Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Divhumas Mabes Polri Konfirmasi Laporan, Kapolres Konawe Utara Masuk Radar Pemeriksaan

Divhumas Mabes Polri Konfirmasi Laporan, Kapolres Konawe Utara Masuk Radar Pemeriksaan

  • account_circle Darman
  • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
  • visibility 814
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com – 9 Januari 2026 Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara  (PERSAMA Sultra-Jakarta) melaporkan Kapolres Konawe Utara ke Mabes Polri. PERSAMA menilai Kapolres gagal mencegah dan menindak aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung Kabupaten Konawe Utara.

Selain itu, organisasi ini menekankan bahwa kerusakan hutan semakin parah karena pembiaran aparat wilayah.

Tambang Ilegal Berlangsung Lama dan Terbuka

PERSAMA Sultra-Jakarta melayangkan laporan karena aktivitas pertambangan ilegal berlangsung lama. Sejumlah perusahaan menjalankan kegiatan tambang secara terbuka di kawasan hutan lindung.

Oleh karena itu, aparat Polres Konawe Utara harus bertindak tegas. Namun hingga kini, mereka tetap membiarkan kegiatan tersebut. Akibatnya, kerusakan lingkungan semakin meluas.

PERSAMA Tegaskan Tanggung Jawab Kapolres

Ketua Umum PERSAMA Sultra-Jakarta, Nabil Dean, menegaskan bahwa Kapolres Konawe Utara memegang tanggung jawab penuh atas penegakan hukum dan perlindungan lingkungan.

“Aktivitas pertambangan di hutan lindung terjadi secara terbuka dan berlangsung lama. Namun Kapolres tidak menunjukkan langkah nyata untuk menghentikannya,” ujar Nabil Dean.

Lebih lanjut, ia menilai sikap diam aparat memperparah kondisi hutan lindung di Konawe Utara.

Satgas PKH Justru Bertindak Lebih Tegas

Nabil Dean juga menyoroti tindakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas PKH melakukan penyegelan dan penertiban lokasi tambang ilegal. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan lemahnya peran aparat wilayah.

“Aparat setempat memiliki kewenangan utama. Oleh sebab itu, mereka seharusnya bertindak sejak awal, bukan menunggu Satgas PKH turun,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menekankan bahwa kehadiran Satgas PKH tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi kelalaian aparat.

Pembiaran Aparat Picu Kerusakan Hutan

PERSAMA Sultra-Jakarta menilai pembiaran aparat wilayah memicu kerusakan hutan lindung.

Dengan demikian, jika aparat bergerak sejak awal, kerusakan hutan dapat dicegah.

“Saat ini Satgas PKH terlihat tegas, sementara aparat di wilayah hukum justru pasif,” ujar Nabil Dean.

PERSAMA Desak Kapolri Evaluasi Kapolres

Selain itu, PERSAMA Sultra-Jakarta mendesak Kapolri mengevaluasi kinerja Kapolres Konawe Utara. Mereka juga meminta Mabes Polri memproses laporan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Mabes Polri Teruskan Laporan ke Polda Sultra

Perwakilan Divisi Humas Mabes Polri membenarkan penerimaan laporan tersebut.

Kemudian, Mabes Polri meneruskan laporan itu ke Polda Sulawesi Tenggara.

“Kami menerima laporan tersebut dan langsung menindaklanjutinya sesuai prosedur,” ujar perwakilan Divisi Humas Mabes Polri.

PERSAMA Tegaskan Komitmen Kawal Kasus

Sementara itu, PERSAMA Sultra-Jakarta menegaskan akan terus mengawal kasus ini. Mereka menuntut kejelasan hukum dan tindakan tegas terhadap pihak yang lalai maupun terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung Konawe Utara.

Dengan demikian, organisasi ini memastikan masyarakat mengetahui perkembangan kasus secara transparan.

Darman

Penulis

Cepat, Akurat & Terpercaya

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • pengusaha tambang berkuasa dan konflik kepentinga

    PENGUSAHA TAMBANG MEMIMPIN DAERAH TAMBANG

    • calendar_month Jumat, 21 Mar 2025
    • account_circle Admin 21
    • visibility 1.256
    • 0Komentar

    Oleh: Eni Samayati JAKARTA, duasatunews.com – Demokrasi lahir untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita itu tertulis tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun hingga kini, keadilan dan kemakmuran masih terasa jauh dari realitas hidup rakyat. Setiap lima tahun sekali, pesta demokrasi kembali digelar. Pada saat yang sama, para kontestan mengorbankan waktu, tenaga, dan dana […]

  • hiburan malam Kendari ilegal di RICH CLUB lantai 3

    Aktivitas Hiburan Malam RICH CLUB Kendari Disorot, Hima-PPHI Layangkan Somasi Keras Diduga Tak Kantongi Izin

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 476
    • 1Komentar

    Kendari, (Duasatunews.com) – Aktivitas hiburan malam berupa live DJ di lantai 3 RICH CLUB Kendari kembali menuai sorotan. Hima-PPHI menduga kegiatan tersebut berjalan tanpa izin resmi sesuai aturan yang berlaku. Himpunan Mahasiswa Pemerhati Penegak Hukum Indonesia (Hima-PPHI) melayangkan somasi keras kepada manajemen RICH CLUB Kendari. Mereka meminta pengelola segera menghentikan aktivitas hiburan malam yang diduga […]

  • Peredaran rokok ilegal Indonesia dan pengawasan Bea Cukai terhadap rokok tanpa cukai

    Rokok Ilegal Membayangi Industri Tembakau, Selisih Produksi dan Konsumsi Jadi Sorotan

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 311
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Peredaran rokok ilegal di Indonesia terus meningkat di tengah kenaikan harga rokok legal akibat cukai. Kondisi itu memunculkan dugaan kuat bahwa pasar rokok tanpa cukai masih tumbuh dan sulit dikendalikan. Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat produksi rokok nasional pada 2024 mencapai sekitar 244 miliar batang. Angka tersebut turun 5,52 persen dibanding tahun […]

  • Formasi desak KPK periksa RB terkait dugaan korupsi

    Formasi Kembali Desak KPK Periksa Oknum Anggota DPR RI Dapil Sultra Inisial RB, Terkait Kasus Korupsi Proyek Rel Kereta Api dan P3 TGAI

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 624
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Forum Mahasiswa Anti Korupsi (Formasi) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (14/1/2026). Melalui aksi tersebut, Formasi mendesak KPK RI segera memanggil dan memeriksa oknum anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara berinisial RB. Massa aksi menilai RB diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek jalur […]

  • penebangan mangrove 3 hektar di wilayah pesisir

    Penebangan 3 Hektar Mangrove oleh Gubernur Sultra: Bom Waktu yang Sedang Berdetak di Tangan Kekuasaan

    • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 1.174
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Ada banyak cara seorang pemimpin menunjukkan jati dirinya. Ada pemimpin yang membangun harapan, ada pula yang menata masa depan. Namun, ada juga pemimpin yang dengan enteng menebang 3 hektar hutan mangrove—benteng alam yang melindungi nyawa ribuan warga—hanya demi membangun rumah pribadinya. Pada titik itu, publik akhirnya sadar: kekuasaan sering berada di tangan orang yang […]

  • Pandji dan Panggung Komedi yang Berujung Laporan Polisi

    Pandji dan Panggung Komedi yang Berujung Laporan Polisi

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 652
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah materi dalam pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea memicu polemik di ruang publik. Sejumlah kelompok menilai materi tersebut melampaui batas kritik dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Laporan Didaftarkan ke Polda Metro Jaya Kelompok yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aliansi […]

expand_less