IUP, Hutan, dan Negara yang Terlalu Sabar pada Pelanggaran

Jakarta, duasatunews.com -Di tengah gencarnya narasi pembangunan dan investasi, Indonesia sedang menghadapi persoalan serius dalam tata kelola sumber daya alam. Hutan—sebagai penyangga kehidupan dan ruang hidup masyarakat—terus tergerus oleh aktivitas pertambangan. Ironisnya, banyak dari aktivitas tersebut berjalan dengan dalih Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sebagai mahasiswa, saya melihat fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis perizinan, melainkan cerminan sikap negara yang terlalu sabar terhadap pelanggaran lingkungan.

IUP pada dasarnya adalah instrumen pengendali. Ia dirancang untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara terbatas, terukur, dan bertanggung jawab. Namun dalam praktik, IUP kerap berubah fungsi menjadi tameng legal yang melemahkan penegakan hukum. Ketika terjadi pembukaan kawasan hutan di luar izin, pelanggaran batas wilayah, atau pengabaian kewajiban lingkungan, respons negara sering kali berhenti pada sanksi administratif.

Ketika Izin Menjadi Pembenaran

Status “berizin” kerap dijadikan pembenaran untuk membuka hutan secara masif. Logika yang berkembang sederhana: selama memiliki izin, risiko ekologis bisa dinegosiasikan. Denda dan kewajiban pemulihan diperlakukan sebagai biaya operasional, bukan konsekuensi hukum yang serius. Akibatnya, pelanggaran berulang menjadi sesuatu yang dinormalisasi.

Sebagai mahasiswa, saya memandang kondisi ini berbahaya. Izin bukan cek kosong untuk merusak lingkungan. Ia adalah kontrak antara negara, korporasi, dan rakyat. Ketika kontrak itu dilanggar, negara semestinya hadir dengan sanksi tegas yang memberi efek jera.

Ketimpangan Penegakan Hukum

Ketimpangan hukum lingkungan terasa nyata. Masyarakat kecil yang menebang kayu untuk kebutuhan hidup dapat dengan cepat diproses pidana. Sebaliknya, korporasi yang membuka ratusan hektare kawasan hutan sering kali hanya berhadapan dengan sanksi administratif. Di titik inilah keadilan ekologis dipertanyakan.

Prinsip pidana sebagai ultimum remedium sering dijadikan alasan untuk menahan penindakan. Namun dalam praktiknya, pidana lingkungan nyaris tak pernah digunakan meski unsur kerusakan dan kesengajaan telah terpenuhi. Negara tampak terlalu sabar menghadapi pelanggaran yang bersifat sistematis dan berdampak luas.

Dominasi Logika Investasi

Tidak dapat dipungkiri, kebijakan pembangunan masih sangat dipengaruhi oleh logika investasi. Pertambangan diposisikan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, sumber pendapatan negara, dan pencipta lapangan kerja. Dalam kerangka ini, pelanggaran lingkungan kerap dianggap sebagai “biaya pembangunan” yang bisa diselesaikan dengan kompensasi finansial.

Padahal, hutan bukan sekadar objek ekonomi. Ia adalah sistem kehidupan yang menjaga keseimbangan ekologi, menyediakan air bersih, dan melindungi masyarakat dari bencana. Kerusakan hutan berarti meningkatnya risiko banjir, longsor, dan konflik sosial yang dampaknya jauh lebih mahal daripada nilai investasi itu sendiri.

Lemahnya Pengawasan Negara

Lemahnya pengawasan memperparah persoalan. Transparansi data izin yang minim, tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan pengawasan lapangan membuka ruang pelanggaran berulang. Penindakan sering kali baru bergerak setelah tekanan publik menguat.

Padahal, negara memiliki perangkat hukum dan institusi untuk bertindak tegas, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta aparat penegak hukum. Yang kerap absen bukan regulasi, melainkan keberanian politik untuk menegakkan aturan secara konsisten tanpa pandang bulu.

Suara Mahasiswa dan Masa Depan

Sebagai mahasiswa, saya percaya pembangunan tidak harus mempertentangkan ekonomi dan lingkungan. Keduanya dapat berjalan beriringan jika hukum ditegakkan secara adil dan konsisten. Investasi yang sehat justru membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan yang kuat.

Negara tidak boleh terus bersikap terlalu sabar terhadap pelanggaran. Kesabaran itu mahal harganya—dibayar dengan hutan yang hilang dan masa depan generasi kami yang terancam. Jika hari ini pelanggaran dibiarkan, maka esok krisis ekologis akan menjadi warisan bagi anak cucu kita.

Tulisan ini bukan penolakan terhadap pembangunan, melainkan seruan agar negara kembali pada akal sehat dan keberanian hukum. IUP tidak boleh menjadi karpet merah bagi perusakan hutan. Negara harus tegas, adil, dan berpihak pada keselamatan ekologis demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

Oleh: Adrian Moita