/2026).

IMPH Soroti Surat Koreksi Ombudsman

Ketua Umum IMPH, Rendy Salim, menilai surat koreksi Ombudsman kepada Kementerian Kehutanan memunculkan banyak pertanyaan. Ia menduga surat itu memberi ruang bagi PT TSHI untuk menghitung sendiri kewajiban PNBP perusahaan.

“Surat koreksi itu menimbulkan tanda tanya besar. Ombudsman RI diduga memberi ruang kepada perusahaan untuk menghitung sendiri kewajiban PNBP. Kondisi ini berpotensi mencederai transparansi dan akuntabilitas,” ujar Rendy kepada awak media.

Rendy menilai langkah tersebut dapat merugikan negara. Ia juga meminta aparat penegak hukum mengusut proses penerbitan surat koreksi secara menyeluruh.

IMPH Desak Pemeriksaan LSO

IMPH menduga LSO memiliki keterkaitan kuat dalam perkara itu. Menurut IMPH, LSO memberi suap kepada Hery Susanto saat masih menjabat anggota Komisioner Ombudsman RI.

“Kejaksaan Agung tidak boleh tebang pilih. Kami meminta LSO segera menjalani pemeriksaan agar semua pihak yang terlibat bisa terungkap,” kata Rendy.

Ia menegaskan penegakan hukum harus berjalan objektif dan menyentuh semua pihak yang terlibat.

IMPH Minta Penelusuran Dana

IMPH juga meminta aparat hukum menelusuri aliran dana dan komunikasi para pihak. Organisasi itu menilai penyidik harus membongkar kasus secara utuh agar perkara tidak berhenti pada satu nama.

Menurut IMPH, kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan korupsi. Perkara itu juga menyangkut integritas lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan pelayanan publik.

IMPH Siap Kawal Kasus

Sebagai bentuk komitmen, IMPH menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut. Mereka berencana menyampaikan laporan resmi dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung RI.

IMPH menegaskan penanganan kasus harus berlangsung transparan, profesional, dan bebas intervensi. Organisasi itu juga meminta aparat memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

  • Penulis: Brian Putra
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerasan izin tinggal WNA di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang diusut KPK terkait dugaan aliran dana ke aset kripto

    KPK Telusuri Aliran Dana Pemerasan Izin Tinggal WNA, Diduga Mengalir ke Investasi Kripto

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penggunaan uang hasil pemerasan untuk membeli aset kripto. Dugaan tersebut muncul dalam penyidikan kasus korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah menyita empat akun aset kripto senilai Rp1,2 miliar. Penyidik menduga para tersangka membeli aset digital tersebut menggunakan uang […]

  • Polda NTB Tetapkan Dua Tersangka Tambang Emas Ilegal di Sekotong

    Polda NTB Tetapkan Dua Tersangka Tambang Emas Ilegal di Sekotong

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 752
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, kembali menyedot perhatian publik. Selain itu, praktik tersebut mengancam lingkungan dan kawasan wisata. Akibatnya, warga menghadapi risiko konflik sosial yang berulang. Sebelumnya, ketegangan sempat memuncak pada Agustus 2024. Saat itu, massa membakar lokasi tambang di Desa Batu Montor. Peristiwa tersebut menandai puncak keresahan […]

  • Tim SAR Bulusaraung bertahan di puncak gunung Maros

    Tim SAR Bertahan di Puncak Bukit Bulusaraung, Dirikan Tenda Tunggu Evakuasi

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 655
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Tim SAR Bulusaraung masih bertahan di puncak Bukit Bulusaraung, Kabupaten Maros–Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim mendirikan tenda di sekitar lokasi penemuan badan dan ekor pesawat ATR 42-500. Langkah ini menjaga keberlanjutan operasi pencarian dan pertolongan sambil menunggu cuaca membaik. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Edy Prakoso, menyatakan seluruh personel tetap siaga di lokasi. […]

  • Kejagung Tetapkan Petinggi BGN dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis

    Kejagung Tetapkan Petinggi BGN, Brigjen Pol Jadi Tersangka MBG

    • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 208
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Kejagung Tetapkan Petinggi BGN sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyidik menetapkan Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI) sebagai tersangka. LMI merupakan polisi aktif yang kini menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama pada Badan Gizi Nasional (BGN). Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan […]

  • pemerintah Polandia larang siswa gunakan gawai di sekolah

    POLANDIA SIAP LARANG SISWA DI BAWAH 16 TAHUN GUNAKAN GAWAI DI SEKOLAH

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 288
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Pemerintah Polandia menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang melarang siswa berusia di bawah 16 tahun menggunakan telepon seluler dan jam tangan pintar di lingkungan sekolah. RUU tersebut kini menunggu persetujuan parlemen dan tanda tangan Presiden Polandia, Karol Nawrocki. Setelah itu, pemerintah akan memberlakukannya sebagai undang-undang. Aturan Berlaku Selama Jam Sekolah Aturan baru itu melarang siswa […]

  • Pendidikan di Era Digital: Peluang Besar dan Tantangan Etika

    Pendidikan di Era Digital: Peluang Besar dan Tantangan Etika

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 738
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Digitalisasi pendidikan Indonesia terus berkembang seiring pesatnya pemanfaatan teknologi digital di sektor pendidikan. Transformasi ini mendorong perubahan metode belajar mengajar agar lebih interaktif, fleksibel, dan mudah diakses oleh peserta didik di berbagai wilayah Tanah Air. Melalui digitalisasi pendidikan Indonesia, sekolah dan lembaga pendidikan memanfaatkan platform pembelajaran daring, media interaktif, serta teknologi kecerdasan […]

expand_less