Tokoh Pemuda Konsel Minta Masyarakat Bijak Menyikapi Polemik PT WIN: “Jangan Sampai Salah Kiprah”
- account_circle Brian Putra
- calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
- visibility 264
- comment 0 komentar
- print Cetak
Keterangan Pers: “Persoalan PT WIN ini seharusnya menjadi perhatian pemangku kebijakan, khususnya pemerintah yang memberikan izin aktivitas pertambangan di wilayah dekat pemukiman warga."
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, duasatunews.com – Persoalan yang tengah mencuat terkait aktivitas pertambangan PT. Wijaya Inti Nusantara (WIN) di Desa Torobulu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, menjadi perhatian serius berbagai pihak. Aktivitas pertambangan yang berada di sekitar kawasan pemukiman warga dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kamis 21 Mei 2026.
Selama beberapa tahun terakhir, aktivitas PT WIN kerap menuai sorotan dari berbagai unsur masyarakat. Hal tersebut dipicu oleh kekhawatiran publik terhadap dampak lingkungan serta dugaan terganggunya hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di wilayah lingkar tambang.
Menanggapi polemik tersebut, tokoh pemuda Konawe Selatan, Rendy Salim, meminta masyarakat agar tetap bijak dan objektif dalam menyikapi persoalan yang terjadi. Ia menilai kritik terhadap perusahaan harus diarahkan secara tepat kepada pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap persoalan tersebut.
“Kita semua memahami bahwa aktivitas PT WIN saat ini menimbulkan banyak polemik dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, persoalan ini harus disikapi secara bijak. Jangan sampai kita salah kiprah ataupun salah sasaran dalam menyampaikan kritik,” ujar Rendy kepada awak media.
Menurutnya, sorotan publik yang diarahkan kepada aparat penegak hukum, khususnya Kapolres Konawe Selatan, perlu dipahami secara proporsional. Sebab, PT WIN merupakan perusahaan yang diketahui memiliki izin dan legalitas resmi dalam menjalankan aktivitas pertambangan.
“Kalau perusahaan itu masih beroperasi dalam koridor izin yang dimiliki, tentu aparat penegak hukum tidak bisa serta-merta melakukan penindakan. Kecuali jika ditemukan adanya aktivitas ilegal atau pelanggaran hukum di luar izin yang dimiliki perusahaan, maka tentu penanganan hukumnya patut dipertanyakan,” lanjutnya.
Rendy menegaskan bahwa persoalan utama seharusnya diarahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin pertambangan, termasuk pemerintah dan instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap pengawasan aktivitas perusahaan.
“Persoalan PT WIN ini seharusnya menjadi perhatian pemangku kebijakan, khususnya pemerintah yang memberikan izin aktivitas pertambangan di wilayah dekat pemukiman warga,” katanya.
Ia juga mengaku telah beberapa kali menyuarakan persoalan tersebut kepada instansi terkait, mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga Kementerian Lingkungan Hidup. Namun hingga saat ini, menurutnya, belum ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat.
“Saya pribadi sudah beberapa kali menyampaikan persoalan ini ke instansi terkait, termasuk Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup. Tetapi sampai hari ini belum ada tindakan nyata yang dilakukan pemerintah,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Rendy kembali mengajak masyarakat agar tetap menjaga sikap dan tidak terjebak pada opini yang dapat memicu kesalahpahaman di tengah publik.
“Saya mengajak seluruh masyarakat yang ikut menyoroti persoalan PT WIN agar tetap bijak dalam menyikapi masalah ini. Jangan sampai kita salah kamar dalam memahami dan menempatkan persoalan,” tutupnya.
- Penulis: Brian Putra
- Editor: Nur Wayda
