Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Dinamika Hukum Sepekan: Dari Kasus Chromebook hingga Polemik Nobar Film

Dinamika Hukum Sepekan: Dari Kasus Chromebook hingga Polemik Nobar Film

  • account_circle Reski
  • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
  • visibility 101
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com) – Sejumlah peristiwa hukum menarik perhatian publik sepanjang pekan ini. Kasus dugaan korupsi Chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjadi isu paling menonjol. Selain itu, pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai soal larangan nobar film juga memicu perhatian masyarakat.

Kejaksaan Agung menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara. Jaksa menilai Nadiem terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan.

Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan uang pengganti senilai Rp5,67 triliun. Nadiem mengaku kecewa atas tuntutan tersebut. Ia menilai tuntutan itu terlalu berat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Usai sidang, Nadiem menghampiri sejumlah pengemudi ojek online yang hadir di lokasi. Ia menyalami dan memeluk para pengemudi yang memberikan dukungan moral kepadanya.

Di sisi lain, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa pelarangan pemutaran atau nobar film tidak boleh berlangsung secara sepihak. Menurut Pigai, pemerintah atau kelompok tertentu harus memiliki dasar hukum sebelum melarang kegiatan tersebut.

Pigai menilai keputusan pelarangan wajib melalui proses pengadilan. Ia menegaskan negara harus melindungi hak masyarakat untuk berekspresi dan memperoleh informasi.

Sorotan hukum lainnya datang dari institusi Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menaikkan pangkat Kapolda Metro Jaya menjadi Komisaris Jenderal atau bintang tiga.

Listyo menyebut keputusan itu sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut bertujuan memperkuat kinerja dan struktur kepolisian di wilayah ibu kota.

Berbagai perkembangan itu menunjukkan dinamika hukum nasional terus bergerak dan menjadi perhatian publik dalam sepekan terakhir.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Hentikan Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara, Publik Soroti Batas Kewenangan Hukum

    KPK Hentikan Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara, Publik Soroti Batas Kewenangan Hukum

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 473
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, memicu perhatian publik. KPK menghentikan perkara yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, karena auditor tidak dapat menghitung kerugian negara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa auditor menyimpulkan pengelolaan tambang nikel […]

  • korban sipil papua tewas dalam operasi militer di Kabupaten Puncak

    Korban Sipil Papua Tewas, Operasi TNI Disorot Komnas HAM

    • calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 218
    • 3Komentar

    Papua,(duasatunews.com)//Komnas HAM mendesak Tentara Nasional Indonesia segera mengevaluasi operasi keamanan setelah insiden korban sipil papua tewas di Kabupaten Puncak. Insiden ini menewaskan sedikitnya 12 warga sipil dan melukai sejumlah lainnya. Ketua Anis Hidayah menyatakan aparat TNI menjalankan operasi terhadap kelompok bersenjata TPNPB-OPM di Kampung Kembru saat kejadian berlangsung. Ia menegaskan Komnas HAM masih memverifikasi jumlah […]

  • DJP Dukung Pencabutan Izin Konsultan Pajak yang Terjerat OTT KPK

    DJP Dukung Pencabutan Izin Konsultan Pajak yang Terjerat OTT KPK

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 478
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Kasus konsultan pajak OTT KPK kembali menyorot integritas layanan perpajakan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan dukungan terhadap pencabutan izin praktik konsultan pajak yang terlibat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di KPP Madya Jakarta Utara. DJP menilai langkah tegas tersebut penting untuk menjaga profesionalisme konsultan pajak dan melindungi […]

  • PDRB Kalimantan Tengah 2024 ditopang sektor perkebunan kelapa sawit

    PDRB Kalteng 2024 Capai Rp222,86 Triliun, Tiga Sektor Jadi Penopang Utama

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 414
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — PDRB Kalimantan Tengah 2024 mencerminkan kinerja ekonomi daerah yang stabil sepanjang tahun. Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah melaporkan nilai Produk Domestik Regional Bruto provinsi ini mencapai Rp222,86 triliun, di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. BPS menjelaskan bahwa struktur ekonomi Kalimantan Tengah bertumpu pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan […]

  • IMPH: Tekan Kejagung Bongkar Aktor Korporasi di Balik Suap Ketua Ombudsman RI

    IMPH: Tekan Kejagung Bongkar Aktor Korporasi di Balik Suap Ketua Ombudsman RI

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 376
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum (IMPH) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera memeriksa Direktur Utama PT Toshida Indonesia (TSHI) berinisial LSO. IMPH menilai LSO terlibat dalam kasus suap yang menyeret pimpinan Ombudsman Republik Indonesia terkait persoalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode 2013–2025, Jumat (9/5/2026). IMPH Soroti Surat Koreksi Ombudsman Ketua Umum IMPH, […]

  • Anton Timbang buka gerbang investasi Sulawesi Tenggara melalui Kadin Sultra

    Kontribusi Anton Timbang Membuka Gerbang Investasi di Sulawesi Tenggara

    • calendar_month Selasa, 26 Agt 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 862
    • 0Komentar

    Oleh: Arin Fahrul Sanjaya, S.I.KomDirektur Eksekutif Jaringan Nasional Mahasiswa MerdekaKetua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (IPPMI) Konsel–Jakarta Jakarta, duasatunews.com – Anton Timbang buka gerbang investasi Sulawesi Tenggara di tengah momentum besar hilirisasi nikel dan arus modal yang terus meningkat. Peran kepemimpinan lokal menjadi penentu apakah investasi benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat atau justru melahirkan ketimpangan […]

expand_less