Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Kemenhut Tangkap Tangan Pengangkutan Ratusan Kayu Ilegal di Luwu Raya

Kemenhut Tangkap Tangan Pengangkutan Ratusan Kayu Ilegal di Luwu Raya

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
  • visibility 539
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.comkayu ilegal Sulawesi Selatan kembali mencuat ke permukaan. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggelar operasi tangkap tangan terhadap pengangkutan ratusan batang kayu ilegal di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Operasi Tangkap Tangan di Luwu dan Luwu Utara

Dalam operasi tersebut, petugas Gakkumhut menghentikan dua truk pengangkut kayu. Selanjutnya, petugas memeriksa kelengkapan dokumen angkutan hasil hutan. Namun, pemeriksaan itu menunjukkan bahwa kedua pengemudi tidak membawa dokumen resmi. Karena itu, petugas langsung mengamankan dua sopir berinisial Y dan F.

Petugas menemukan ratusan batang kayu di dalam bak truk. Selain itu, petugas menduga kayu tersebut berasal dari kawasan hutan tanpa izin. Oleh sebab itu, petugas membawa para sopir beserta barang bukti ke kantor Gakkumhut untuk pemeriksaan lanjutan.

Keterangan Gakkumhut Wilayah Sulawesi

Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, menyampaikan keterangan dari Jakarta, Jumat. Ia menjelaskan bahwa petugas menangkap Y di Kabupaten Luwu Utara. Sementara itu, petugas menangkap F di Kabupaten Luwu pada Selasa (20/1/2026).

Menurut Ali Bahri, praktik pengangkutan kayu ilegal Sulawesi Selatan masih sering terjadi. Hal ini muncul karena tingginya permintaan kayu di pasaran. Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap pelaku usaha kehutanan wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum.

Dampak Kayu Ilegal terhadap Lingkungan

“Penindakan peredaran kayu ilegal menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi sumber daya hutan. Oleh karena itu, Kemenhut tidak memberi ruang bagi pelanggaran kehutanan,” ujar Ali Bahri.

Selain merugikan negara, aktivitas kayu ilegal juga mempercepat kerusakan lingkungan. Penebangan tanpa izin mengurangi tutupan hutan. Akibatnya, risiko banjir dan longsor meningkat. Di sisi lain, keseimbangan ekosistem hutan juga terganggu.

Pendalaman Penyidikan dan Imbauan Pemerintah

Saat ini, penyidik Gakkumhut menahan kedua tersangka bersama barang bukti berupa ratusan batang kayu dan dua unit truk pengangkut. Selanjutnya, penyidik mendalami asal kayu dan jalur distribusi. Penyidik juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pemodal dan penadah.

Ke depan, Kemenhut terus memperkuat pengawasan di wilayah rawan peredaran kayu ilegal Sulawesi Selatan. Karena itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan dugaan pelanggaran kehutanan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap dapat menjaga kelestarian hutan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Endana

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Massa Geruduk Kantor Pusat PT.CNI Di Jakarta, Bentrok dengan Petugas

    Massa Geruduk Kantor Pusat PT.CNI Di Jakarta, Bentrok dengan Petugas

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 889
    • 0Komentar

    Jakarta, Duasatunews.com — Ratusan massa dari Pemuda 21 Sulawesi Tenggara–Jakarta mendatangi Kantor Pusat PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di South Quarter Tower, Jalan RA Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (24/07/2025). Aksi unjuk rasa tersebut sempat memicu bentrok dengan aparat keamanan. Massa menggelar aksi sebagai bentuk protes terhadap aktivitas pertambangan nikel PT CNI di Kecamatan Wolo, Kabupaten […]

  • Bahlil Dilantik Presiden sebagai Ketua Harian DEN

    Bahlil Dilantik Presiden sebagai Ketua Harian DEN

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 384
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Bahlil Ketua Harian DEN resmi menjabat setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik jajaran Dewan Energi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu. Dalam kesempatan itu, Presiden mengangkat Bahlil Lahadalia bersama tujuh menteri sebagai anggota Dewan Energi Nasional dari unsur pemerintah. Selanjutnya, Presiden menetapkan pelantikan tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 134/P Tahun 2025 […]

  • BP3MI Sultra Pastikan PMI Asal Konawe Aman di Oman

    BP3MI Sultra Pastikan PMI Asal Konawe Aman di Oman

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 487
    • 0Komentar

    Kendari, (duasatunews.com) – PMI Konawe di Oman kini berada dalam kondisi aman setelah meninggalkan rumah majikan. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tenggara menerima informasi terbaru mengenai keberadaan korban dan langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Kepala BP3MI Sultra, La Ode Askar, menyatakan korban saat ini tinggal sementara di rumah PMI lain di Oman. Ia memastikan […]

  • Evakuasi ATR 42 Pangkep Libatkan H225M dan Boeing TNI AU

    Evakuasi ATR 42 Pangkep Libatkan H225M dan Boeing TNI AU

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 380
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Evakuasi ATR 42 Pangkep terus berlangsung di lereng Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mengerahkan helikopter H225M Caracal dan pesawat Boeing guna mempercepat pencarian korban serta pengangkutan puing pesawat. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, I Nyoman Suadnyana, menyatakan komando segera mengirim unsur udara setelah menerima laporan kecelakaan. […]

  • I Wayan Eka Mariarta Ketua PN Depok berjalan menuju mobil tahanan setelah OTT KPK

    KY Periksa PN Depok Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 402
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – KY periksa PN Depok terkait dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan. Seiring itu, pemeriksaan etik dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dalam perkara sengketa lahan di Depok, Jawa Barat. Fokus KY pada Penegakan Kode […]

  • Hak pendidikan anak miskin di NTT masih menghadapi banyak kendala

    DPR RI Soroti Lemahnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Miskin

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 481
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Hak pendidikan anak miskin kembali mendapat perhatian DPR RI setelah wafatnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam konteks ini, Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief menyebut peristiwa tersebut sebagai bukti lemahnya perlindungan hak dasar anak dalam sistem pendidikan nasional. “Kasus ini menunjukkan celah besar dalam pemenuhan hak […]

expand_less