Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Bea Cukai Haji 2025: Aturan Baru Barang Bawaan Jemaah

Bea Cukai Haji 2025: Aturan Baru Barang Bawaan Jemaah

  • account_circle Reski
  • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
  • visibility 213
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Aturan Baru Bea Cukai Jemaah Haji 2025

Jakarta,(duasatunews.com)//Pemerintah memperbarui aturan bea cukai untuk mempermudah jemaah haji saat kembali ke Indonesia. Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan ini melalui PMK Nomor 34 Tahun 2025.

Aturan ini membantu mempercepat pemeriksaan di bandara sekaligus menjaga pengawasan barang dari luar negeri.

Pemerintah Permudah Barang Bawaan Jemaah

Pemerintah memberi fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang pribadi jemaah haji.

  • Jemaah haji reguler mendapat pembebasan penuh tanpa batas nilai selama barang digunakan untuk kebutuhan pribadi.
  • Jemaah haji khusus mendapat pembebasan hingga FOB USD 2.500 per orang setiap kedatangan.

Petugas juga tidak mengenakan PPN dan tidak memungut PPh atas barang yang memenuhi syarat.

Pelaporan Barang Kini Lebih Fleksibel

Jemaah haji reguler bisa langsung melapor kepada petugas bea cukai saat tiba di bandara. Jemaah tidak perlu selalu mengisi formulir customs declaration.

Kebijakan ini mempercepat antrean dan mengurangi kepadatan saat musim haji.

Kelebihan Nilai Tetap Kena Pajak

Petugas tetap mengenakan bea masuk dan pajak impor jika nilai barang melebihi batas. Jemaah sebaiknya menghitung nilai barang sebelum pulang agar tidak terkena biaya tambahan.

Syarat Wajib untuk Dapat Fasilitas

Jemaah harus memenuhi beberapa ketentuan berikut:

  • Menggunakan kuota resmi Indonesia
  • Terdaftar di SISKOHAT
  • Membawa barang untuk kebutuhan pribadi
  • Tidak membawa barang untuk dijual

Kesimpulan

Aturan baru ini membuat proses kepulangan jemaah haji lebih cepat dan praktis. Jemaah tetap perlu mengikuti ketentuan agar proses pemeriksaan berjalan lancar.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur waida

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • hilirisasi nikel di pabrik pengolahan industri Indonesia

    Indonesia Percepat Kedaulatan Energi, Hilirisasi Nikel Perkuat Ekosistem Baterai Nasional

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 211
    • 2Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)-Indonesia mempercepat hilirisasi nikel untuk memperkuat ekosistem baterai nasional sekaligus mendorong kedaulatan energi. Langkah ini menjadi semakin penting, terutama di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian pasokan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, pemerintah juga terus mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan mempercepat pengembangan kendaraan listrik berbasis nikel. Head of External Relations Forum Industri […]

  • kuota magang nasional 150 ribu peserta membuka peluang kerja dan meningkatkan skill tenaga kerja muda Indonesia

    Kuota Magang Nasional 150 Ribu Buka Peluang Kerja Lebih Luas

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 259
    • 0Komentar

    Jakarta,{duasatunews.com} – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung rencana pemerintah menambah kuota program Magang Nasional hingga 150 ribu peserta. Kebijakan ini membuka peluang kerja lebih luas bagi angkatan kerja muda. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah tersebut. Ia menilai program ini tidak hanya memberi pengalaman kerja, tetapi […]

  • Rapat DPRD dalam sistem pilkada melalui DPRD

    Pilkada Melalui DPRD Dinilai KPK Lebih Rentan Korupsi

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 345
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Pilkada melalui DPRD dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih berisiko memicu praktik korupsi dibandingkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Menurut KPK, mekanisme ini membuka ruang transaksi kekuasaan yang lebih besar. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut pemilihan kepala daerah oleh DPRD memusatkan pengambilan keputusan pada ruang-ruang terbatas. Kondisi tersebut meningkatkan peluang […]

  • aksi mahasiswa Sultra di Jakarta menuntut janji gubernur

    Mahasiswa Boikot Kantor Penghubung di Jakarta, Tagih Janji Manis Gubernur Sultra Soal Asrama Dan Bantuan Anak Yatim. 

    • calendar_month Jumat, 26 Sep 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 1.059
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Aksi mahasiswa Sultra di Jakarta kembali menggema. Pada Jumat (26/9/2025), puluhan mahasiswa asal Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi boikot di depan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Aksi ini muncul sebagai respons atas belum terealisasinya janji bantuan asrama mahasiswa serta bantuan bagi mahasiswa yatim. Mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda 21 Sultra dan […]

  • kerusakan mangrove Konawe akibat pembangunan jetty

    KLHK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Kerusakan Mangrove Akibat Jetty PT. DMS

    • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
    • account_circle Arin fahrul Sanjaya
    • visibility 1.051
    • 1Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – 19 September 2025 Pergerakan Mahasiswa Nusantara (PANTARA) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis (18/9/2025). Aksi tersebut menyoroti dugaan kerusakan hutan mangrove akibat pembangunan jetty PT Dwimitra Multiguna Sejahtera (DMS) di Desa Tokowuta, Kecamatan Lasolo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dalam aksi itu, massa mahasiswa mendesak […]

  • Proyek hilirisasi Danantara fase II 2026

    Rosan Ungkap Proyek Hilirisasi Fase II Danantara Dimulai Maret–April 2026

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 492
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Proyek hilirisasi Danantara fase II kembali menarik perhatian publik karena pemerintah menargetkan peningkatan nilai tambah industri nasional. Program ini diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi daerah. Pikiran Jakarta sebelumnya mencatat agenda serupa dalam kanal Investasi Nasional. Mengapa Hilirisasi Mendesak Sekarang Pemerintah mendorong hilirisasi untuk mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah. Tekanan […]

expand_less